Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
SEORANG hakim AS telah memerintahkan Elon Musk untuk mematuhi surat panggilan dan menjawab pertanyaan dari regulator mengenai pembelian saham Twitter-nya tahun lalu.
Perintah tersebut dikeluarkan setelah Musk, yang memperkuat kepemilikan sahamnya di Twitter - yang sekarang dikenal sebagai X - sebelum akhirnya membeli perusahaan tersebut dengan nilai US$44 miliar, tidak menghadiri deposisi yang dijadwalkan pada bulan September bersama Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), seperti yang tercatat dalam dokumen hukum.
"Mahkamah memberikan persetujuan terhadap permohonan SEC untuk menegakkan surat panggilan tersebut," demikian keputusan hakim California, Laurel Beeler, yang diterbitkan pada Sabtu dan dilihat oleh AFP.
Baca juga : Hakim AS Batalkan Kompensasi Kepala Eksekutif Tesla Elon Musk Senilai US$56 Miliar
Bos miliarder dan SEC sekarang memiliki waktu satu minggu untuk mencapai kesepakatan mengenai waktu dan tempat di mana Musk akan memberikan kesaksian, tambahnya.
Penyelidikan SEC berkaitan dengan seluruh pembelian saham Twitter oleh Musk pada tahun 2022 serta pernyataan dan pelaporannya kepada regulator pasar, sebagaimana dicatat dalam dokumen pengadilan.
Musk sudah menjalani dua sesi deposisi selama setengah hari pada bulan Juli bersama SEC, yang melaporkan bahwa sejak saat itu pihaknya telah menerima "ribuan dokumen" yang menimbulkan pertanyaan yang ingin dijawab.
Baca juga : Elon Musk Baru Tahu Pemerintah AS Punya Akses Penuh Data Pengguna Twitter
Keberatan Musk terhadap deposisi terkini termasuk tuduhan bahwa SEC menggunakan kekuasaannya untuk "mengganggu" dirinya, ungkap komisi itu dalam pengajuan.
"SEC sudah mengambil kesaksian Tuan Musk beberapa kali dalam penyelidikan yang keliru ini - sudahlah," kata Alex Spiro, pengacara Musk, sebagai tanggapan atas pertanyaan AFP.
Namun, SEC berpendapat bahwa "penolakan terus-menerus Musk untuk mematuhi surat panggilan administratif SEC menghambat dan menunda penyelidikan staf SEC untuk menentukan apakah pelanggaran hukum sekuritas federal telah terjadi," menurut dokumen pengadilan.
Baca juga : Di Tangan Elon Musk, Valuasi Twitter Terjun Bebas
Peran Musk di jaringan sosial ini telah dipenuhi dengan berbagai kontroversi dan menyebabkan berbagai tindakan hukum dari pihak investor, mantan karyawan, dan perusahaan yang memiliki kontrak dengan Twitter.
Para pemegang saham, misalnya, telah menggugat Musk, menuduhnya mengungkap kepemilikan sahamnya sebesar lima persen di Twitter terlalu lambat, setelah batas waktu yang ditetapkan oleh SEC. (AFP/Z-3)
Baca juga : Pembelian Twitter oleh Elon Musk Undang Penyelidikan Federal
PM Keir Starmer resmi mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer Inggris untuk operasi defensif terhadap Iran di tengah kecaman Donald Trump.
Donald Trump klaim Iran telah menyerah dan meminta maaf kepada negara Timur Tengah setelah serangan AS-Israel. Simak ancaman "penghancuran total" terbaru dari Trump.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan konflik Timur Tengah hanya akan berakhir jika Iran menyerah tanpa syarat.
Wamenlu Iran Majid Takht-Ravanchi memperingatkan bahwa negara mana pun yang mendukung agresi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran akan dianggap sebagai target sah bagi serangan balasan.
Serangan drone kembali mengguncang Irak pada Jumat (6/3) waktu setempat. Sejumlah bandara dan fasilitas minyak menjadi sasaran.
Amerika Serikat (AS) dinilai belum memiliki sistem pertahanan yang memadai untuk menghadapi drone Shahed milik Iran.
Vonis bebas yang diterimanya bersama tiga terdakwa lain bukan hanya milik mereka berempat maupun tahanan politik di Jakarta, melainkan milik semua tahanan politik Indonesia di luar sana.
MAJELIS Kehormatan Hakim memberhentikan tetap dengan hak pensiun terhadap DD, Hakim Pengadilan Negeri atau PN Kraksaan Probolinggo akibat menelantarkan anak dan istri
Hakim Tunggal Sulistyo peringatkan pihak Gus Yaqut dan KPK agar tidak melakukan praktik transaksional dalam sidang praperadilan kuota haji
Presiden Prabwo Subianto menegaskan kepada para hakim untu menjatuhkan putusan yang benar-benar adil dan bebas dari keraguan.
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved