Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PERDANA Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan pada Jumat (25/11) bahwa Madrid terbuka untuk secara sepihak mengakui negara Palestina. Hal itu dilakukan meskipun bertentangan dengan pendapat Uni Eropa.
"Saya pikir sudah tiba saatnya bagi komunitas internasional, terutama bagi Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, untuk mengakui negara Palestina," kata Sanchez kepada media saat konferensi pers di perbatasan Rafah di sisi Mesir sebagaimana dilansir Yeni Safak.
Sanchez mengatakan bahwa idealnya, pengakuan tersebut akan datang sekaligus dengan setidaknya beberapa negara anggota berpartisipasi. "Namun jika hal ini tidak terjadi, tentu saja Spanyol akan mengambil keputusannya sendiri," kata perdana menteri Spanyol yang baru terpilih kembali.
Baca juga: Kapal Milik Israel Diserang, Dugaan dari Drone Iran
Sebelumnya, ia bersumpah bahwa mengakui negara Palestina ialah prioritasnya pada masa jabatannya yang akan datang. Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo bergabung dengan Sanchez dalam turnya ke Israel, Palestina, dan Mesir.
Sepanjang perjalanan, kedua pemimpin menyerukan perlindungan penduduk sipil di Gaza dan Israel menghormati hukum kemanusiaan internasional.
Baca juga: Italia Desak Israel Manusiakan Warga Palestina
Pada Jumat, setelah konferensi pers mereka di penyeberangan Rafah, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen memerintahkan pemanggilan duta besar Spanyol dan Belgia di Tel Aviv untuk memberikan teguran keras. "Kami mengutuk klaim palsu Perdana Menteri Spanyol dan Belgia yang memberikan dukungan terhadap terorisme," tulisnya di jaringan media sosial X sambil membela bahwa Israel bertindak sesuai dengan hukum internasional.
Meski pemimpin Belgia itu lebih menahan diri dalam berbicara, Sanchez mengatakan Israel tidak mengikuti hukum internasional dan menuduh Israel melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap ribuan anak di Gaza. Sanchez juga dengan tegas mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober.
"Kita perlu mengganti kekerasan dengan harapan dan perdamaian. Ini yang saya katakan kepada presiden dan perdana menteri Israel," kata Sanchez di perbatasan Rafah.
Berbicara mengenai Belgia akan mengakui Palestina, De Croo mengatakan prioritas pertama ialah membebaskan para sandera yang disandera oleh Hamas dan membantu meringankan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. "Kemudian, kita perlu duduk mengelilingi meja dan mendiskusikan topik tersebut," kata De Croo.
Saat ini, sembilan dari 27 negara anggota UE mengakui negara Palestina. Pada 2014, Swedia menjadi negara pertama yang melakukan hal tersebut saat menjadi negara anggota UE.
Sebelumnya pada Jumat, perdana menteri Belgia dan Spanyol bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Dia menyarankan agar komunitas internasional perlu mengambil kendali demi perdamaian abadi di Israel dan Palestina.
"Kita membutuhkan pengakuan internasional terhadap negara Palestina dan PBB perlu melakukan intervensi. Melakukan hal ini akan mencerminkan keseriusan komunitas internasional untuk mencapai perdamaian di kawasan kita," katanya.
Ia menjelaskan gagasannya untuk negara Palestina yang didemiliterisasi dengan perjanjian perbatasan pada 1967. Hal ini berpotensi dengan kehadiran pasukan internasional. (Z-2)
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
Smotrich ungkap ultimatum BoP untuk Hamas. Indonesia evaluasi peran di BoP demi tetap bebas aktif dan kawal kemerdekaan Palestina di tengah skeptisisme global.
ISRAEL memindahkan blok-blok yang seharusnya menandai garis kendali pascagencatan senjata lebih jauh ke dalam Jalur Gaza. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan Palestina.
PARA penasihat Presiden AS tidak sabar menghadapi keberatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mereka terus mendorong fase kedua dari rencana perdamaian Gaza.
Presiden AS Donald Trump resmi membentuk 'Board of Peace' sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza.
SEKITAR selusin warga Palestina menerima undangan resmi pada Selasa (13/1) untuk bertugas di komite teknokrat yang akan mengelola urusan sehari-hari Jalur Gaza menggantikan Hamas.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
Korban jiwa di Gaza mencapai 72.027 orang. Meski gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, evakuasi jenazah dan serangan sporadis Israel masih terus memakan korban.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved