Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA pengunjuk rasa di Bangladesh telah mengeluarkan tuntutan di tengah jeda kekerasan yang telah mengisi jalan-jalan dalam beberapa hari terakhir setelah pemerintah mundur dari kuota penerimaan untuk pekerjaan pemerintah.
Para pemimpin mahasiswa mengatakan, Senin, berencana melanjutkan demonstrasi meskipun keputusan Mahkamah Agung pada hari sebelumnya mengurangi sistem kuota pekerjaan yang kontroversial yang memicu protes tersebut. Penindakan keras pemerintah yang mematikan menjelang putusan tersebut dilaporkan menewaskan 163 orang, ratusan ditangkap, dan ribuan terluka.
Para demonstran menuntut agar pemerintah membebaskan para pemimpin protes, mencabut jam malam militer, dan membuka kembali universitas-universitas yang telah ditutup sejak hari Rabu. Mereka mengatakan akan memberi pemerintah waktu 48 jam untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Baca juga : Mahkamah Agung Bangladesh Batalkan Sebagian Besar Kuota Pekerjaan Pemerintah
Para pengunjuk rasa diserang pasukan keamanan, serta mahasiswa lain yang mendukung partai Liga Awami yang berkuasa, minggu lalu saat mereka meluncurkan seruan mereka melawan sistem kuota, yang berusaha untuk menyediakan pekerjaan pemerintah yang dicari untuk kerabat veteran perang dan kelompok-kelompok lainnya.
Meskipun pengadilan telah sebagian besar membatalkan kuota-kuota tersebut, para pengunjuk rasa menuntut akuntabilitas atas penindakan keras tersebut, termasuk pengunduran diri menteri-menteri.
Mereka juga meminta formalitas keputusan yang cepat. Menteri Hukum Anisul Huq berjanji pada hari Minggu bahwa pemerintah akan melaksanakan perubahan undang-undang dalam beberapa hari.
Baca juga : Mahasiswa Lawan Jam Malam di Dhaka
Pada Minggu, jam malam militer yang diterapkan selama protes telah dilonggarkan selama beberapa jam pada Senin untuk memungkinkan orang membeli kebutuhan pokok. Namun, sambungan internet tetap terputus untuk hari keempat berturut-turut di negara dengan 170 juta penduduk tersebut.
Setelah seruan untuk penutupan nasional pada hari Senin oleh para pengunjuk rasa, tentara terus berpatroli di jalan-jalan dan tank-tank ditempatkan di seluruh jalan di ibu kota Dhaka. Tidak ada laporan kematian lebih lanjut atau pertemuan besar yang dilaporkan pada sore hari saat ketenangan sementara tetap bertahan.
Kepala Angkatan Bersenjata Bangladesh pada Senin mengatakan situasi telah "dalam kendali". "Situasi hukum dan ketertiban sudah dalam kendali setelah penempatan angkatan bersenjata," kata Jenderal Waker uz Zaman dalam pernyataan setelah memeriksa pasukan di beberapa lokasi di Dhaka.
Baca juga : Polisi Bangladesh Diberi Perintah Tembak di Tempat
Di tengah protes, pemerintah memperluas penindakan terhadap partai-partai oposisi, dengan setidaknya 70 orang ditangkap dari Partai Nasionalis Bangladesh.
Sistem kuota pekerjaan, yang sebelumnya telah dikesampingkan oleh pemerintah tetapi dihidupkan kembali oleh pengadilan bulan lalu, akan memberikan 30 persen pekerjaan pemerintah kepada kerabat mereka yang berjuang dalam perang yang memenangkan kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971.
Setelah dikurangi, 93% pekerjaan sektor publik akan didedikasikan untuk perekrutan berdasarkan merit, dengan 5% diperuntukkan bagi anggota keluarga veteran. Selanjutnya, 2% akan disediakan untuk orang dari kelompok etnis minoritas atau penyandang disabilitas. (Al Jazeera/Z-3)
Masuknya AI ke dalam proses kerja sering kali memicu kekhawatiran sekaligus memperlebar celah keterampilan (skill gap) di kalangan karyawan.
PARA pemuda Indonesia didorong untuk melakukan telaah kritis pada dunia yang sudah berubah.
Komnas HAM memastikan penilaian kepatuhan HAM ini akan diperluas ke berbagai wilayah lainnya guna memperkuat akuntabilitas nasional.
PEKERJAAN bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga medium untuk menghadirkan nilai, makna, dan kontribusi nyata bagi sesama.
Terdapat peningkatan dua kali lipat jumlah resume dan lowongan kerja yang diunggah di dark web pada Q1 2024 dibandingkan dengan Q1 2023, dan angka ini tetap sama pada Q1 2025.
KY sempat mengalami penguatan anggaran dan dukungan politik yang lebih stabil.
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
Rapat finalisasi ini menjadi langkah nyata bagi kedua lembaga untuk memastikan administrasi peradilan di Indonesia semakin modern, akuntabel, dan terpercaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved