Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
Ribuan warga Kolombia berunjuk rasa mengkritik Presiden Gustavo Petro atas kekerasan yang terus melanda negara Amerika Selatan tersebut.
"Mundur, Petro!" begitu tulisan yang tertera pada spanduk yang dibawa oleh pengunjuk rasa di Bogota sembari mengibarkan bendera Kolombia.
“Ketidakamanan ada di mana-mana, di pedesaan dan di kota. Masyarakat sudah lelah,” kata pengunjuk rasa Luis Chaparro, seorang pensiunan tentara, kepada AFP.
Baca juga : ‘Until August’ Novel Terakhir Gabriel Garcia Marquez Akhirnya Dirilis
“Kita berada di tengah dua ancaman: kekerasan dan kriminal di satu sisi, dan kebodohan pemerintahan Gustavo Petro di sisi lain,” tambah Miguel Uribe, senator oposisi dan penyelenggara demonstrasi.
Demonstrasi juga pecah di Cali, Medellin, Barranquilla, Bucaramanga dan kota-kota lainnya.
Petro, presiden sayap kiri pertama Kolombia, hanya mendapat sekitar 35% dukungan, menurut jajak pendapat.
Baca juga : Mantan PM: Presiden Kazakhstan Harus Harus Netralisir Faksi Nazarbayev
Pemerintahannya telah bernegosiasi dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terus berperang meskipun FARC, kekuatan gerilya utama, telah dilucuti setelah perjanjian damai tahun 2016.
Pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata sering terjadi berturut-turut, dimana warga sipil – khususnya di daerah pedesaan – terjebak dalam pertempuran antara gerilyawan sayap kiri, kelompok paramiliter sayap kanan, kartel narkoba, dan militer.
Para pengunjuk rasa juga mengkritik usulan reformasi sistem pensiun dan layanan kesehatan yang diajukan Petro, karena ia ingin mengekang ketergantungan pada dana swasta.
Banyak yang khawatir hal ini akan menyebabkan terlalu banyak tabungan masyarakat Kolombia yang diperoleh dengan susah payah berada di tangan layanan publik yang memiliki sejarah korupsi yang panjang.
Upayanya untuk memperluas tunjangan pekerja juga ditolak secara luas karena dianggap sebagai pembelanjaan publik yang boros di negara yang secara historis tidak mempercayai kelompok politik kiri dan lembaga-lembaga negara. (AFP/M-3)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Kunjungan Didit Prabowo ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat Hari Raya Idul Fitri 2025, Senin (31/3), merupakan potret dari politik silaturahmi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved