Perjuangan Kemerdekaan Palestina: Diplomasi, Solidaritas, dan Tantangan Global

KONFLIK Palestina-Israel yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade. Tidak  hanya mengubah lanskap politik dan sosial di Timur Tengah, juga menjadi simbol perjuangan kemerdekaan bagi banyak bangsa di dunia.

Rakyat Palestina hingga hari ini masih berjuang untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan penuh atas tanah air mereka, yang terbelah oleh pendudukan Israel. Upaya memerdekakan Palestina tidaklah mudah dan memerlukan kerjasama dari banyak pihak, baik dalam bentuk diplomasi internasional, dukungan politik, maupun aksi kemanusiaan.

Sejak awal konflik, Palestina telah berusaha memanfaatkan jalur diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaannya. Pada 1988, Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, dengan Yasser Arafat sebagai presiden pertama. 

Baca juga : Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina: Sejarah dan Maknanya

Sejak saat itu, lebih dari 130 negara mengakui Palestina sebagai negara merdeka, termasuk beberapa negara besar seperti Rusia, Tiongkok, dan negara-negara di Amerika Latin. Palestina juga mendapatkan status sebagai negara pengamat non-anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2012, meskipun masih belum memiliki kursi penuh di badan dunia tersebut. 

Melalui jalur diplomatik ini, Palestina berupaya mendapatkan dukungan dari negara-negara di seluruh dunia untuk mendesak Israel agar menghormati resolusi-resolusi internasional yang menyerukan penghentian pendudukan dan perlakuan adil terhadap rakyat Palestina.

Di samping diplomasi, negara-negara pendukung Palestina juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi perjuangan kemerdekaan. Negara-negara seperti Indonesia, yang memiliki prinsip anti-penjajahan yang kuat, konsisten mendukung Palestina dalam berbagai forum internasional, seperti PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). 

Baca juga : Negara-negara Arab Benar-benar Mandul

Indonesia telah lama menjadi pendukung aktif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mencapai kemerdekaan. Hal ini sejalan dengan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kemerdekaan adalah hak setiap bangsa.

Pada 2019, Indonesia menjadi tuan rumah untuk konferensi internasional yang menyoroti pentingnya pengakuan Palestina di dunia internasional. Dalam konferensi tersebut, Indonesia mengajak negara-negara dunia untuk memperkuat dukungannya terhadap Palestina. 

Di sisi lain, Liga Arab, yang terdiri dari 22 negara anggota, juga terus memperjuangkan hak-hak Palestina melalui berbagai resolusi dan aksi solidaritas. Liga Arab secara terbuka menentang setiap upaya yang dilakukan Israel untuk memperluas pemukiman ilegal di wilayah Tepi Barat.

Baca juga : PBB tak Berdaya Selamatkan Palestina

Kampanye internasional seperti Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) telah menjadi sarana untuk memberikan tekanan pada Israel melalui jalur ekonomi, politik, dan budaya. Kampanye ini bertujuan untuk menekan Israel agar menghormati hukum internasional dengan memboikot produk-produk Israel, menarik investasi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pendudukan, serta mendorong negara-negara untuk memberikan sanksi terhadap Israel. 

BDS dimulai tahun 2005 oleh lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina dan berkembang menjadi gerakan global dengan dukungan dari berbagai negara. Beberapa perusahaan besar, seperti G4S, yang terlibat dalam proyek-proyek pendudukan, telah menarik diri dari Palestina sebagai dampak dari kampanye ini.

Selain itu, krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina lainnya menjadi salah satu alasan mendesak untuk terus memberikan bantuan internasional. Blokade yang diberlakukan Israel terhadap Gaza sejak 2007 telah membuat kondisi rakyat Palestina semakin terpuruk, dengan kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. 

Baca juga : Polisi Dunia Paling Depan Gagalkan Kemerdekaan Palestina

Organisasi internasional seperti PBB, Palang Merah Internasional, dan UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina) secara rutin mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan. 

Berdasarkan data dari UNRWA, sekitar 1,9 juta warga Gaza hidup dalam kondisi rawan pangan, dan lebih dari 50% dari mereka menganggur akibat blokade dan serangan militer.

Bantuan tersebut tidak hanya mencakup kebutuhan dasar, tetapi juga dukungan untuk pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang hancur akibat serangan militer dan pendudukan. Menurut laporan dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), lebih dari 1.000 sekolah di Gaza telah hancur atau rusak parah sejak dimulainya blokade, yang berkontribusi pada ketertinggalan pendidikan bagi generasi muda Palestina.

Namun, upaya memerdekakan Palestina juga dihadapkan pada tantangan internal. Perpecahan politik antara faksi-faksi Palestina, terutama antara Fatah yang menguasai Tepi Barat dan Hamas yang menguasai Gaza, seringkali menghambat langkah-langkah kolektif dalam memperjuangkan kemerdekaan. 

Menurut data dari Al Jazeera, hingga 2023, upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas masih menemui jalan buntu, yang menghambat penguatan front nasional Palestina di mata dunia internasional. Kesatuan internal Palestina menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa perjuangan mereka bisa lebih terorganisir dan efektif di hadapan dunia internasional.

Lebih dari itu, upaya memerdekakan Palestina juga mencakup perlawanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di wilayah tersebut. Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International terus mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan Israel, baik berupa pemukiman ilegal, perusakan rumah, maupun serangan terhadap warga sipil. 

Pada 2021, Human Rights Watch mengeluarkan laporan yang menyatakan Israel telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional yang berkontribusi pada pembentukan sistem apartheid di Palestina. Melalui advokasi dan pelaporan, organisasi-organisasi ini berusaha mendesak dunia internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

Upaya memerdekakan Palestina adalah perjuangan yang panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan dukungan yang terus mengalir dari komunitas internasional, baik dalam bentuk diplomasi, bantuan kemanusiaan, maupun aksi protes global, perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaan tidak akan pernah padam. 

Solidaritas dari berbagai bangsa di dunia menjadi kunci dalam mendorong tercapainya keadilan bagi Palestina. Seperti yang tercantum dalam Resolusi PBB, kemerdekaan Palestina adalah hak yang tidak bisa dipertanyakan, dan dunia harus terus bersatu untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat diwujudkan.
(umsb/radenintan/uii/kemhan/uin-malang/Z-3)