Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DIKLAIM sekitar 100 orang berkumpul di persimpangan Jalan Tel Aviv. Jalan itu kini berganti nama menjadi Lapangan Demokrasi sejak protes massal menentang reformasi peradilan yang kontroversial tahun lalu.
Sambil meneriakkan pemilihan sekarang, para pengunjuk rasa menyerukan pengunduran diri Netanyahu. Mereka menilai Netanyahu gagal dalam memenangkan perang di Jalur Gaza, Palestina, yang memasuki bulan ketujuh (Palestina-Israel).
Demonstrasi juga diadakan di kota-kota lain. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengambil bagian di Kfar Saba sebelum keberangkatannya untuk melakukan pembicaraan di Washington.
Baca juga : Netanyahu Setuju Perundingan lagi, Lima Warga Gaza Tewas dalam Bantuan Makanan
"Mereka belum belajar apa pun. Mereka belum berubah. Sampai kita memulangkan mereka, mereka tidak akan memberikan negara ini kesempatan untuk maju," katanya pada demonstrasi itu.
Media Israel mengatakan bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi pada demonstrasi di Tel Aviv. Polisi mengatakan satu pengunjuk rasa telah ditangkap.
Belakangan, para pengunjuk rasa di Tel Aviv bergabung dengan keluarga sandera Gaza dan pendukung mereka. Sebelumnya, tentara mengumumkan bahwa tentara telah menemukan jenazah seorang sandera yang diculik oleh militan Palestina dalam serangan 7 Oktober dan kemudian dibunuh di penangkaran di Jalur Gaza.
Baca juga : Keluarga Sebut Netanyahu Abaikan Pembebasan Sandera Hamas
Penemuan jenazah Elad Katzir menambah jumlah sandera menjadi 12 orang, yang menurut tentara telah mereka bawa pulang dari Gaza selama perang. Serangan Hamas mengakibatkan kematian 1.170 orang di Israel selatan, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut data Israel.
Serangan balasan Israel terhadap Hamas telah menewaskan sedikitnya 33.137 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas.
Sekitar 250 warga Israel dan warga asing disandera oleh militan pada 7 Oktober. Tentara mengatakan 129 orang masih ditahan di Gaza, termasuk 34 orang yang diperkirakan tewas.
Demonstran akan turun ke jalan lagi pada Minggu (7/4). Rencana lokasi unjuk rasa di Jerusalem. (AFP/Z-2)
Presiden AS Donald Trump tegas menolak rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Kebijakan ini memicu kecaman keras dari PBB, Indonesia, hingga negara Arab.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
BADAN pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah lokasi di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1).
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) belum menerima informasi soal pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir dan masih berkomunikasi dengan otoritas Israel.
AS dinilai tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mediator yang kredibel dalam forum Board of Peace (BoP) karena dianggap terlalu berpihak pada kepentingan Israel.
Iran tingkatkan arsenal rudal balistik dengan bantuan Rusia. Rudal Kheibar Shekan kini mampu jangkau seluruh wilayah Israel, memicu ancaman konflik terbuka.
PEMERINTAH Jerman mengecam keras langkah Kabinet Israel yang memperluas otoritas sipil di Tepi Barat.
GELOMBANG kecaman internasional kembali menghantam Israel setelah pemerintahnya mengesahkan aneksasi ilegal di Tepi Barat.
Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia berujung kericuhan. Polisi tangkap 27 demonstran di Sydney di tengah tuduhan kekerasan aparat.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved