Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGADILAN Teheran memerintahkan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk membayar ganti rugi hampir US$50 miliar atas pembunuhan seorang jenderal penting Iran hampir empat tahun lalu. Ini dikatakan pengadilan pada Rabu (6/12).
Presiden AS saat itu Donald Trump memerintahkan serangan pesawat tak berawak di dekat bandara Baghdad yang menewaskan Jenderal Qasem Soleimani, 62, dan letnannya asal Irak Abu Mahdi al-Muhandis pada 3 Januari 2020. Beberapa hari kemudian, Iran membalas dengan menembakkan rudal ke pangkalan-pangkalan di Irak yang menampung pasukan Amerika dan koalisi lain.
Tidak ada personel AS yang tewas. Namun, Washington mengatakan puluhan orang menderita cedera otak traumatis.
Baca juga: Presiden Iran akan Bertemu Putin di Rusia pada Kamis
Kantor berita Mizan Online milik pengadilan Iran mengatakan bahwa pengadilan Teheran telah menjatuhkan hukuman kepada pemerintah AS untuk membayar US$49,7 miliar dalam bentuk kerusakan material, moral, dan hukuman setelah tuntutan hukum diajukan oleh lebih dari 3.300 warga Iran.
Pengadilan memutuskan 42 individu dan badan hukum bersalah, termasuk Trump, pemerintah AS, mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, dan mantan Menteri Pertahanan Mark Esper.
Baca juga: Membela Perjuangan Palestina Prioritas Utama Iran sejak Revolusi 1979
Soleimani memimpin Pasukan Quds, cabang operasi luar negeri dari Korps Garda Revolusi Islam. Dia salah satu tokoh masyarakat paling populer di negara itu yang memelopori operasi Iran di Timur Tengah dan dipandang sebagai pahlawan perang Iran-Irak pada 1980-1988.
Pengadilan Iran kini telah menjatuhkan beberapa putusan yang merugikan Amerika Serikat. Bulan lalu pengadilan Iran memerintahkan pemerintah AS untuk membayar kompensasi sebesar US$420 juta kepada para korban operasi pembebasan sandera yang ditahan di kedutaan AS pada 1980 yang gagal.
Pada Agustus, pengadilan Teheran menuntut Washington membayar ganti rugi sebesar US$330 juta karena merencanakan kudeta pada 1980 terhadap republik Islam yang masih baru. Tuntutan tersebut menyusul serangkaian keputusan kompensasi bernilai miliaran dolar terhadap Teheran oleh pengadilan AS.
Pada 2016, Mahkamah Agung AS memerintahkan agar aset Iran yang dibekukan di AS harus dibayarkan kepada korban serangan yang dituduhkan Washington dilakukan oleh Teheran, termasuk pengeboman barak Marinir AS di Beirut pada 1983 dan ledakan di Arab Saudi pada 1996. Teheran menyangkal bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Mereka telah meminta keadilan internasional untuk membantu membuka dana sejumlah individu dan perusahaan Iran yang telah dibekukan oleh Washington. Pada Maret, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pembekuan dana yang dilakukan Washington, "Jelas tidak masuk akal."
Namun mereka memutuskan bahwa pihaknya tidak mempunyai yurisdiksi untuk membuka blokir hampir US$2 miliar aset bank sentral Iran yang dibekukan oleh Amerika Serikat. Iran dan Washington tidak memiliki hubungan diplomatik sejak revolusi pada 1979. (AFP/Z-2)
Memang realisme politik Trump untuk menahan kemerosotan AS merupakan preseden yang mengancam tatanan internasional.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengakui ribuan orang tewas dalam aksi protes anti-pemerintah. Ia menuding campur tangan AS dan Donald Trump sebagai pemicu kekerasan.
Presiden Iran Pezeshkian mengeklaim AS & Israel adalah dalang kerusuhan.
Otoritas Iran mengeklaim telah menahan 3.000 orang. Di sisi lain, David Barnea (Mossad) bertemu utusan Donald Trump bahas serangan militer.
Situasi di berbagai kota besar Iran dilaporkan sunyi senyap menyusul tindakan keras mematikan dari otoritas keamanan setempat yang berhasil meredam gelombang protes besar.
Gelombang protes yang mengguncang Iran sejak akhir Desember mencatatkan rekor kelam sebagai kerusuhan paling mematikan dalam sejarah pemerintahan negara tersebut.
USKUP Agung Katolik untuk dinas militer AS mengatakan bahwa secara moral dapat diterima untuk tidak mematuhi perintah jika pasukan menganggap perintah bertentangan dengan hati nurani mereka.
PRESIDEN Donald Trump memperjelas selama berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun bahwa ia termotivasi secara unik oleh keinginan untuk memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.
Perdana Menteri Store menegaskan bahwa pemerintah Norwegia tidak memiliki kewenangan dalam penentuan penerima Hadiah Nobel Perdamaian.
Pasca-COP30, Indonesia dan Brasil perlu memperkuat poros kepemimpinan Global South melalui diplomasi aktif.
North American Aerospace Defense Command (NORAD) mengumumkan bahwa sejumlah pesawatnya akan segera tiba di Pituffik Space Base, Greenland.
Putra Donald Trump adalah salah satu investor di tambang 'unsur tanah jarang' pertama di pulau Arktik tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved