Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DALAM beberapa bulan terakhir, konflik bersenjata dengan serangan militer Israel yang menargetkan kelompok Hamas, Palestina di Gaza, telah memicu 'perang dukungan' antara pro dan kontra.
Serangan brutal militer Israel yang dikecam masyarakat dunia telah menewaskan 20 ribu warga Palestina termasuk anak-anak, kaum perempuan, dan orang tua.
Upaya gencatan senjata permanen yang diusulkan 104 negara melalui Sidang Umum PBB tak bisa terwujud akabit veto yang dilakukan sekutu Israel, Amerika Serikat (AS).
Baca juga: Pengungsi Gaza Dikubur Israel Hidup-Hidup dengan Buldozer
Terkait konflik militer Israel dan pejuang Hamas telah menyeret nama Direktur Eksekutif dari Center for Uyghur Studies Abdulhakim Idris.
Abdulhakim dituduh tidak membela Palestina dan justru menyalahkan pejuang Hamas. Bahkan kehadiran Abdulhakim di Jakarta sempat didemo dan ditolak kelompok pembela Palestina.
Belum lama ini, Direktur Eksekutif dari Center for Uyghur Studies Abdulhakim Idris datang ke Jakarta. Dalam dialog di Hotel Marrakesh Inn, Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (19/12/2023), Abdulhakim juga ditanya soal dukuingannya terhadap Israel.
Meski begitu, saat dikonfirmasi wartawan, Abdulhakim tidak jelas menyatakan dukungannya terhadap Palestina dan tidak juga mengutuk serangan Israel.
Baca juga: Anggota DPR RI Kecam Keras Veto AS yang Gagalkan Setop Kekerasan di Gaza
"Saya tidak termasuk dalam kongres itu dan kami tidak pernah membuat pernyataan," ungkapnya saat ditemui awak media dalam dialog bertajuk On Plight of Uyghur and Current Updates di Jakarta, Rabu (19/12/2023).
Center for Uyghur Studies sendiri berkedudukan di Virginia, Amerika Serikat. Kelompok ini mengklaim dirinya sebagai organisasi pembela muslim Uighur.
Dukung Perjuangan Kebebasan dan Kebangsaan
"Kami mendukung semua orang yang memperjuangkan kebebasan dan kebangsaan. Kita adalah manusia, oleh karena itu kita ada di sini," ucap Abdulhakim dalam keterangan pers, Sabtu (23/12/2023.
Salah satu perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa Islam Bersatu (AMIB), Amril, menduga Abdulhakim dan organisasinya mendukung Israel dibandingkan Palestina.
Baca juga: Direktur Eksekutif Pusat Studi Uighur Ditolak Mahasiswa
Bahkan, katanya, hal itu ditunjukkan melalui beberapa artikelnya yang kerap menyudutkan perlawanan Hamas.
“Bagaimana bisa pembela muslim Uyghur justru mendukung kekejaman Israel dibandingkan Palestina? Umat Islam di Indonesia tidak boleh terhasut oleh propaganda Uyghur yang dilakukan Abdulhakim ini. Tolak keberadaan Abdulhakim sekarang juga,” tegas Amril.
Gerakan propagandanya juga diduga telah sponsori pihak Barat guna kepentingan tertentu. Beberapa artikel dan tulisannya dicetak menjadi buku yang diterbitkan Pustaka Al Kautsar.
Sebelumnya dalam akun X pribadinya, Presiden Kongres Uighur Sedunia Dolkun Isa mengutuk perlawanan Hamas dalam konflik Israel-Palestina. Dolkun Isa menganggap perlawanan tersebut merupakan aksi terorisme. (S-4)
Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, berbagi pengalaman dramatisnya selama 100 jam ditahan oleh pasukan Kurdi di Suriah pada April 2025.
Terinspirasi dari era Art Deco tahun 1920-1930, Khanaan memadukan budaya motif khas era tersebut dengan tampilan yang ramping dan linier serta ornamen yang stylish
Pemkab Bandung siap melakukan langkah-langkah kongkret yang bisa dilakukan dalam rangka menyikapi perjuangan rakyat Palestina.
Penggalangan dana dilakukan saat ribuan warga melakukan aksi damai bela Palestina
Donasi yang terkumpul sudah ditransferkan kepada lembaga yang menyalurkan langsung bantuan. Pengumpulan donasi tahap kedua ditargetkan bisa mencapai Rp200 juta.
Kegiatan yang diikuti seribuan umat muslim tersebut diisi dengan doa bersama serta penggalangan dana
Presiden Kosovo Hashim Thaci, pemimpin selama perang kemerdekaan Kosovo, telah mengundurkan diri untuk menghadapi tuduhan atas kejahatan perang
Penyelidikan akan fokus pada Operation Protective Edge, operasi militer yang dilakukan Israel pada musim panas 2014.
Presiden AS Joe Biden mengindikasikan pendekatan yang lebih kooperatif dengan pengadilan, melihat nilainya, tetapi belum mengakhiri sanksi tersebut.
Vote No dalam Resolusi R2P merupakan kesempatan yang terlewatkan bagi Indonesia untuk menjadi yang terdepan menyuarakan penolakannya terhadap kejahatan kemanusiaan.
Usman menjelaskan, Mahkamah Pidana Internasional berwenang untuk mengadili kejahatan-kejahatan luar biasa. Antara lain kejahatan melawan kemanusiaan, kejahatan perang,
Ia mengatakan kepada dewan, "Kami menolak untuk menyamakan antara penjajah dan yang terjajah."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved