Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KEMENTERIANLuar Negeri Yordania mengecam persetujuan Knesset (parlemen Israel) terhadap sebuah draf resolusi yang menolak pembentukan negara Palestina.
Melalui pernyataan kementerian menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan pelanggaran baru dan serius terhadap hukum internasional sekaligus merupakan tantangan bagi komunitas internasional ke depannya.
Juru bicara kementerian, Sufyan Al-Qudah, pada Kamis (18/7) mengatakan semua keputusan dan langkah yang ditetapkan pendudukan Israel, tidak sah dan harus dibatalkan serta tidak mengubah realitas dan realitas pendudukan mereka atas wilayah Palestina.
Baca juga : Spanyol Segera Akui Negara Palestina
Hal itu juga tidak berpengaruh pada kelanjutan penerapan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 mengenai perlindungan warga sipil di waktu perang.
Lebih lanjut Al-Qudah menekankan bahwa upaya intens Israel untuk menolak hak rakyat Palestina atas negaranya yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, tidak membawa keamanan dan perdamaian di kawasan.
Diperlukan aksi internasional yang efektif untuk mencegah tindakan tersebut dan menghentikan perang Israel terhadap Palestina yang hingga kini masih berlangsung.
Baca juga : Tekanan Dunia pada Israel Meningkat, Setelah Pembantaian di Rafah
Al-Qudah juga menyerukan perlunya menghentikan kejahatan perang yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, yang terbaru yang terus menargetkan warga sipil yang mencari perlindungan di sekolah-sekolah UNRWA dan pusat-pusat penampungan.
Sementara itu, pejabat Otoritas Palestina, Hussein al-Sheikh mengatakan, penolakan Knesset terhadap kemerdekaan Palestina menegaskan sikap abai Israel terhadap hukum internasional dan legitimasi internasional.
Penolakan itu juga bentuk keras kepala mereka untuk melanggengkan pendudukan selamanya. (Ant/Aljazeera/P-5)
PBB menyampaikan laporan terbaru mengenai kondisi memprihatinkan di Jalur Gaza, Palestina. Berdasarkan data OCHA, hampir seluruh wilayah Gaza kini berada di bawah kendali militer Israel.
Krisis kemanusiaan Gaza semakin parah, lebih dari 100 organisasi kemanusiaan memperingatkan kelaparan massal.
Tank Israel memasuki Deir al-Balah di Gaza tengah untuk pertama kalinya dalam 21 bulan perang. PBB perkirakan 80 ribu warga harus dievakuasi.
PBB kembali mendesak pencabutan blokade yang diberlakukan Israel atas wilayah Gaza dan menekankan pentingnya akses untuk pengiriman bantuan.
OCHA mengecam perintah evakuasi massal yang dikeluarkan Israel di wilayah Deir el-Balah, Gaza Tengah.
Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Gaza. Sedikitnya 67 warga tewas saat berebut bantuan PBB, sementara kelaparan semakin parah dan rumah sakit kewalahan.
STAF medis Rumah Sakit Al-Shifa yang mengalami krisis bahan bakar di Jalur Gaza utara terpaksa merawat tiga hingga empat bayi baru lahir di dalam satu inkubator.
TAHANAN administratif yang mendekam di penjara-penjara Israel sudah mencapai setidaknya 3.600 orang hingga awal Juli tahun ini.
KEMENTERIAN Kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 95 warga sipil tewas akibat tembakan militer Israel dalam 24 jam terakhir saat sedang menunggu bantuan di lokasi distribusi.
Sebanyak 28 negara menyerukan akhir segera perang di Gaza. Mereka mengecam model distribusi bantuan Israel yang dinilai berbahaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved