Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
GENCATAN senjata di Jalur Gaza hanya akan menguntungkan Hamas saat Israel melanjutkan serangan udara terhadap kelompok militan itu. Hal itu diungkapkan pemerintah Amerika Serikat (AS), Selasa (24/10).
Pernyataan itu diungkapkan Gedung Putih saat Presiden Joe Biden mengatakan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza berjalan lambat.
"Gencatan senjata pada saat ini hanya akan menguntungkan Hamas," ujar penasehat keamanan Gedung Putih John Kirby.
Baca juga: Arrmanatha Tegaskan Indonesia tidak Diam dalam Isu Gaza di PBB
Ribuan orang telah tewas di kedua pihak sejak Hamas melancarkan serangan ke wilayah Israel pada 7 Oktober dan 'Negeri Zionis' itu membalas dengan melancarkan serangan udara tanpa henti ke Jalur Gaza.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Selasa (24/10), menyerukan gencatan senjata segera saat pemimpin Uni Eropa meminta agar pertempuran dihentikan.
Kirby mengatakan meski Washington menolak gencatan senjata, penhentian pertempuran agar bantuan bisa masuk ke Jalur Gaza adalah opsi yang bisa dipertimbangkan.
Baca juga: 6 Rumah Sakit di Gaza Tutup karena Kekurangan Bahan Bakar
"Kami ingin melihat semua langkah untuk melindungi warga sipil dan penghentian pertempuran untuk sementara. Namun, itu bukan gencatan senjata," tegasnya.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, sebelumnya, meminta Dewan Keamanan PBB untuk mendukung resolusi buatan AS yang akan mendukung jeda kemanusiaan agar bantuan bisa masuk ke Jalur Gaza.
Adapun Biden, Senin (23/10), menegaskan pembicaraan mengenai gencatan senjata hanya bisa dimulai setelah seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas dibebaskan.
Sementara itu, Kirby mengatakan meski AS telah meminta Israel meminimalkan korban warga sipil namun hal itu tidak bisa dihindari.
"Ini preang. Perang itu berdarah, buruk, mengerikan, dan warga sipil akan menjadi korban," kata Kirby.
"Saya berharap bisa mengatakan hal berbeda dan berharap hal itu tidak akan terjadi. Itu tidak bisa dibenarkan namun juga tidak bisa dihindarkan," imbuhnya. (AFP/Z-1)
Pemerintahan AS boikot konferensi PBB untuk mendukung solusi dua negara, menyebutnya sebagai aksi publisits tidak tepat waktu.
THAILAND dan Kamboja akhirnya mencapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata tanpa syarat setelah lima hari pertempuran di wilayah perbatasan yang disengketakan.
Pemimpin Thailand dan Kamboja dijadwalkan bertemu pada Senin (28/7) di Malaysia untuk menggelar perundingan perdamaian
Pemerintah Thailand mengumumkan akan menghadiri perundingan di Kuala Lumpur,Malaysia. PM Anawar Ibrahim juga menyatakan bahwa pemimpin Kamboja juga akan menghadiri perundingan tersebut.
KAMBOJA meminta gencatan senjata tanpa syarat dan menyerukan penyelesaian damai atas sengketa perbatasan dengan Thailand.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan telah berbicara dengan para pemimpin Kamboja dan Thailand untuk membahas gencatan senjata.
PEMERINTAH Belanda menyatakan dua menteri Israel sebagai persona non grata akibat pernyataan dan tindakan yang dianggap memicu kekerasan serta mendorong pembersihan etnis Gaza.
Negara-negara Arab dan Barat menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza.
PBB menyebut Gaza menghadapi krisis kelaparan terburuk dengan lebih dari 20 ribu anak alami gizi buruk.
PRANCIS dan Inggris, bersama sejumlah negara lainnya, mulai menunjukkan niat serius untuk mengakui Palestina.
NIAT Prancis dan sejumlah negara lain untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dinilai sebagai langkah penting dalam peta diplomasi internasional.
PRANCIS menyatakan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina adalah melalui solusi dua negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved