Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SEORANG hakim AS telah memerintahkan Elon Musk untuk mematuhi surat panggilan dan menjawab pertanyaan dari regulator mengenai pembelian saham Twitter-nya tahun lalu.
Perintah tersebut dikeluarkan setelah Musk, yang memperkuat kepemilikan sahamnya di Twitter - yang sekarang dikenal sebagai X - sebelum akhirnya membeli perusahaan tersebut dengan nilai US$44 miliar, tidak menghadiri deposisi yang dijadwalkan pada bulan September bersama Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), seperti yang tercatat dalam dokumen hukum.
"Mahkamah memberikan persetujuan terhadap permohonan SEC untuk menegakkan surat panggilan tersebut," demikian keputusan hakim California, Laurel Beeler, yang diterbitkan pada Sabtu dan dilihat oleh AFP.
Baca juga : Hakim AS Batalkan Kompensasi Kepala Eksekutif Tesla Elon Musk Senilai US$56 Miliar
Bos miliarder dan SEC sekarang memiliki waktu satu minggu untuk mencapai kesepakatan mengenai waktu dan tempat di mana Musk akan memberikan kesaksian, tambahnya.
Penyelidikan SEC berkaitan dengan seluruh pembelian saham Twitter oleh Musk pada tahun 2022 serta pernyataan dan pelaporannya kepada regulator pasar, sebagaimana dicatat dalam dokumen pengadilan.
Musk sudah menjalani dua sesi deposisi selama setengah hari pada bulan Juli bersama SEC, yang melaporkan bahwa sejak saat itu pihaknya telah menerima "ribuan dokumen" yang menimbulkan pertanyaan yang ingin dijawab.
Baca juga : Elon Musk Baru Tahu Pemerintah AS Punya Akses Penuh Data Pengguna Twitter
Keberatan Musk terhadap deposisi terkini termasuk tuduhan bahwa SEC menggunakan kekuasaannya untuk "mengganggu" dirinya, ungkap komisi itu dalam pengajuan.
"SEC sudah mengambil kesaksian Tuan Musk beberapa kali dalam penyelidikan yang keliru ini - sudahlah," kata Alex Spiro, pengacara Musk, sebagai tanggapan atas pertanyaan AFP.
Namun, SEC berpendapat bahwa "penolakan terus-menerus Musk untuk mematuhi surat panggilan administratif SEC menghambat dan menunda penyelidikan staf SEC untuk menentukan apakah pelanggaran hukum sekuritas federal telah terjadi," menurut dokumen pengadilan.
Baca juga : Di Tangan Elon Musk, Valuasi Twitter Terjun Bebas
Peran Musk di jaringan sosial ini telah dipenuhi dengan berbagai kontroversi dan menyebabkan berbagai tindakan hukum dari pihak investor, mantan karyawan, dan perusahaan yang memiliki kontrak dengan Twitter.
Para pemegang saham, misalnya, telah menggugat Musk, menuduhnya mengungkap kepemilikan sahamnya sebesar lima persen di Twitter terlalu lambat, setelah batas waktu yang ditetapkan oleh SEC. (AFP/Z-3)
Baca juga : Pembelian Twitter oleh Elon Musk Undang Penyelidikan Federal
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Rabu (21/1) bahwa beberapa wilayah di Eropa tidak lagi dapat dikenali. Benua itu disebutnya tidak menuju ke jalan yang benar.
PERDANA Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengatakan di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos bahwa Dewan Perdamaian Gaza menawarkan jalan keluar.
ANGKATAN Bersenjata Kanada membuat model untuk mempersiapkan kemungkinan invasi Amerika Serikat (AS) setelah Donald Trump mengatakan ingin mencaplok wilayahnya.
Menurutnya, sektor-sektor yang paling terdampak aksi jual bersih (net sell) yaitu yang sensitif terhadap siklus ekonomi seperti perbankan, properti, dan konsumer.
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Andini merupakan perempuan kelahiran Indonesia yang memutuskan untuk meniti karier di Amerika Serikat.
I Wayan Sudirta menyebutkan bahwa DPR akan berupaya memasukkan poin jaminan perlindungan bagi para hakim ad hoc ke dalam kesimpulan rapat agar menjadi keputusan resmi.
Meski memiliki fungsi yudisial yang sama beratnya dengan hakim karier, hakim ad hoc sering kali dianaktirikan di internal lembaga.
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
KOMISI Yudisial (KY) menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap hakim yang terbukti melakukan korupsi atau praktik transaksional dalam penanganan perkara.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Konsistensi etik merupakan fondasi utama kehakiman yang tidak boleh dikompromikan meski berada dalam pusaran kepentingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved