Biden Mundur Pilpres AS 2024, Kamala Harris Maju: Apa Kata Ahli Hukum tentang Tantangan Ini?

Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak di Amerika Serikat. Namun, beberapa anggota Partai Republik sudah siap menghadapi momen tersebut dengan persiapan yang tenang.

Mereka bahkan telah mempersiapkan jutaan dolar untuk mengajukan gugatan di beberapa negara bagian.

Apalagi, mereka percaya hukum pemilu setempat melarang penggantian Biden dengan seorang Demokrat lainnya.

Baca juga : Rupiah Menguat saat Optimisme terhadap Pemerintah Prabowo

Beberapa jam sebelum Biden mengumumkan pengunduran dirinya, Ketua DPR Mike Johnson dari Louisiana mengatakan kepada ABC News bahwa tindakan tersebut tidak tepat.

"Saya pikir ini melanggar hukum, sesuai dengan aturan beberapa negara bagian yang mengharuskan seseorang tetap berada di surat suara karena alasan mereka tidak lagi menyukai kandidat tersebut," kata Mike dikutip dari CNN, Selasa (23/7).

"Ini bukan cara kerjanya. Saya pikir mereka akan menghadapi hambatan hukum setidaknya di beberapa yurisdiksi," jelas dia

Baca juga : Korban Keganasan Israel Tembus 39.006 Orang

Heritage Foundation, salah satu kelompok konservatif, telah menyusun memo pada Juni yang menegaskan bahwa hukum di beberapa negara bagian tidak mengizinkan penghapusan kandidat dari surat suara kecuali karena kematian.

"Ada potensi untuk litigasi pra-pemilu di beberapa negara bagian yang akan membuat proses ini sulit dan mungkin tidak berhasil," demikian isi memo tersebut, meskipun sebagian besar ahli pemilu meragukan bahwa tantangan hukum dari pihak Republik akan berhasil di pengadilan.

Direktur eksekutif Proyek Pengawasan Heritage Foundation Mike Howell mengatakan kepada Newsweek bahwa kelompok tersebut telah mengalokasikan jutaan dolar untuk pertempuran hukum yang akan datang.

Baca juga : Demokrat Kumpulkan US$50 Juta untuk Kampanye Kamala Harris

"Menurut saya, akan ada argumen yang kuat bahwa hal itu seharusnya tidak terjadi, dan saya pikir mereka akan menghadapi masalah hukum," kata Howell.

Semua Mata Tertuju pada Negara Bagian

Pemilu di Amerika Serikat diawasi oleh negara bagian masing-masing. Bahkan, masing-masing negara bagian memiliki hukum sendiri mengenai persyaratan kelayakan seorang kandidat.

Hukum pemilu Wisconsin, misalnya, sangat eksplisit tentang masalah penggantian kandidat setelah mereka dipilih untuk muncul di surat suara.

Baca juga : IHSG Ditutup Menguat ketika Mayoritas Bursa Asia Melemah

"Setiap orang yang mengajukan dokumen nominasi dan memenuhi syarat untuk muncul di surat suara tidak dapat menarik nama mereka dari surat suara setelah mengajukan. Nama orang tersebut akan muncul di surat suara kecuali dalam kasus kematian orang tersebut," demikian bunyi hukum tersebut.

Untuk alasan tersebut, Wisconsin dipandang sebagai salah satu dari beberapa negara bagian di mana Partai Republik berencana mengajukan tantangan terhadap penggantian Biden.

Dua negara bagian penentu lainnya, Georgia dan Nevada, juga masuk dalam daftar tersebut.

"Tiga dari enam negara bagian yang diperkirakan akan sengit memiliki potensi litigasi pra-pemilu yang ditujukan untuk memperparah proses penarikan kandidat presiden, dengan kekhawatiran yang sah terhadap integritas pemilu," demikian memo yang dibagikan kepada Newsweek oleh Howell. (Z-10)