Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KELOMPOK pejuang Hamas Palestina menyebut pemerintah Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan segala cara untuk menyesatkan opini publik Israel dan memperpanjang agresinya di Jalur Gaza.
“Netanyahu dan pemerintahannya berusaha dengan segala cara untuk terus menyesatkan opini publik Zionis dan memperpanjang agresi, meskipun tentara mereka yang kalah menderita kerugian nyawa dan peralatan,” kata anggota biro politik Hamas, Osama Hamdan, dalam konferensi pers di Beirut, Lebanon, pada Rabu (7/2).
Lebih lanjut, ia menuding Netanyahu dan pemerintah Israel juga berusaha menghindari kewajiban pasca-agresi dan menunda konfrontasi dengan komite investigasi mengenai "kegagalan menyedihkan pasca 7 Oktober".
Baca juga : Netanyahu Tolak Gencatan Senjata 135 Hari di Gaza, Malah Perluas Agresi ke Rafah
"Para menteri dari pemerintah penjajah telah mengulangi seruan mereka untuk mengusir rakyat Palestina di Jalur Gaza, dalam upaya untuk menghalangi jalan yang mengarah pada penghentian agresi terhadap warga sipil," ujar Hamdan.
Pernyataan itu muncul kurang dari satu jam setelah Netanyahu mengumumkan penolakannya terhadap tuntutan Hamas untuk menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan.
Netanyahu mengancam akan melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza dan bergerak menyerang Rafah di sebelah selatan.
Baca juga : Ibu Warga Prancis yang Disandera Hamas Mohon kepada Netanyahu
Mengenai tuntutan Hamas untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, Hamdan mengatakan gerakan tersebut telah menyampaikan pernyataan mengenai proposal untuk memastikan gencatan senjata yang menyeluruh, mengakhiri agresi terhadap warga sipil yang tidak berdaya, memberikan bantuan, mengamankan tempat berlindung bagi para pengungsi, memastikan rekonstruksi, mencabut pengepungan di Jalur Gaza, dan menyelesaikan operasi pertukaran tahanan.
Hamdan mengatakan Hamas telah menyampaikan tanggapannya kepada Qatar dan Mesir mengenai kerangka perjanjian gencatan senjata setelah selesainya konsultasi dengan pimpinan gerakan dan dengan faksi perlawanan.
"Hamas menanggapi secara positif usulan tersebut, meskipun ada reaksi Zionis, yang berusaha untuk mengabaikan hak-hak paling dasar rakyat," katanya.
Baca juga : Netanyahu Sambut Baik Kesepakatan dengan Hamas
Hamdan mengatakan delegasi dari kelompok yang dipimpin oleh pejabat senior Hamas, Khalil al-Hayya, akan berangkat ke Kairo, Mesir, pada Kamis, untuk menindaklanjuti dialog mengenai apa yang disampaikan Hamas dalam proposal tersebut.
Ia menyebut pihak penjamin perjanjian yang ditentukan Hamas dalam tanggapannya terhadap proposal tersebut adalah Qatar, Mesir, Turki, Rusia, serta PBB.
Dalam sebuah pernyataan kepada Anadolu, sumber informasi dari Palestina mengungkapkan persetujuan Hamas terhadap usulan rencana pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Baca juga : Israel Tambah Anggaran untuk Genosida di Palestina
Sumber yang memilih untuk tidak mengungkapkan identitas mereka itu mengatakan bahwa tanggapan Hamas terhadap proposal kerangka kerja Paris yang diajukan pekan lalu mencakup rencana yang terdiri dari tiga tahap, masing-masing berlangsung selama 45 hari, di mana operasi militer di kedua belah pihak akan sepenuhnya dihentikan serta pertukaran seluruh tahanan dilakukan.
Sumber tersebut mengatakan Hamas menetapkan kesimpulan perundingan mengenai penghentian permusuhan pada akhir tahap kedua.
Pada 28 Januari, sebuah pertemuan diadakan di Paris yang dihadiri Israel, Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk membahas kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza yang dilakukan dalam tiga tahap, menurut sumber-sumber Palestina dan Amerika.
Baca juga : AS cuma Minta Jeda di Gaza, Bukan Gencatan Senjata
Israel memperkirakan ada sekitar 136 warganya disandera di Gaza, sementara mereka menahan sedikitnya 8.800 warga Palestina di penjara-penjara, menurut sumber resmi dari kedua belah pihak.
Israel telah melancarkan serangan mematikan di Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Serangan Israel menewaskan sedikitnya 27.585 warga Palestina dan melukai 66.978 orang lainnya, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas. (Ant/Z-4)
Baca juga : Di Rafah, Pengungsi Gaza Hidup Seperti di Film Horor
Seorang perempuan berusia 70-an ditangkap otoritas keamanan Israel karena diduga merencanakan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Donald Trump dikabarkan kaget dengan serangan militer Israel yang menargetkan gereja Katolik di Gaza dan gedung pemerintahan Suriah.
Israel menyesal atas insiden serangan yang menghantam satu-satunya gereja Katolik di Gaza.
Israel dan Suriah sepakat melakukan gencatan senjata. Hal tersebut diungkapkan Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki merangkap Utusan Khusus untuk Suriah, Thomas Barrack.
JAKSA ICC Karim Khan diperingatkan pada Mei bahwa jika surat perintah penangkapan untuk PM Israel Benjamin Netanyahu tidak dicabut, ia dan ICC akan dihancurkan.
ISU Presiden AS Donald Trump diusulkan PM Israel Benjamin Netanyahu layak menerima Nobel Perdamaian Dunia memicu perdebatan.
Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina dan yang pertama di antara negara-negara demokrasi kaya G7 yang melakukannya.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved