Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Israel melancarkan serangan militer besar-besaran di Tepi Barat yang diduduki, beberapa mil jauhnya dari Gaza, tempat serangan mematikannya telah menewaskan dan melukai lebih dari 135 ribu warga Palestina. Sejak Rabu (28/8), ratusan tentara Israel, kendaraan lapis baja, pesawat tak berawak, jet tempur dan buldoser telah dikerahkan di bagian utara Tepi Barat, khususnya menargetkan kota Jenin, Tulkarem dan Tubas.
Ini adalah operasi militer terbesar Israel di Tepi Barat dalam lebih dari dua dekade. Pasukannya telah membunuh dan melukai banyak warga Palestina dalam dua hari terakhir, menambah lebih dari 6.000 korban di wilayah yang diduduki sejak perang Gaza dimulai pada 7 Oktober. Mereka juga telah menghancurkan sejumlah rumah dan properti Palestina, bersama dengan infrastruktur penting termasuk jalan, jaringan air dan pembuangan limbah, serta tiang listrik.
Bagi analis politik Palestina Nour Odeh, eskalasi besar-besaran di Tepi Barat adalah cerminan jelas dari mentalitas Israel yang menginginkan kendali absolut dan lengkap yang permanen. "Hal itu sangat jelas dijabarkan dalam program pemerintah Israel, yang menyatakan bahwa tujuan utama pemerintah adalah aneksasi Tepi Barat," kata Odeh dilansir Anadolu, Sabtu (31/8).
Baca juga : Selain Gaza, Israel Membabi buta di Tepi Barat
Ia menepis upaya Israel yang menyatakan serangan ini sebagai respons terhadap meningkatnya serangan oleh pejuang Palestina. "Secara strategis dan realistis, ini bukan tentang memerangi perlawanan Palestina, yang nominal di Tepi Barat. Ini sangat terbatas dan dengan dampak yang sangat kecil terhadap Israel, dibandingkan dengan apa yang terjadi di Gaza," katanya.
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, telah meminta militer untuk meniru tindakan yang telah dilakukannya di Gaza, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (28/8) bahwa operasi di Tepi Barat melibatkan evakuasi sementara penduduk Palestina. “Ketika Anda mendengar menteri luar negeri Israel mengatakan … kita perlu menyerang dengan cara yang sama seperti kita berperang di Gaza, hal itu memberikan gambaran tentang pola pikir yang berlaku atau yang membuat keputusan ini,” kata Odeh.
Menurut dia, itulah sebabnya Anda melihat tentara Israel menghalangi paramedis, mengepung rumah sakit, memutuskan siapa yang akan mendapatkan perawatan, menghancurkan infrastruktur sipil, memutus aliran air dan listrik, dan sebagainya. “Sebaliknya, ada upaya untuk mengubah Gaza menjadi Tepi Barat … dengan membedahnya, memecah-belahnya, menghalangi pergerakan dari utara ke selatan, dan dengan membicarakan penunjukan seorang pemimpin militer.”
Baca juga : DK PBB Kecam Kebiadaban Baru Israel
Apa yang dilakukan Israel di Tepi Barat, katanya, adalah mempercepat langkah-langkah untuk memfasilitasi pembersihan etnik, untuk mengusir sebanyak mungkin warga Palestina dari rumah dan komunitas mereka.”
“Mereka (pejabat Israel) tidak berbasa-basi soal itu, dan ini tidak menargetkan satu area khusus di Tepi Barat. Seluruh wilayah Tepi Barat berada dalam radar sayap kanan Israel. Mereka menginginkan semuanya,” katanya, sambil menegaskan kembali bahwa tujuan mereka adalah “kendali penuh.”
“Secara militer, Israel memiliki kekuasaan tertinggi atas Tepi Barat, atas pergerakan warga Palestina, pergerakan barang di Palestina, pasokan air. Mereka mengendalikan setiap aspek kehidupan,” tegas Odeh.
Baca juga : Eropa hanya Bisa Mengecam Kebiadaban Israel di Tepi Barat dan Gaza
Eskalasi Israel saat ini "membuka jalan untuk tidak hanya menghancurkan pusat-pusat populasi padat seperti Tulkarem, Jenin dan lainnya, tetapi juga memfasilitasi rekonstruksi permukiman di daerah-daerah tersebut, terutama di Jenin, di mana terdapat sangat sedikit permukiman," tambahnya.
Semua ini terjadi setelah dua tahun kekerasan Israel yang memecahkan rekor di Tepi Barat, memecahkan rekor jumlah warga Palestina yang terbunuh, jumlah rumah yang dihancurkan, jumlah tanah yang disita. Sejak 7 Oktober, Israel telah membunuh sedikitnya 670 warga Palestina dan melukai hampir 5.400 lainnya di Tepi Barat, selain menangkap sekitar 10.300 lainnya.
Perluasan pemukiman, yang semuanya ilegal menurut hukum internasional, juga telah ditingkatkan, seiring dengan perampasan tanah Palestina. Bulan lalu, Israel menyetujui penyitaan tanah terbesar di Tepi Barat yang diduduki sejak Perjanjian Oslo, dengan lembaga pengawas anti-permukiman Israel PeaceNow memperingatkan bahwa tahun 2024 menandai puncak dalam luas deklarasi tanah negara.
Baca juga : Israel Jatuhkan Tiga Bom ke Kerumunan di Gaza
“Mereka telah mengambil alih lebih banyak tanah daripada yang pernah mereka lakukan sejak awal proses Oslo. Hal ini benar-benar mencerminkan program pemerintah Israel dan apa yang ingin dilakukannya, yaitu mengambil alih sepenuhnya Tepi Barat. Untuk mengambil alih sepenuhnya, Israel menganggap pembangunan dan perluasan permukiman sebagai tujuan nasional yang tinggi,” kata Odeh, mantan juru bicara Otoritas Palestina.
Dalam pendapat nasihat penting pada 19 Juli, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pendudukan Israel atas tanah Palestina adalah melanggar hukum dan menuntut evakuasi semua pemukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. ICJ juga mengevaluasi tindakan Israel di Gaza secara terpisah, kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan, untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan genosida. Pertimbangan pengadilan diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.
"Menurut saya, yang menarik sekaligus ironis dari semua yang terjadi adalah bahwa hal ini telah mendorong pengadilan tertinggi di dunia untuk tidak hanya menyatakan bahwa pendudukan Israel di Tepi Barat dan Gaza adalah ilegal, tetapi juga harus diakhiri dan dibongkar dalam segala bentuknya, termasuk kehadiran militer dan permukiman, yang merupakan kejahatan perang. Mereka (hakim ICJ) bahkan berbicara tentang serangan pemukim Israel, dan mereka menganggapnya sebagai bagian dari struktur kekerasan dan struktur pendudukan ilegal yang menggunakan kekerasan ekstrem dan rasisme terhadap warga Palestina untuk mempertahankan kendali,” paparnya.
Aspek lain yang dibahas oleh ICJ adalah keterlibatan negara-negara dan kewajiban mereka untuk menghentikan bantuan atau dukungan, dengan cara apa pun, terhadap pendudukan ilegal yang berkelanjutan atas wilayah Palestina dan serangan militer berkelanjutan terhadap warga Palestina, yang merupakan komponen penting untuk mempertahankan pendudukan ini.
Odeh mengatakan bahwa sementara beberapa negara mungkin mengatakan hal-hal yang benar sekarang alih-alih tetap diam atau sepenuhnya mempercayai narasi Israel, hal yang krusial tetaplah tindakan konkret untuk menekan Israel. "Selama tidak ada tindakan yang tepat, Israel tidak akan merasakan tekanan untuk menghentikan serangan militernya di Tepi Barat, menghentikan genosida di Gaza, mengendalikan para pemukim, dan menghentikan perampasan tanah," katanya.
Odeh juga mendesak agar kita berhati-hati terhadap upaya cerdik Israel dalam memecah belah gambaran besar. Ia mengatakan tindakan Israel secara keseluruhan, dan untuk selalu mengingat bahwa Gaza dan Tepi Barat bukanlah dua dunia yang terpisah atau dua entitas yang terpisah.
"Perang Israel terhadap Palestina bersifat menyeluruh. Perang ini tidak membedakan warga Palestina berdasarkan tempat tinggal mereka. Kami adalah target yang sama dalam pola pikir sayap kanan Israel, dan semua orang menjadi target pembersihan etnik dan pemindahan paksa, karena tujuan akhir dari pemerintahan ini, dan realitas politik yang diwakilinya, adalah Palestina tanpa warga Palestina," pungkasnya. (I-2)
Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi menolak undangan Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Apa alasan di baliknya?
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu keberatan terhadap susunan panel penasihat Gaza yang baru dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk memegang peran penting dalam penataan Gaza pascaperang.
Menlu Sugiono dan Menhan Sjafrie bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul, membahas situasi Gaza dan rencana Pasukan Stabilisasi Internasional.
Rencana Trump tentang Gaza menyerukan tata kelola internasional sementara atas wilayah kantong Palestina dan pembentukan dewan perdamaian yang diketuai oleh dirinya.
Paus Leo XIV menyoroti memburuknya krisis kemanusiaan di Jalur Gaza dalam pidato Natalnya dan menegaskan solusi dua negara sebagai jalan damai Palestina-srael.
Pasukan Israel mulai merobohkan markas besar UNRWA di Yerusalem Timur. PBB menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
ORGANISASI nonpemerintah hak asasi manusia Arab mengajukan permohonan agar Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
SETIDAKNYA 84 tahanan Palestina meninggal di penjara-penjara Israel sejak Oktober 2023 setelah mengalami penyiksaan sistematis.
EMIRAT Arab menjadi salah satu negara pertama yang secara terbuka berkomitmen pada Dewan Perdamaian Presiden Donald Trump pada Selasa (20/1).
ISRAEL memindahkan blok-blok yang seharusnya menandai garis kendali pascagencatan senjata lebih jauh ke dalam Jalur Gaza. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan Palestina.
PARA pemimpin Kristen senior di Jerusalem, Palestina, memperingatkan campur tangan pihak luar yang mengancam masa depan Kekristenan di Tanah Suci, khususnya Zionisme Kristen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved