Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PROFESOR Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Trinity College Dublin, Michael Becker mengatakan kepada BBC Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) bisa menggunakan laporan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk penyelidikan baru.
"Dapat dilakukan dalam penyelidikannya, namun kemungkinan besar hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai "bukti langsung" dalam kasus tersebut," ujar Becker.
Dia menambahkan bahwa “tidak diragukan lagi” bahwa Afrika Selatan akan mengarahkan Mahkamah Internasional (ICJ) atas laporan tersebut sebagai bagian dari kasus terpisah yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.
Baca juga : Penyelidikan PBB Menuduh Israel dan Hamas Lakukan Kejahatan Perang dan Kemanusiaan
Dia mencatat ICJ "sering mengacu pada laporan semacam ini dalam keputusannya," namun memperingatkan Afrika Selatan harus meyakinkan hakim laporan tersebut "baik secara metodologis".
Diketahui PBB menyatakan Israel dan Hamas melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan itu tercantum dalam dua laporan paralel yang disiapkan komisi penyelidikan yang dibentuk pada 2021 oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Israel dan wilayah Palestina, yang diketuai mantan kepala HAM PBB, Navi Pillay.
Laporan pertama berfokus pada kejahatan yang dilakukan kelompok bersenjata Palestina selama serangan pada 7 Oktober, sementara yang kedua meneliti keterlibatan Israel dalam kematian besar-besaran warga sipil dalam serangan Israel terhadap Hamas di Gaza yang terjadi setelahnya.
Baca juga : Amnesty International: Israel Penjahat Perang
Berbicara setelah laporan tersebut dipublikasikan, Pillay mengatakan "sangat penting" bahwa siapa pun yang dituduh melakukan kejahatan dalam konflik tersebut "harus dimintai pertanggungjawaban".
“Satu-satunya cara untuk menghentikan siklus kekerasan yang berulang, termasuk agresi dan pembalasan oleh kedua belah pihak, adalah dengan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap hukum internasional,” tambahnya.
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri dan Ismail Haniyeh sudah tunduk pada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Baca juga : Keinginan ICC Tangkap Benjamin Netanyahu Jadi Sejarah
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant juga dikenakan surat perintah serupa. Laporan hari Rabu secara khusus menyerang retorika yang digunakan oleh beberapa pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, yang menurut laporan tersebut dapat dianggap sebagai "hasutan" dan mungkin merupakan "kejahatan internasional serius lainnya".
Lebih dari 37.120 orang telah tewas di Gaza sejak konflik dimulai, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.
Sementara itu, PBB akan menambahkan militer Israel, Hamas, dan sayap bersenjata Jihad Islam Palestina ke dalam daftar pelaku pelanggaran hak-hak anak untuk pertama kalinya.
Laporan tahunan tersebut – yang dilihat oleh BBC dan akan dirilis pada hari Kamis – dimaksudkan untuk mempermalukan pihak-pihak tersebut agar mereka berkomitmen terhadap langkah-langkah yang digariskan oleh PBB untuk melindungi anak-anak. (BBC/Z-3)
UNRWA menyoroti sistem distribusi bantuan yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.
Sistem distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat ini lebih melayani kepentingan militer dan politik dibandingkan kebutuhan rakyat sipil.
WFP PBB mengatakan hampir sepertiga penduduk Gaza harus menahan lapas.
Donald Trump mengisyaratkan dukungan untuk eskalasi militer Israel di Gaza.
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia Zahir Yahya mengatakan dukungan untuk Palestina merupakan amanat moral dan spiritual bersama.
Pengaturan penyelidikan dalam RUU KUHAP nyaris menyerupai upaya paksa dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Pakar Sebut RUU KUHAP Harus Hargai Nilai HAM
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Pendeta Sue Parfitt, dari Bristol, ditahan karena memegang plakat bertuliskan "Saya menentang genosida. Saya mendukung Palestine Action".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved