Pembangkit Listrik Tenaga Gas Demi Politik yang Tuai Kritik

PERDANA Menteri Inggris Rishi Sunak berjanji akan membangun banyak pembangkit listrik tenaga gas. Tujuannya guna meningkatkan keamanan energi Negeri Ratu Elizabeth.

Namun rencana itu mendapatkan kritik karena dianggap tidak pro kebijakan iklim dan lebih berbau politik jelang pemilihan umum tahun ini. Pemerintah Konservatif mengumumkan rencana itu sebagai bagian mencapai emisi nol karbon pada 2050.

Inggris telah mempelopori energi rendah karbon seperti tenaga nuklir, surya, dan angin sebagai strategi untuk memerangi tingginya tagihan listrik dan gas dalam negeri. Harga energi di Inggris meroket setelah pemutusan pasokan gas dan minyak dari Rusia sebagai bagian sanksi atas invasi ke Ukraina pada awal 2022.

Baca juga : Anggota Parlemen Konservatif Inggris Diberhentikan karena Komentar Islamofobia

“Pemerintah telah berkomitmen untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga gas baru untuk menjaga sumber energi yang aman dan andal selama berhari-hari ketika ramalan cuaca tidak mendukung energi terbarukan,” kata Sunak dalam pernyataan.

Sunak, yang Partai Konservatifnya tertinggal dari partai oposisi utama Partai Buruh dalam jajak pendapat, menambahkan Inggris perlu mencapai tujuan emisi nol karbon dengan cara yang berkelanjutan yang tidak membuat orang-orang kehilangan energi pada saat cuaca mendung dan tidak berangin.

Menguraikan janji tersebut di pusat kota London, Menteri Energi Claire Coutinho juga memperingatkan tanpa gas yang mendukung energi terbarukan, Inggris menghadapi kemungkinan pemadaman listrik.

Baca juga : Inggris Resmi Masuk Jurang Resesi

Komite independen Perubahan Iklim (CCC), sebuah badan di Inggris mengakui bahwa sejumlah kecil pembangkit listrik berbahan bakar gas pada 2035 sesuai dengan sistem pembangkit listrik yang didekarbonisasi. Sistem itu dapat memberikan keseimbangan dan menjamin keamanan pasokan energi.

Sunak tahun lalu telah melunakkan target net zero-nya, khususnya dengan menunda larangan penjualan mobil berbahan bakar bensin dan diesel selama lima tahun hingga 2035.

Inggris juga telah mengeluarkan sejumlah izin eksplorasi minyak dan gas baru untuk meningkatkan pasokan energi di tengah perang yang dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina.

Baca juga : Liz Truss, Mantan PM Inggris, Luncurkan Gerakan Popular Conservatism

“Ini adalah langkah terbaru dalam upaya mencapai net zero dengan cara yang berkelanjutan dan pragmatis sehingga Inggris tidak perlu lagi bergantung pada diktator asing seperti Putin,” tambah pernyataan pemerintah Inggris.

Kegagalan

Kabar ini memicu kemarahan dari Juru Bicara Energi Partai Buruh Ed Miliband, yang mendesak Sunak untuk mencabut larangan de facto Inggris terhadap pembangkit listrik tenaga turbin angin darat.

“Kita perlu mengganti pembangkit listrik berbahan bakar gas yang sudah tidak digunakan lagi sebagai bagian dari sistem tenaga dekarbonisasi, yang akan mencakup penangkapan karbon dan hidrogen yang memainkan peran cadangan terbatas dalam sistem tersebut,” katanya.

Baca juga : Sikap Abstain Inggris soal Gencatan Senjata Gaza Dikritik

Tetapi alasan mengapa Partai Konservatif tidak dapat memberikan tagihan yang lebih rendah dan keamanan energi karena gagal memahami energi bersih. Menurut dia rezim Sunak melakukan larangan yang menggelikan terhadap pembangkit listrik tenaga angin di darat, ceroboh dalam lelang pembangkit listrik tenaga angin di lepas pantai, dan gagal dalam efisiensi energi.

Pengumuman Sunak ini juga memicu kemarahan dari para pemerhati lingkungan yang berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan tujuan keseluruhan negara untuk membantu mengatasi perubahan iklim.

“Rencana licik pemerintah untuk meningkatkan keamanan energi dan memenuhi tujuan iklim kita adalah membuat Inggris semakin bergantung pada bahan bakar fosil yang membuat tagihan kita meroket dan suhu bumi melonjak,” kata Direktur Kebijakan Greenpeace Inggris.Doug Parr.

“Satu-satunya jalan menuju sistem energi berbiaya rendah, aman dan bersih adalah dengan menarik investasi swasta dalam jumlah besar untuk mengembangkan energi terbarukan dan meningkatkan jaringan listrik kita yang menua, namun pemerintah saat ini telah gagal dalam kedua hal tersebut.” (AFP/Z-3)