Prancis dan AS Minta Gencatan Senjata Hizbullah-Israel selama 21 Hari

AMERIKA Serikat (AS) dan Prancis menyerukan gencatan senjata sementara selama 21 hari antara Israel dan Hizbullah untuk membuka jalan bagi negosiasi yang lebih luas. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada pertemuan dewan keamanan PBB bahwa neraka sedang terjadi di Libanon.

Sementara jenderal penting Israel mengatakan negaranya sedang mempersiapkan kemungkinan operasi darat ke Libanon setelah kampanye pengeboman intensif selama tiga hari yang telah menewaskan lebih dari 600 orang. Hal ini memicu kekhawatiran akan konflik regional.

Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut bahwa sudah waktunya untuk penyelesaian di perbatasan Israel-Libanon yang menjamin keselamatan dan keamanan untuk memungkinkan warga sipil kembali ke rumah mereka.

Baca juga : Israel Vs Hizbullah, AS Kirim Pasukan Tambahan ke Timur Tengah

Baku tembak sejak 7 Oktober, dan khususnya selama dua minggu terakhir, mengancam konflik yang lebih luas dan merugikan warga sipil.

Kedua pemimpin tersebut, yang bertemu di sela-sela sidang umum PBB di New York, mengatakan mereka telah mengupayakan gencatan senjata sementara untuk memberikan peluang keberhasilan diplomasi dan menghindari eskalasi lebih lanjut melintasi perbatasan.

Mereka mendesak Israel dan Libanon untuk mendukung langkah tersebut. Ini juga didukung oleh Australia, Kanada, Uni Eropa, Jerman, Italia, Jepang, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Baca juga : Serangan Darat Israel ke Libanon Segera Diluncurkan

Pengumuman tersebut disampaikan pada akhir pertemuan dewan keamanan PBB yang memanas. Perdana menteri Libanon menuduh Israel melanggar kedaulatan negaranya. Najib Mikati mengatakan rumah sakit Libanon kewalahan dan tidak dapat menerima korban lagi.

Iran 

Utusan Israel untuk PBB mengatakan kepada dewan keamanan bahwa negaranya tidak menginginkan perang skala penuh dan menuding Iran menjadi kekuatan pendorong di balik ketidakstabilan yang melanda Timur Tengah.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan dukungan tak tergoyahkan AS dan Inggris terhadap Israel telah memberi mereka kekuasaan penuh untuk segala macam perilaku jahat. Terdapat ketegangan antara AS dan sekutunya di Eropa mengenai apakah akan menyerukan gencatan senjata segera di dewan keamanan.

Baca juga : Hizbullah Tunjuk Komandan Baru Pengganti Aqil yang Dibunuh Israel

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mendukung gencatan senjata segera. Menurutnya, sudah waktunya untuk menarik diri dari jurang konflik dan menambahkan perang besar-besaran bukanlah kepentingan rakyat Israel atau Libanon.

Dia mengatakan tidak ada yang bisa membenarkan serangan Hizbullah dan mendesak Iran menggunakan pengaruhnya untuk membujuk Hizbullah agar menyetujui gencatan senjata.

Namun para diplomat AS mengindikasikan seruan gencatan senjata tanpa syarat dalam bentuk pernyataan bersama dewan keamanan dapat dianggap menerima kesetaraan moral antara perilaku Israel dan Hizbullah, kelompok yang dicap sebagai kelompok teroris oleh AS.

Baca juga : Israel-Hizbullah Memanas, Warga AS Diminta Tinggalkan Libanon

Proposal untuk penghentian sementara permusuhan selama tiga minggu mungkin dapat memberikan landasan untuk membuka kembali perundingan yang terhenti mengenai diskusi mengenai gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Gaza.

Hizbullah mengatakan mereka akan menghentikan serangannya jika Hamas menyetujui gencatan senjata di Gaza. Namun saat ini tidak ada tanda-tanda bahwa kepemimpinan Hamas atau Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mencapai kesepakatan.

Netanyahu dijadwalkan tiba di New York pada Kamis (26/9) dan diperkirakan menjelaskan apakah ia mendukung penghentian permusuhan selama 21 hari.

Wakil utusan AS Robert Wood mengatakan diplomasi hanya akan menjadi lebih sulit jika konflik semakin meningkat dan dia sangat prihatin dengan laporan bahwa ratusan warga sipil Libanon telah tewas dalam beberapa hari terakhir.

Namun dia menegaskan asal muasal konflik ini ialah ratusan ribu warga sipil Libanon dan 65.000 warga sipil Israel yang mengungsi akibat keputusan Hizbullah pada 8 Oktober yang merusak perdamaian yang sebagian besar telah bertahan lama. 

Dia mengatakan bahwa tidak seorang pun ingin melihat terulangnya perang pada 2006 dan perang harus diakhiri dengan upaya komprehensif yang memiliki mekanisme implementasi nyata.

Tidak ada rincian mengenai mekanisme implementasi yang ditetapkan oleh utusan AS. Namun kemungkinan besar hal ini tidak akan didukung oleh Hizbullah jika hal tersebut melanggar kedaulatannya. (The Guardian/Z-2)