Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGADILAN kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilanjutkan pada hari Senin, 4 Desember 2023 di saat negara tersebut terus berperang melawan Hamas di Jalur Gaza, Palestina.
Persidangan tersebut ditangguhkan setelah serangan berdarah kelompok militan Palestina pada 7 Oktober di Israel selatan yang menewaskan 1.200 orang dan 240 lainnya diculik menurut pejabat Israel.
Netanyahu, pemimpin partai sayap kanan Israel, Likud, dituduh melakukan suap, penipuan dan pelanggaran kepercayaan, namun dia membantahnya.
Baca juga : Benjamin Netanyahu Diminta MundurĀ
Menteri David Amsalem dari Partai Likud menyebut dimulainya kembali proses hukum selama perang sebagai “aib”.
"Perang? Tawanan? ... Tidak, tidak. Yang paling penting sekarang adalah memperbarui persidangan Netanyahu," kata Amsalem pada hari Minggu di platform media sosial X, sebelumnya Twitter.
Netanyahu dan sekutu-sekutunya berpendapat bahwa tuduhan terhadapnya bermotif politik dan telah mengusulkan perombakan peradilan yang akan mengekang beberapa kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan.
Baca juga : PBB Ingatkan Ledakan Kematian Anak Gaza karena Bencana Kelaparan
Uji coba tingkat tinggi ini diperkirakan akan berlangsung beberapa bulan lagi. Proses banding, jika perlu, bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Dalam salah satu dari tiga kasus yang dibahas dalam persidangan, jaksa penuntut menuduh adanya persekongkolan antara Netanyahu dan pemegang saham pengendali raksasa telekomunikasi Israel, Bezeq, untuk menukar bantuan peraturan dengan liputan positif di situs berita milik perusahaan tersebut.
Kasus kedua berkaitan dengan hubungan Netanyahu dengan produser Hollywood Arnon Milchan dan tokoh kaya lainnya.
Baca juga : Netanyahu Ogah Majukan Pemilu Israel, Meski Didemo Tiap Hari
Menurut jaksa, antara tahun 2007 dan 2016 Netanyahu diduga menerima hadiah berharga sebesar 700.000 shekel (US$195.000 atau Rp3 miliar), termasuk sekotak cerutu, botol sampanye dan perhiasan, sebagai imbalan atas bantuan finansial atau pribadi.
Netanyahu, yang merupakan perdana menteri Israel pertama yang diadili, membantah melakukan kesalahan apa pun, dan mengatakan bahwa hadiah hanya diterima dari teman dan tanpa dia memintanya.
Pada Oktober 2019, pengacaranya mengatakan bahwa mereka telah menerima pendapat ahli hukum yang menyimpulkan bahwa dia berhak menerima hadiah dari teman dekatnya.
Netanyahu, perdana menteri terlama Israel, diduga mempromosikan proyek pajak sebagai imbalan yang akan menghasilkan jutaan dolar bagi Milchan. Kementerian Keuangan telah mempertimbangkan usulan ini. (AFP/Z-4)
IRGC klaim tangkap 178 mata-mata AS dan Israel sejak akhir Februari. Para agen dituduh membocorkan koordinat militer dan medis di tengah eskalasi konflik di Iran.
Israel dinilai melanggar Pasal 13 terkait perilaku ofensif dan pelanggaran prinsip fair play, serta Pasal 15 mengenai diskriminasi dan pelecehan rasis dalam Aturan Disiplin FIFA (FDC).
Saat itu, Prabowo menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong solusi dua negara (two-state solution).
Beijing dengan tegas menentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.
Ia memperingatkan ambisi Israel menggulingkan pemerintahan Iran akan memerlukan kampanye darat berkepanjangan.
Iran melancarkan serangan balasan dengan menargetkan infrastruktur energi di negara-negara Teluk sekutu AS, setelah fasilitas gas Iran di South Pars diserang
Uang yang disita KPK dalam bentuk rupiah. Walaupun demikian, dia belum dapat memberitahukan lebih detail karena masih dihitung.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
KPK memperpanjang pencegahan ke luar negeri terhadap Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji hingga Agustus 2026.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved