Utusan Biden Bahas Gencatan Senjata Hizbullah-Israel

UTUSAN khusus Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk Libanon, Amos Hochstein menuju Beirut sebagai upaya terakhir pemerintahannya untuk memediasi gencatan senjata antara Kelompok Hizbullah di Libanon dan pihak Israel.

Libanon mengakui bahwa pihaknya telah menyetujui usulan proposal AS dengan beberapa catatan, yang dapat mengakibatkan kegagalan perundingan jika tidak diselesaikan.

Amos Hochstein dijadwalkan melakukan perjalanan ke Libanon pada Senin (18/11), setelah menerima pesan dari Beirut.

Baca juga : Bantu Israel Lawan Iran, AS Kirim Sistem Pertahanan Rudal THAAD

Asisten Ketua Parlemen Libanon Nabih Berri--Ali Hassan Khalil--mengatakan bahwa Libanon dan Hizbullah telah menyetujui proposal AS dengan beberapa catatan dalam tanggapan tertulis.

"Libanon menyampaikan komentarnya pada dokumen itu dalam suasana yang positif," kata Khalil.

Al Arabiya melaporkan bahwa Libanon dan Hizbullah telah menyatakan keterbukaan terhadap gencatan senjata berdasarkan usulan Washington.

Awalnya, Israel menginginkan pernyataan eksplisit dalam proposal yang memberi mereka kebebasan untuk menyerang sasaran di Libanon jika dianggap sebagai ancaman.

Baca juga : Sekjen Hizbullah Hassan Nasrallah Setuju Gencatan Senjata sebelum Dibom Israel

Libanon dengan keras menolaknya. Israel juga meminta jaminan tertulis dari Washington bahwa mereka akan mendukung serangan Israel di Libanon terhadap sasaran Hizbullah jika disepakati.

Namun, bahasa yang digunakan dalam rancangan terbaru ini bersifat ambigu mengenai hak kedua belah pihak untuk membela diri. Oleh karenanya, mereka memiliki keraguan tentang hal tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Perancis mengatakan bahwa Israel bersikeras untuk diizinkan melakukan serangan kapan pun mereka mau.

Baca juga : AS tidak Dukung Israel Serang Situs Nuklir Iran

“Itu tidak sesuai dengan kedaulatan negara yang kuat,” kata Jean-Noel Barrot seperti dikutip Al Arabiya.

Masalah lain yang dihadapi Libanon adalah pembentukan kekuatan pemantau internasional baru untuk memastikan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang mengakhiri perang Juli 2006 antara Hizbullah dan Israel.

Pasukan internasional, yang terpisah dari pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) akan mencakup beberapa peserta Arab, Jerman, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Hizbullah dilaporkan menolak keterlibatan Jerman dan Inggris.

Baca juga : Biden Serukan Kekerasan Dihentikan, Israel Siap Serang Darat Libanon

Sumber yang mengetahui perundingan yang sedang berlangsung mengatakan bahwa dasar usulan AS didasarkan pada implementasi penuh Resolusi 1701.

Resolusi 1701 tidak pernah sepenuhnya dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Tidak ada senjata yang harus dibawa selain milik Angkatan Bersenjata Libanon di selatan Sungai Litani dan Israel harus menarik diri sepenuhnya dari Libanon yang diduduki sebagaimana ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sedangkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan di sela-sela konferensi G20 di Brasil pada hari Senin.

"Mereka membahas upaya untuk mencapai resolusi diplomatik terhadap perang antara Libanon dan Israel yang sepenuhnya menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 dan memungkinkan warga di kedua sisi perbatasan untuk kembali ke rumah mereka,” kata Departemen Luar Negeri.

Blinken juga menggarisbawahi upaya untuk meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza dan Libanon serta menyampaikan apresiasi atas upaya Riyadh dalam memberikan bantuan kemanusiaan tersebut.

Para pejabat AS saat ini juga telah memperingatkan bahwa upaya untuk mengakhiri perang di Libanon tidak akan bersifat terbuka, karena masih menunggu agenda prioritas pemerintahan Trump terkait gencatan senjata tersebut.

Kondisi ini dihadapkan pada beberapa dilema kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintahan Biden.

Para pejabat yang mengetahui pertemuan minggu lalu antara Biden dan Presiden terpilih Donald Trump mengatakan bahwa Presiden tersebut menyampaikan dukungannya terhadap kesepakatan untuk mengakhiri perang sesegera mungkin.

Di sisi lain, sikap Israel masih belum jelas, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan keengganan untuk memuluskan langkah Biden terkait kebijakan luar negerinya.

Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan terus menyerang Hizbullah meskipun kesepakatan gencatan senjata tercapai.

Tentara Israel menyerang jauh di jantung Kota Beirut pada hari Senin (17/11) menewaskan beberapa warga sipil, termasuk anak-anak. Dalam serangan itu, tidak jelas apa atau siapa yang mereka targetkan. (Al Arabiya/Fer/P-3)