Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Muhammad Anis Matta mendesak supaya dunia menguatkan upaya mengisolasi Israel dari komunitas internasional dan mengeluarkannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tekanan diplomatik atas agresinya terhadap bangsa Palestina.
Hal tersebut disampaikan Anis sebagai usulan aksi bersama menghentikan genosida di Palestina dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)-Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi, Senin (11/11), sebagaimana dipantau melalui saluran YouTube Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Selasa (12/11).
"Kami mendesak semua lembaga internasional untuk mengisolasi Israel dan mencabut keanggotaannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa serta tidak membiarkan kejahatan perang dan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina (berlangsung) tanpa konsekuensi," ucap Wamenlu RI dengan berbahasa Arab.
Ia menyerukan supaya komunitas internasional meningkatkan upaya politik dan diplomatik untuk mengakhiri perang di Gaza serta Libanon demi mencegah eskalasi yang berpotensi memperburuk konflik di Timur Tengah.
Menurut dia, isolasi Israel dari komunitas internasional semakin diperlukan untuk memastikan rezim Zionis menerima konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap keputusan dan perintah PBB, Dewan Keamanan PBB, maupun Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menghentikan genosida di Jalur Gaza.
Anis juga menyerukan supaya negara-negara Arab dan Islam untuk menolak segala upaya normalisasi hubungan dengan Israel serta meninjau kembali hubungan diplomatik dengan Israel sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Arab yang menawarkan solusi mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Selain Indonesia, Malaysia turut menyerukan supaya Israel dikeluarkan dari PBB, sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam sesi sidang Parlemen Malaysia pada 4 November lalu.
Kala itu, Anwar menyatakan bahwa pemerintahnya tengah mempersiapkan draf resolusi Majelis Umum PBB untuk merekomendasikan Israel dikeluarkan dari PBB setelah pelanggaran undang-undang, hukum, dan keputusan PBB yang dilakukan negara itu.
Draf resolusi itu, menurut Anwar, sedang dalam proses negosiasi dan diperkirakan akan diajukan ke Majelis Umum PBB untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu dekat. (Ant/Z-2)
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MKĀ mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
ISRAEL memindahkan blok-blok yang seharusnya menandai garis kendali pascagencatan senjata lebih jauh ke dalam Jalur Gaza. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan Palestina.
PARA pemimpin Kristen senior di Jerusalem, Palestina, memperingatkan campur tangan pihak luar yang mengancam masa depan Kekristenan di Tanah Suci, khususnya Zionisme Kristen.
PARA penasihat Presiden AS tidak sabar menghadapi keberatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mereka terus mendorong fase kedua dari rencana perdamaian Gaza.
DEWAN Perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut dirinya sebagai badan penjaga perdamaian internasional baru dan keanggotaan tetap tidak akan murah.
PEMERINTAHAN AS meminta negara-negara yang menginginkan tempat tetap di Dewan Perdamaian Gaza untuk menyumbang setidaknya US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Rabu (14/1) bahwa ia diberi tahu bahwa pembunuhan para demonstran di Iran telah dihentikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved