Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN anti huru hara di ibu kota Argentina, Buenos Aires menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan para demonstran di luar Kongres, di mana para legislator sedang mendebatkan reformasi pemotongan anggaran.
Para demonstran melemparkan bom molotov dan batu, yang mengakibatkan satu mobil terbakar. Beberapa orang dilaporkan terluka, dengan media lokal menggambarkan situasi pada hari Rabu sebagai "medan pertempuran".
Paket reformasi ini, yang diusulkan Presiden sayap kanan Javier Milei untuk menghidupkan kembali ekonomi negara yang lesu, termasuk menyatakan keadaan darurat ekonomi, pemotongan pensiun, dan merelaksasi hak-hak buruh. Langkah-langkah ini menentang partai politik kiri, serikat pekerja, dan organisasi sosial.
Baca juga : Mahasiswa Argentina Protes Pemotongan Dana untuk Universitas Negeri
Saling dorong terjadi ketika para demonstran mencoba mendekati Kongres melalui pagar, dengan para demonstran melemparkan batu ke arah petugas yang menyemprotkan gas merica kepada mereka. Pengamat dan anggota parlemen oposisi melaporkan puluhan demonstran dan beberapa anggota parlemen menerima perawatan medis.
Polisi kemudian mendorong mundur para demonstran, yang dilaporkan membakar dua kendaraan - termasuk milik sebuah organisasi berita.
Kantor Presiden Milei mengeluarkan pernyataan yang berterima kasih kepada kekuatan keamanan atas penindasan yang mereka deskripsikan sebagai "teroris" yang mencoba melakukan kudeta.
Debat mengenai RUU tersebut di Senat dijadwalkan untuk berlanjut hingga larut malam Rabu, dengan para senator diharapkan untuk memberikan suara atasnya. RUU yang sangat kontroversial ini telah disetujui oleh DPR pada bulan April dengan perubahan signifikan. Jika disetujui di Senat, akan kembali ke DPR untuk persetujuan akhir.
Milei menjabat pada tahun 2023 setelah bersumpah untuk melakukan pemangkasan pengeluaran publik. Saat kampanye, ia bahkan membawa gergaji untuk menunjukkan tekadnya untuk melakukannya. (BBC/Z-3)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved