Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PERDANA Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan menolak rencana pengakuan internasional atas negara Palestina. Ia mengatakan inisiatif semacam itu akan memberikan imbalan yang sangat besar bagi terorisme.
Komentar Netanyahu mengikuti penolakan serupa dari menteri sayap kanan berpengaruh Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, yang menanggapi laporan rencana tersebut di The Washington Post.
Laporan surat kabar tersebut, yang mengutip beberapa diplomat AS dan Arab, mengatakan Amerika Serikat, sekutu utama Israel, bekerja sama dengan beberapa negara Arab dalam rencana komprehensif untuk perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina.
Baca juga : Tiongkok Minta Israel Segera Angkat Kaki dari Rafah
Rencana tersebut mencakup batas waktu yang pasti untuk pembentukan negara Palestina, lapor surat kabar tersebut.
“Israel akan terus menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina,” kata Netanyahu dalam sebuah postingan dalam bahasa Ibrani di platform media sosial X.
“Pengakuan seperti itu, setelah pembantaian 7 Oktober, akan memberikan imbalan yang sangat besar bagi terorisme yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan menghalangi perjanjian perdamaian di masa depan,” katanya.
Baca juga : Israel Bunuh Ratusan Orang untuk Bebaskan Dua Sandera Hamas
“Israel dengan tegas menolak diktat internasional mengenai penyelesaian permanen dengan Palestina,” tambahnya, seraya mengatakan bahwa perjanjian perdamaian hanya dapat dihasilkan dari “negosiasi langsung tanpa prasyarat”.
The Washington Post melaporkan rencana tersebut akan dimulai dengan gencatan senjata diperkirakan akan berlangsung setidaknya enam minggu, dengan para pejabat berharap kesepakatan dapat dicapai sebelum dimulainya bulan suci Ramadan pada 10 Maret.
Perjanjian tersebut akan mencakup jeda dalam pertempuran, pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza sejak serangan 7 Oktober, dan jadwal pembentukan negara Palestina.
Baca juga : Hamas: Israel Ingin Perpanjang Agresi di Gaza, Meski Tentara Mereka Kalah
“Kami tidak akan pernah menyetujui rencana seperti itu, yang pada kenyataannya mengatakan bahwa orang-orang Palestina pantas mendapat imbalan atas pembantaian mengerikan yang telah mereka lakukan,” tulis Smotrich di X, menggambarkan negara Palestina sebagai “ancaman nyata terhadap Negara Israel”. (AFP/Z-3)
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih, Rabu waktu setempat.
Eks bodyguard ungkap sisi kelam rumah tangga PM Israel: Netanyahu sering kunci diri hindari amarah istri hingga insiden fisik dengan putranya, Yair.
Presiden Donald Trump menyatakan Iran ingin membuat kesepakatan nuklir baru. Ia memperingatkan Teheran akan "bodoh" jika menolak tawaran tersebut.
Mantan Menhan Yoav Gallant sebut PM Netanyahu pembohong dan manipulator narasi kegagalan 7 Oktober demi selamatkan diri dari tanggung jawab politik.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trumpmembahas perkembangan pembicaraan Amerika dengan Iran.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan fokus yang kembali tertuju pada berkas Epstein untuk menyerang pendahulunya, Ehud Barak.
AMERIKA Serikat menyatakan menolak langkah aneksasi Tepi Barat oleh Israel. AS menekankan pentingnya menjaga stabilitas di wilayah pendudukan Palestina tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved