Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEORANG hakim AS telah memerintahkan Elon Musk untuk mematuhi surat panggilan dan menjawab pertanyaan dari regulator mengenai pembelian saham Twitter-nya tahun lalu.
Perintah tersebut dikeluarkan setelah Musk, yang memperkuat kepemilikan sahamnya di Twitter - yang sekarang dikenal sebagai X - sebelum akhirnya membeli perusahaan tersebut dengan nilai US$44 miliar, tidak menghadiri deposisi yang dijadwalkan pada bulan September bersama Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), seperti yang tercatat dalam dokumen hukum.
"Mahkamah memberikan persetujuan terhadap permohonan SEC untuk menegakkan surat panggilan tersebut," demikian keputusan hakim California, Laurel Beeler, yang diterbitkan pada Sabtu dan dilihat oleh AFP.
Baca juga : Hakim AS Batalkan Kompensasi Kepala Eksekutif Tesla Elon Musk Senilai US$56 Miliar
Bos miliarder dan SEC sekarang memiliki waktu satu minggu untuk mencapai kesepakatan mengenai waktu dan tempat di mana Musk akan memberikan kesaksian, tambahnya.
Penyelidikan SEC berkaitan dengan seluruh pembelian saham Twitter oleh Musk pada tahun 2022 serta pernyataan dan pelaporannya kepada regulator pasar, sebagaimana dicatat dalam dokumen pengadilan.
Musk sudah menjalani dua sesi deposisi selama setengah hari pada bulan Juli bersama SEC, yang melaporkan bahwa sejak saat itu pihaknya telah menerima "ribuan dokumen" yang menimbulkan pertanyaan yang ingin dijawab.
Baca juga : Elon Musk Baru Tahu Pemerintah AS Punya Akses Penuh Data Pengguna Twitter
Keberatan Musk terhadap deposisi terkini termasuk tuduhan bahwa SEC menggunakan kekuasaannya untuk "mengganggu" dirinya, ungkap komisi itu dalam pengajuan.
"SEC sudah mengambil kesaksian Tuan Musk beberapa kali dalam penyelidikan yang keliru ini - sudahlah," kata Alex Spiro, pengacara Musk, sebagai tanggapan atas pertanyaan AFP.
Namun, SEC berpendapat bahwa "penolakan terus-menerus Musk untuk mematuhi surat panggilan administratif SEC menghambat dan menunda penyelidikan staf SEC untuk menentukan apakah pelanggaran hukum sekuritas federal telah terjadi," menurut dokumen pengadilan.
Baca juga : Di Tangan Elon Musk, Valuasi Twitter Terjun Bebas
Peran Musk di jaringan sosial ini telah dipenuhi dengan berbagai kontroversi dan menyebabkan berbagai tindakan hukum dari pihak investor, mantan karyawan, dan perusahaan yang memiliki kontrak dengan Twitter.
Para pemegang saham, misalnya, telah menggugat Musk, menuduhnya mengungkap kepemilikan sahamnya sebesar lima persen di Twitter terlalu lambat, setelah batas waktu yang ditetapkan oleh SEC. (AFP/Z-3)
Baca juga : Pembelian Twitter oleh Elon Musk Undang Penyelidikan Federal
Militer AS mengumumkan pemimpin senior ISIS Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani dan kedua putranya tewas dalam serangan di Suriah.
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
AS menuduh Hamas tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons proposal gencatan senjata yang telah dibahas selama lebih dari dua pekan.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
pertimbangan majelis hakim yang memberatkan vonis hukuman Tom Lembong ialah menjalankan kebijakan yang pro kapitalis. pertimbangan putusan hakim itu dinilai konyol.
Dalam kasus ini, eks Mendag itu divonis empat tahun enam bulan penjara.
Keterangan Rini secara tertulis akhirnya dikesampingkan oleh hakim. Pertimbangan itu mengacu pada Pasal 162 dalam KUHP.
Rios mengatakan, keterangan Hasto penting untuk kebutuhan pembuktian dalam persidangan kali in. Jika berkelit, bisa memperburuk pembelaannya.
LANGKAH Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280% dinilai bukan jawaban untuk mengikis fenomena korupsi pada lembaga peradilan.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved