Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PERDANA Menteri Benjamin Netanyahu pada Sabtu (17/2) menolak gagasan mengadakan pemilihan umum dini, sementara ribuan warga Israel berkumpul di Tel Aviv untuk melakukan protes anti-pemerintah.
Netanyahu mengalami penurunan popularitas dalam jajak pendapat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang dahsyat di Gaza.
Protes anti-pemerintah yang mengguncang negara itu hampir sepanjang tahun 2023 sebagian besar telah mereda selama perang. Namun, para demonstran kembali turun ke jalan-jalan di Tel Aviv pada Sabtu malam menyerukan pemilu baru, yang baru dijadwalkan pada tahun 2026.
Baca juga : Ribuan Warga Israel Tuntut Pembubaran Pemerintahan Netanyahu
Media lokal melaporkan kerumunan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan protes massal tahun lalu, yang jumlahnya hanya beberapa ribu.
“Saya ingin mengatakan kepada pemerintah bahwa Anda punya waktu, Anda telah menghancurkan segalanya yang dapat Anda hancurkan. Sekarang adalah waktunya bagi masyarakat untuk memperbaiki semua hal, semua hal buruk yang telah Anda lakukan,” kata seorang pengunjuk rasa, yang kepalanya dibalut bendera Israel.
Netanyahu ditanyai pada konferensi pers tentang seruan dari partai berkuasanya, Likud, untuk mengadakan pemilihan umum dini tepat ketika perang Gaza berakhir.
Baca juga : PM Israel Benjamin Netanyahu Keluar dari Perundingan Damai dengan Hamas
“Hal terakhir yang kita perlukan saat ini adalah pemilu dan menangani pemilu, karena hal itu akan segera memecah belah kita,” katanya.
“Kami membutuhkan persatuan saat ini,” pungkasnya. (AFP/Z-4)
Baca juga : PM Israel Benjamin Netanyahu Menolak Pengakuan Internasional Terhadap Negara Palestina
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
PARA penasihat Presiden AS tidak sabar menghadapi keberatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mereka terus mendorong fase kedua dari rencana perdamaian Gaza.
DEWAN Perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut dirinya sebagai badan penjaga perdamaian internasional baru dan keanggotaan tetap tidak akan murah.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu keberatan terhadap susunan panel penasihat Gaza yang baru dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menhan Pakistan Khawaja Asif sebut AS standar ganda: Harusnya tangkap PM Israel Netanyahu sebagai penjahat kemanusiaan, bukan culik Presiden Venezuela Maduro.
Protes kaum Yahudi ultra-Ortodoks di Yerusalem melawan undang-undang wajib militer berakhir tragis. Seorang remaja 18 tahun tewas setelah sebuah bus menabrak massa.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membantu menyampaikan pesan kepada Iran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved