Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
AMELIA Oudea-Castera, Menteri Pendidikan baru Prancis, mendapat tekanan terkait keputusannya menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta. Kontroversi ini menjadi sorotan saat Presiden Emmanuel Macron berusaha untuk me-relaunch masa jabatannya yang kedua melalui reshuffle kabinet.
Para lawan mengajukan pertanyaan tentang alasan Oudea-Castera memilih sekolah swasta, menyatakan dia mengirim satu anaknya ke sekolah tersebut, karena absensi guru dan kekurangan staf di sekolah umum di pusat Paris. Perselisihan ini semakin memanas dan menjadi pribadi.
Oudea-Castera menjadi salah satu pemenang utama dalam reshuffle pekan lalu, mendapatkan portofolio pendidikan bersama dengan portofolio lama sebagai menteri olahraga. Sebagai kepala "super kementerian" baru, dia akan memimpin persiapan untuk Olimpiade 2024 di Paris serta menangani salah satu isu paling sensitif dalam politik Prancis.
Baca juga: George Clooney Sapa Walikota Prancis dengan Video Tahun Baru
Kontroversi dimulai ketika Oudea-Castera mengatakan kepada wartawan bahwa dia memilih sekolah swasta karena "beban jam mengajar tanpa pengganti yang serius" di sekolah umum anaknya, yang disebut Littre.
Laporan terbaru menyebutkan anak Oudea-Castera sebenarnya tidak terkena dampak kekurangan staf di sekolah umum, melainkan keluarga tersebut memilih sekolah swasta. Keputusan itu karena sekolah umum tidak akan memindahkan anak tersebut ke kelas yang lebih tinggi.
Baca Juga: Gabriel Attal Jadi PM Termuda Prancis, Nyatakan Dirinya Gay
Oudea-Castera membantah tudingan tersebut dan menyatakan perlu menutup bab serangan pribadi ini. Serikat guru dan oposisi politik mengambil kesempatan ini untuk menyerang menteri baru.
Kepala serikat guru SNUipp-FSU, Guislaine David, menyatakan tindakan itu "kesalahan ganda" oleh menteri, merujuk pada karir tenisnya. Pihak berwenang menyebutkan menteri akan bertemu dengan perwakilan serikat guru untuk membahas isu ini.
Jika terbukti bahwa menteri berbohong, sejumlah pihak menuntut agar Oudea-Castera mundur dari jabatannya. Kontroversi ini menciptakan ketegangan di tengah upaya Macron untuk memberikan momentum baru pada pemerintahannya.
Sejak terpilih kembali pada 2022, Macron telah kehilangan mayoritas parlementernya, tetapi tetap berhasil mendorong reformasi yang tidak populer. Sementara itu, partai sayap kanan National Rally diprediksi akan mengalahkan partai Renaissance Macron dalam pemilihan Parlemen Eropa Juni ini. Marine Le Pen menulis bahwa pemerintahan Macron tidak melakukan apa-apa selama tujuh tahun untuk memperbaiki kondisi sekolah umum. (AFP/Z-3)
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
PENGAMAT politik Ray Rangkuti mengingatkan para menteri agar kembali pada khittah sebagai pelayan rakyat dan tidak menjadikan jabatan sebagai batu loncatan ambisi politik pribadi.
Secara fungsi, keterlibatan aktif Teddy dalam membangun koordinasi adalah langkah yang sah dalam mendukung kerja-kerja eksekutif.
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved