Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
JUMLAH limbah ponsel pintar, televisi, dan perangkat listrik lainnya memecahkan rekor pada 2022. PBB pun menilai limbah sektor elektronik akan mencemari planet ini.
Kurang dari seperempat dari 62 juta ton limbah elektronik yang dihasilkan pada 2022 didaur ulang, mengakibatkan logam berat, plastik, dan bahan kimia beracun bocor dari perangkat bekas.
“Ini adalah bencana besar bagi lingkungan,” kata Penulis Utama Global E-waste Monitor Kees Balde.
Baca juga : Situ Ciburuy Tercemar, Warga tidak Bisa Gunakan Air Sumur
Hal ini juga menimbulkan risiko kesehatan, khususnya di negara-negara miskin di mana banyak limbah elektronik dikirim dari negara-negara kaya. Jauh dari sampah yang tidak berharga, PBB memperkirakan nilai logam dalam semua barang bekas ini mencapai US$91 miliar atau Rp1,4 triliun.
Namun kurang dari sepertiganya yang dapat dipulihkan, sisanya hilang akibat limbah elektronik dibakar, dibuang ke tempat pembuangan sampah, atau didaur ulang secara tidak benar.
Bencana ini akan semakin parah karena permintaan akan teknologi baru, termasuk panel surya dan kendaraan listrik, melebihi kemampuan untuk mendaur ulang, kata laporan tersebut.
Baca juga : Paparan Senyawa Merkuri Bisa Sebabkan Stunting
Sekitar dua kali lipat jumlah limbah elektronik yang dihasilkan pada 2022 dibandingkan 2010. Itu setara dengan berat 107 ribu pesawat jet penumpang terbesar dan terberat di dunia.
Ini mencakup barang-barang kecil sehari-hari seperti rokok elektrik dan tablet, peralatan rumah tangga seperti sikat gigi elektrik dan pemanggang roti, dan barang-barang besar seperti layar televisi , sepeda listrik, dan skuter.
Rata-rata, setiap orang di bumi menghasilkan sekitar 7,8 kilogram limbah elektronik setiap tahunnya, menurut laporan dari Institut Pelatihan dan Penelitian PBB (UNITAR) dan Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU).
Baca juga : 9 Perusahaan belum Bayar Ganti Rugi, KLHK: Kami Kejar Terus
Namun hal ini sangat bervariasi di seluruh dunia, dimana seseorang di Eropa menghasilkan sekitar tujuh kali lipat limbah elektronik dibandingkan orang di Afrika.
Konsumen hanya bisa berbuat banyak jika pemerintah dan dunia usaha tidak membuat produk-produk ini lebih mudah didaur ulang, kata Balde. "Sangat mudah untuk membeli sesuatu. Hanya dengan beberapa klik. Jauh lebih sulit untuk membuangnya," katanya.
Yang tidak diklaim hanyalah bahan mentah seperti emas , tembaga, dan besi, tetapi juga logam penting seperti kobalt yang penting untuk membuat baterai dan memiliki nilai strategis.
Baca juga : Perusahaan Tekstil Pencemar Citarum Komit Bayar Rp12 Miliar
“Saat ini kita sangat bergantung pada beberapa negara di dunia untuk produksi bahan mentah penting ini, sehingga hal ini juga mempunyai konsekuensi geopolitik,” kata Vanessa Gray dari ITU.
Tingkat daur ulang limbah elektronik tertinggi terjadi di negara-negara maju dan terendah di Afrika, dimana kurang dari 1% yang ditangani dengan baik.
Sekitar 18 juta ton limbah elektronik diproses di negara-negara berkembang, seringkali di lingkungan informal tanpa peralatan yang memadai dan pekerjanya terpapar zat-zat berbahaya.
Baca juga : KLHK Penjarakan Dirut PT NTS karena Cemari Lingkungan
Setiap tahun, limbah elektronik yang tidak dikelola menyebabkan 45 ribu ton plastik berbahaya dan 58 ton merkuri mencemari lingkungan, kata PBB.
Banyak dari sampah elektronik ini dihasilkan di negara-negara kaya namun dikirim ke negara-negara miskin dengan menyamar sebagai barang bekas yang pada kenyataannya tidak lagi berfungsi, kata Balde.
“Faktanya sudah terungkap. Kita perlu membalikkan keadaan ini,” katanya.
Baca juga : 2 Tahun, DLH DKI Kumpulkan 53.603 Limbah Elektronik
Peralihan dari bahan bakar fosil ke bentuk energi yang lebih ramah lingkungan juga akan menghadirkan tantangan bagi penggunaan baterai, pompa panas, dan panel surya yang semakin banyak jumlahnya, kata laporan itu.
PBB memperkirakan jumlah sel fotovoltaik yang dihentikan penggunaannya akan meningkat empat kali lipat dari 600 ribu ton pada 2022 menjadi 2,4 juta ton pada 2030.
Gray mengatakan sepertiga populasi dunia masih kekurangan akses terhadap internet, dan ketika mereka mengakses internet, kita pasti akan menghasilkan lebih banyak sampah elektronik. (AFP/Z-3)
REIWA merupakan produk lokal yang membawa perangkat elektronik rumah tangga dengan desain stylish dan teknologi unggul.
Gadget-gadget tersebut disita dari para importir karena di saat barang itu masuk ke Indonesia tidak dilengkapi dengan surat-surat kepabeanan.
Limbah elektronik itu berasal dari jemput bola ke rumah-rumah, dropbox yang ditaruh di kantor pemerintahan hingga pengumpulan yang dilakukan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengupayakan pemberlakuan elektronisasi angkutan layanan umum.
Limbah elektronik dikumpulkan dari puluhan tempat penampungan. Pemprov DKI juga menyediakan layanan jemput sampah elektronik dengan berat minimal 5 kg.
DINAS Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengumpulkan limbah elektronik (e-waste) sebanyak 22.683 kilogram sepanjang periode Februari sampai Oktober 2020.
Pesepakbola 20 tahun yang lahir di kamp pengungsi di Ghana sebelum hijrah ke Kanada itu, merupakan pesepak bola pertama yang ditunjuk oleh PBB sebagai duta untuk Badan Pengungsi PBB.
Dujarric, yang merupakan juara bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, meminta pemerintah Spanyol menangani insiden itu dengan cara yang menghormati hak para atlet perempuan.
Pada 2021, Vinicius Junior mendirikan Instituo Vini Jr untuk membantu anak dan remaja Brasil dari kawasan miskin untuk kembali ke sekolah.
HIZBULLAH meluncurkan Imad 4 yang merupakan kompleks rudal besar dengan terowongan bawah tanah yang panjang dan peluncur roket besar serta tidak terdeteksi kemampuan pengintaian Israel.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengkaji kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB-P2 bagi tanah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah kebijakan pembebasan PBB akan dihapus pada 31 Desember 2019.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved