Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Turki memandang pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dan rencana untuk mengirimkan bantuan melalui jalur maritim sebagai perkembangan positif. Namun hal tersebut masih jauh dari penyelesaian masalah.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Turki Oncu Keceli mengatakan Ankara telah mengirimkan sembilan ribu peralatan medis dan bantuan untuk bayi. Termasuk banyak parasut ke Yordania untuk pengiriman bantuan melalui udara.
Menurut dia langkah ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar Gaza.
Baca juga : Bantuan untuk Palestina Tertahan di Perbatasan Mesir-Gaza
“Kami memandang upaya Amerika Serikat dalam mencari solusi terhadap bencana kemanusiaan di Gaza adalah akibat dari tekanan yang diberikan oleh masyarakat global. Di sisi lain, kami mengatakan bahwa sumber sebenarnya dari masalah tersebut perlu diselesaikan,” papar Keceli.
Mencoba mengirimkan bantuan melalui udara dan laut merupakan hal yang mengagumkan. Namun fokus pada solusi paliatif daripada berfokus pada masalah sebenarnya, bagi Turki, tampaknya merupakan upaya untuk melepaskan diri dari akar masalah.
Ia menambahkan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan delegasinya menyampaikan hal tersebut kepada para pejabat Amerika Serikat saat melakukan pembicaraan di Washington pekan lalu.
Baca juga : Uni Eropa: Kelaparan di Gaza sebagai Senjata Buatan Manusia
Keceli mengatakan pengiriman bantuan melalui jalur darat lebih mudah, murah, dan efektif.
Sementara itu, kelompok pejuang kemerdekaan Palestina di Gaza, Hamas mengatakan kapal bantuan yang berlayar dari Siprus ke Gaza tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan 2,4 juta orang yang menghadapi kelaparan di wilayah kantong yang terkepung tersebut.
“Menurut pengumuman, muatan kapal tidak melebihi satu atau dua truk, dan akan memakan waktu berhari-hari untuk tiba,” Salama Marouf, juru bicara kantor pers pemerintah, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Dia mengatakan beberapa pertanyaan logistik mengenai operasi tersebut tidak terjawab dan menimbulkan kekhawatiran mengenai inspeksi Israel.
“Masih belum diketahui di mana kapal tersebut akan berlabuh dan bagaimana kapal tersebut akan mencapai pantai Gaza. Selain itu, itu akan diperiksa oleh tentara pendudukan,” kata Marouf. (France24/Z-3)
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki, Mehmet Nuri Ersoy, mengungkapkan bahwa negara tersebut berhasil menyambut 64 juta pengunjung sepanjang 2025.
Fenomena lithospheric dripping ini juga memperlihatkan suatu hubungan menarik antara pengangkatan dataran tinggi dan penurunan cekungan di area yang sama.
Penghentian penyelidikan antidumping oleh Turki menjadi penegasan atas meningkatnya kredibilitas produk baja nirkarat Indonesia di pasar internasional.
Posisi Turki sangat strategis sebagai lokasi belajar bagi pemuda dunia. Menurutnya, negara tersebut merupakan laboratorium hidup di mana peradaban bertemu dan berkolaborasi secara nyata.
Presiden Donald Trump umumkan tarif impor 25% bagi negara mana pun yang berbisnis dengan Iran. Langkah ini diambil di tengah wacana opsi militer AS ke Teheran.
Menlu Sugiono dan Menhan Sjafrie bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul, membahas situasi Gaza dan rencana Pasukan Stabilisasi Internasional.
PBNU mendukung Presiden Prabowo menghadiri KTT Board of Peace di AS untuk solusi Gaza. Gus Ulil sebut ini langkah diplomasi realistis meski menuai kritik.
Kremlin pastikan Rusia absen dari pertemuan perdana Board of Peace di Washington pada 19 Februari. Moskow masih pelajari urgensi badan pengelola Gaza tersebut.
Hamas sambut rencana pengerahan 8.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza Selatan untuk awasi gencatan senjata dan stabilitas tanpa intervensi internal.
Laporan investigasi Al Jazeera ungkap 2.842 warga Palestina di Gaza 'menguap' akibat senjata bersuhu 3.000 derajat Celsius. Simak fakta medis dan hukumnya.
Bantuan ambulans dari warga Karawang ini merupakan respons terhadap mendesaknya kebutuhan layanan kesehatan darurat di Jalur Gaza yang kian memprihatinkan.
AS dinilai tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mediator yang kredibel dalam forum Board of Peace (BoP) karena dianggap terlalu berpihak pada kepentingan Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved