DPR Ingatkan KLH untuk Kaji Matang soal Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

KOMISI XII DPR meminta pemerintah memastikan bahwa rencana pembangunan 50 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tidak berujung mangkrak karena persoalan biaya. Anggota Komisi XII Ateng Sutisna menilai pemerintah harus lebih cermat sebelum menggelontorkan anggaran hingga Rp151 triliun untuk proyek tersebut.

“Limbah yang terkelola baru 24 persen, sementara 76 persen atau sekitar 50 juta meter kubik per hari belum terkelola. Pemerintah ingin membangun pembangkit listrik berbasis sampah, tapi apakah sudah ada kajian bahwa harga listriknya bisa bersaing dengan energi dari fosil?” ujarnya, Rabu (3/12 ). 

Ateng mengingatkan bahwa PLN tidak akan membeli listrik sampah bila tarifnya tidak kompetitif. Ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan ESDM dan Kementerian Perdagangan untuk menata ulang kebijakan harga energi, terutama karena energi fosil masih mendapat intervensi melalui Domestic Market Obligation (DMO) yang dipatok 70 dolar, jauh di bawah harga pasar internasional yang mencapai 110 dolar.

Baca juga : KLH: Implementasi Waste to Energy akan Libatkan Berbagai Sektor termasuk Danantara

Menurut Ateng, selisih harga ekspor batu bara dapat dialihkan menjadi insentif untuk menurunkan biaya produksi listrik berbasis sampah maupun biomassa. “Biarkan energi kotor diekspor dengan harga tinggi. Selisihnya bisa dijadikan insentif bagi PLTU untuk menambah bahan baku organik dari sampah,” ucapnya.

Ia juga menyoroti mahalnya biaya operasional PLTD di daerah terpencil, yang bisa mencapai Rp15 ribu hingga Rp50 ribu per liter karena biaya transportasi dan impor solar. Ateng mendorong percepatan konversi ke energi baru terbarukan seperti surya, air, dan biomassa untuk pembangkit skala kecil di daerah.

Selain itu, ia meminta pemerintah mewajibkan kawasan industri membangun pembangkit energi mandiri berbasis EBT, meski biaya awalnya mungkin lebih tinggi. “Para industriawan bisa mengompensasi biaya itu melalui penurunan emisi,” tegasnya.

Baca juga : PTPN III Gandeng PNRE Bangun PLTS di KEK Sei Mangkei

Di sisi lain, anggota Komisi XII Andi Muzzakir Aqil memaparkan kondisi darurat sampah yang telah berlangsung puluhan tahun di Makassar. Ia mengatakan persoalan tumpukan sampah di Tempat Penampungan Antang sudah mencapai titik kritis dan berdampak langsung terhadap kesehatan warga.

“Saya ini salah satu korban sampah. Tempat penampungan itu sudah beroperasi sekitar 25 tahun dan baunya kemana-mana. Total sampah di sana sekarang kurang lebih 8,7 metric ton, dan per hari masuk sekitar 1.000 ton,” ujarnya. 

Ia menegaskan bahwa warga di sekitar Antang telah menanggung beban lingkungan yang berat, terutama ketika musim hujan. “Tutup pintu pun masih tembus ke kamar, Pak. Bagaimana dengan yang ada di wilayah itu?” tanya dia. 

Andi mempertanyakan sejauh mana pemerintah pusat memberi perhatian kepada daerah yang sudah berada pada kondisi darurat sampah serta kejelasan rencana pengelolaan berbasis energi seperti WSTU-E yang pernah dijanjikan. 

Ia meminta kementerian memastikan setiap intervensi tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru. “Jangan sampai lingkungan yang sudah ada bikin lagi lingkungan yang baru, sehingga berdampaknya bisa ke mana-mana,” tegasnya.  (H-3)