Kabinet Perang Israel Pecah, Pemerintahan Netanyahu Hilang Kendali

PERPECAHAN dalam kabinet perang Israel terjadi akibat rencana pemerintahan pascaperang di Jalur Gaza. Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan Israel tidak boleh mengambil alih pemerintahan sipil dan militer di Gaza.

Pada Rabu (15/5), Gallant mengatakan dia menentang kendali militer Israel atau mengambil tanggung jawab atas pemerintahan Gaza. 

"Saya harus tegaskan kembali. Saya tidak akan menyetujui pembentukan pemerintahan militer Israel di Gaza. Israel tidak boleh mendirikan pemerintahan sipil di Gaza," katanya dalam konferensi pers dilansir Aljazeera, Kamis (16/5).

Baca juga : Benjamin Netanyahu Dongkol Diprotes Mahasiswa AS terkait Palestina

Sejak konflik dimulai pada Oktober, Gallant telah mengungkapkan masalah ini secara konsisten di kabinet, tetapi tidak mendapat tanggapan baik. Bahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegur dan memintanya untuk mengubah keputusan.

Anggota kabinet lain mendukung Gallant, Benny Gantz, yang sebelumnya pernah berselisih dengan Netanyahu.
"Gallant menyampaikan kebenaran. Merupakan tanggung jawab kepemimpinan untuk melakukan hal yang benar bagi negara dengan segala cara," ungkap Gantz.

Kritik Gallant ini juga mengingatkan pada sikap sekutu utama Israel, Amerika Serikat (AS). Mereka sempat mendorong peran Otoritas Palestina (PA) yang didukung internasional untuk menggantikan Hamas. Namun, Netanyahu menolak hal tersebut.

Baca juga : Pejabat Jalur Gaza: Serangan Israel Bunuh Sembilan Anggota Keluarga di Rafah

Mohammed Jamjoom dari Al Jazeera melaporkan bahwa ini semua benar-benar menunjukkan perpecahan yang semakin dalam di antara anggota kabinet perang pada saat yang sangat kritis. 

"Menteri Pertahanan yang gagal pada 7 Oktober dan terus gagal hingga saat ini. Menteri Pertahanan seperti itu harus diganti untuk mencapai tujuan perang," kata Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir di postingan X.

"Menteri Pertahanan Gallant hari ini mengumumkan dukungannya terhadap pembentukan negara teroris Palestina sebagai hadiah atas terorisme dan Hamas atas pembantaian paling mengerikan terhadap orang-orang Yahudi sejak Holocaust," tulis Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di X.

Baca juga : Ribuan Warga Israel Kecam Netanyahu karena Gagal di Gaza

Perpecahan AS-Israel

Meskipun berjanji menghancurkan Hamas, Netanyahu belum menyatakan visi yang jelas setelah perang. Kini, militer Israel terus meningkatkan serangan tanpa batas di wilayah tersebut.

Padahal, sebanyak 600.000 orang telah menyelamatkan diri dari Rafah selatan, sehingga tekanan semakin besar datang dari dalam negeri dan sekutunya di luar negeri, terutama Amerika Serikat yang meminta rencana tata kelola, keamanan, dan pembangunan kembali.

Ketidaksepakatan mengenai masa depan Gaza telah menyebabkan meningkatnya perselisihan publik antara Israel dan Amerika.

Baca juga : Netanyahu Setuju Perundingan lagi, Lima Warga Gaza Tewas dalam Bantuan Makanan

Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menegur Israel karena kurangnya rencana dalam beberapa kritik publiknya yang paling keras. Jamjoom mengatakan perkembangan terakhir ini menunjukkan perpecahan yang lebih besar dalam hubungan antara AS dan Israel.

Kehilangan kendali

Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengatakan pemerintahan Netanyahu telah kehilangan kendali. "Hubungan dengan AS sedang runtuh, kelas menengah pun runtuh," katanya.

"Tentara dibunuh setiap hari di Gaza dan mereka saling bertempur di televisi. Kabinet dibongkar dan tidak berfungsi. Para menteri melakukan protes di depan rapat kabinet," ujarnya.

Hingga Senin, 272 tentara Israel telah tewas dan 1.674 lain terluka di Gaza dan sepanjang perbatasan dengan wilayah Palestina sejak dimulainya perang. Pada Kamis, militer Israel mengatakan lima tentara tewas di Gaza utara dan menghubungkannya dengan tembakan sesama rekan.

Dikatakan dalam suatu pernyataan bahwa tujuh tentara terluka dalam insiden pada Rabu. Menurut penyelidikan awal, dua tank Israel di daerah tersebut melepaskan tembakan ke suatu rumah yang digunakan oleh wakil komandan batalion Israel, kata militer.

Kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, mengatakan pada Rabu sebagai tanggapan terhadap perdebatan mengenai masa depan Gaza pascaperang bahwa gerakan Hamas akan tetap ada. (Aljazeera/Z-2)