Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRANCIS memasukkan hak aborsi ke dalam konstitusinya. Kelompok hak asasi perempuan mengapresiasinya namun dikritik keras oleh kelompok anti-aborsi.
Hak aborsi lebih diterima secara luas di Prancis dibandingkan di Amerika Serikat (AS) dan banyak negara lainnya. Jajak pendapat menunjukkan sekitar 80% masyarakat Prancis mendukung fakta bahwa aborsi adalah legal.
“Kami mengirimkan pesan kepada semua perempuan, tubuh Anda adalah milik Anda dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil keputusan untuk Anda,” kata Perdana Menteri Gabriel Attal kepada anggota parlemen dan senator yang berkumpul di kongres menjelang pemungutan suara hak itu di Istana Versailles, Prancis.
Baca juga : 28 Ekstremis Israel Dilarang Masuk Prancis karena Kejahatan HAM di Tepi Barat
Perempuan memiliki hak legal untuk melakukan aborsi di Prancis sejak undang-undang 1974 yang banyak dikritik keras pada saat itu. Namun keputusan Mahkamah Agung AS pada 2022 untuk membatalkan keputusan Roe v. Wade yang mengakui hak konstitusional perempuan untuk melakukan aborsi.
Para aktivis hak asasi perempuan mendorong Prancis menjadi negara pertama yang secara eksplisit melindungi hak tersebut dalam hukum dasar. “Hak (untuk aborsi) telah dicabut di AS. Jadi tidak ada yang memberi wewenang kepada kami untuk berpikir bahwa Prancis dikecualikan dari risiko ini,” kata anggota kelompok hak asasi manusia Fondation des Femmes Laura Slimani.
“Ada banyak emosi, sebagai aktivis feminis, juga sebagai perempuan,” kata Slimani.
Baca juga : 6.000 Bom Israel di Palestina 6 Hari, Setara dengan Setahun Bom AS di Afghanistan
Pemungutan suara hak itu dilakukan pada Senin (4/3), dengan mengabadikan dalam Pasal 34 konstitusi Prancis. Pasal itu berbunyi undang-undang menentukan kondisi seorang perempuan mempunyai jaminan kebebasan untuk melakukan aborsi.
“Prancis berada di garis depan,” kata Ketua Majelis Rendah Parlemen Yael Braun-Pivet, dari partai berhaluan tengah yang dipimpin Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Namun langkah tersebut tidak lepas dari kritik. Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen mengatakan Macron menggunakannya untuk mendapatkan poin politik, karena besarnya dukungan terhadap hak aborsi di negara tersebut.
Baca juga : AS Tekan Taliban Jika Lakukan Pembatasan terhadap Hak Perempuan
“Kami akan memilih untuk memasukkannya ke dalam Konstitusi karena kami tidak punya masalah dengan hal itu,” kata Le Pen kepada wartawan menjelang pemungutan suara di Versailles.
Ia menambahkan terlalu berlebihan untuk menyebutnya sebagai langkah bersejarah. Sementara Presiden Asosiasi Keluarga Katolik Pascale Moriniere menyebut tindakan tersebut sebagai kekalahan bagi para aktivis anti-aborsi.
“Ini (juga) merupakan kekalahan bagi perempuan dan tentu saja, bagi semua anak-anak yang tidak dapat melihat hari ini," katanya.
Moriniere mengatakan tidak perlu menambahkan hak aborsi ke dalam konstitusi. "Kami mengimpor debat yang bukan bahasa Prancis, karena AS adalah negara pertama yang menghapus debat tersebut dari undang-undang dengan pencabutan Roe v. Wade. Ada efek kepanikan dari gerakan feminis yang ingin mengukir hal ini di atas marmer konstitusi," pungkasnya. (France24/Z-3)
Tersangka baru yang diamankan adalah seorang perempuan berinisial H, kelahiran 1969, yang sebelumnya memiliki latar belakang sebagai apoteker.
Ahmad menegaskan bahwa pihaknya tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum.
Robert F. Kennedy Jr., menekan pandangannya tentang vaksin, kebijakan aborsi, dan kritiknya terhadap industri makanan olahan.
Tidak hanya persoalan kehamilan yang tidak terencana dan ancaman penyakit seksual menular, edukasi seksual yang minim juga ikut memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
Idol asal Korea Selatan, Seunghan, telah memutuskan untuk keluar secara permanen dari boy group RIIZE setelah menjalani hiatus selama 10 bulan.
Razman membantah absennya Vadel Badjideh dalam pemeriksaan hari ini untuk menghindari proses hukum terkait kasus yang dilaporkan Nikita.
KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia Zahir Yahya mengatakan dukungan untuk Palestina merupakan amanat moral dan spiritual bersama.
Pengaturan penyelidikan dalam RUU KUHAP nyaris menyerupai upaya paksa dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Pakar Sebut RUU KUHAP Harus Hargai Nilai HAM
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Pendeta Sue Parfitt, dari Bristol, ditahan karena memegang plakat bertuliskan "Saya menentang genosida. Saya mendukung Palestine Action".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved