Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PERDANA Menteri Libanon Najib Mikati mengatakan Israel menyebarkan teror dan ketakutan di kalangan warga Libanon di seluruh dunia.
“Israel melanggar kedaulatan kami dengan mengirimkan pesawat tempur dan drone mereka ke langit kami,” katanya pada pertemuan darurat DK PBB.
“Ratusan warga sipil kehilangan nyawa dalam beberapa hari. Rumah sakit kewalahan dan tidak mampu menerima lebih banyak korban luka,” ujarnya.
Baca juga : PBB Sebut Pembunuhan Petinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Libanon Melanggar Hukum
Libanon saat ini menjadi korban agresi siber elektronik dan agresi udara dan maritim yang dapat berubah menjadi agresi darat dan dapat menjadi perang regional yang besar-besaran.
Mikati juga memperingatkan dewan tersebut, agar sebelum meminta 15 anggotanya untuk memberikan tanggapan.
“Saya berharap untuk kembali ke negara saya dengan membawa sikap eksplisit Anda yang menyerukan penghentian agresi ini dan untuk menghormati kedaulatan dan keselamatan negara saya,” pungkasnya. (Aljazeera/Fer/P-3)
IRGC klaim tangkap 178 mata-mata AS dan Israel sejak akhir Februari. Para agen dituduh membocorkan koordinat militer dan medis di tengah eskalasi konflik di Iran.
Israel dinilai melanggar Pasal 13 terkait perilaku ofensif dan pelanggaran prinsip fair play, serta Pasal 15 mengenai diskriminasi dan pelecehan rasis dalam Aturan Disiplin FIFA (FDC).
Saat itu, Prabowo menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong solusi dua negara (two-state solution).
Beijing dengan tegas menentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.
Ia memperingatkan ambisi Israel menggulingkan pemerintahan Iran akan memerlukan kampanye darat berkepanjangan.
Iran melancarkan serangan balasan dengan menargetkan infrastruktur energi di negara-negara Teluk sekutu AS, setelah fasilitas gas Iran di South Pars diserang
Perdana Menteri Store menegaskan bahwa pemerintah Norwegia tidak memiliki kewenangan dalam penentuan penerima Hadiah Nobel Perdamaian.
Kasus Morowali merupakan contoh bagaimana lemahnya integrasi antarinstansi dapat menggerus kedaulatan udara.
Absennya petugas Bea Cukai dan Imigrasi sejak bandara itu beroperasi telah membuka ruang terjadinya berbagai pelanggaran hukum.
Penolakan ini dinilai sejumlah kalangan bukan sekadar masalah nomenklatur, melainkan bagian dari dinamika klaim kedaulatan maritim yang telah berlangsung puluhan tahun.
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai ada sejumlah pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN).
Indonesia dan Tiongkok sedang menjajaki kerja sama untuk mendukung kepentingan ekonomi kedua negara di Laut Natuna Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved