Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KEPALA Badan PBB Untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini memperingatkan bahwa jutaan orang Palestina akan terjerumus dalam kekacauan kecuali negara-negara anggota PBB mengintervensi untuk menghentikan penerapan undang-undang Israel yang melarang badan tersebut beroperasi.
"Tanpa campur tangan negara-negara anggota, UNRWA akan runtuh, membawa jutaan orang Palestina ke dalam kekacauan," kata Lazzarini kepada Majelis Umum PBB sebagaimana dilaporkan IRNA, Kamis.
Lazzarini juga menyampaikan bahwa agensinya menghadapi waktu yang paling sulit dan berat.
Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan di New York pada Rabu, lebih dari seminggu setelah parlemen Israel, Knesset, menyetujui dua undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah yang dikuasai Israel dan membatasi keras kegiatannya di Tepi Barat yang diduduki serta Jalur Gaza yang terkepung.
Undang-undang tersebut akan mulai berlaku 90 hari setelah disetujui pada 29 Oktober.
"Sejak dimulai perang di Gaza, pejabat Israel menggambarkan pembubaran UNRWA sebagai tujuan perang. UU Knesset melayani tujuan ini," kata Lazzarini dalam pertemuan Majelis Umum PBB, menurut siaran pers oleh UNRWA.
Dia menambahkan bahwa niat Israel lebih dari sekadar merongrong UNRWA dan PBB. Israel berusaha mengakhiri hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan aspirasi untuk solusi politik yang adil.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, berbicara dalam sesi yang sama pada Rabu, mengatakan bahwa larangan Israel terhadap UNRWA ialah bagian dari upaya panjang rezim Israel untuk menghancurkan masa depan Palestina.
Dia mengkritik serangan terbuka Israel terhadap PBB dengan menargetkan UNRWA yang ia sebut sebagai tulang punggung respons kemanusiaan internasional di Gaza.
Duta Palestina itu juga memperingatkan bahwa genosida yang sedang berlangsung di Gaza tidak akan berakhir dengan sendirinya dan menekankan bahwa PBB serta negara-negara anggotanya memiliki kewajiban untuk menghentikannya. Ratusan ribu orang Palestina menghadapi kematian yang mengancam jiwa saat ini. (Ant/Z-2)
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
TAK terasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasuki usia ke-80 tahun dengan menghadapi badai kritik di tengah krisis legitimasi dan keterbatasan anggaran.
Parlemen Iran sedang mengupayakan pengesahan undang-undang menangguhkan kerja sama Iran dengan IAEA.
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh meminta agar pemerintah mengambil peran dalam perang Israel-Iran. Pemerintah dinilai dapat mendesak PBB menghentikan eskalasi konflik bersenjata tersebut.
Kemungkinan konflik berkembang di luar kendali kini semakin besar.
JUMLAH anak-anak yang mengalami kekurangan gizi di Jalur Gaza meningkat dengan laju yang mengkhawatirkan.
KONFLIK Iran-Israel dapat berdampak sangat negatif terhadap Suriah jika terus meningkat.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari tindakan dan retorika yang bisa memperburuk ketegangan antara Israel dan Iran.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) terpaksa memangkas secara signifikan rencana bantuan kemanusiaan global untuk 2025. Soalnya, pasokan dana mengalami penurunan.
KEPALA Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk mengecam keras tindakan militer Israel di Jalur Gaza yang terus dilanda kekerasan.
PBB mengatakan bahwa otoritas Israel menolak 11 dari 18 permintaan koordinasi bantuan di Jalur Gaza, Palestina, saat situasi kemanusiaan di wilayah kantung tersebut semakin buruk.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved