Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Tetap Republik Indonesia (Watap RI) untuk PBB Dubes Arrmanatha Nasir menegaskan Indonesia tidak tinggal diam dalam upaya penyelesaian konflik di Gaza.
"Indonesia tidak tinggal diam karena sejak awal Indonesia terus melakukan informal consultation dengan berbagai negara di Dewan Keamanan," kata Arrmanatha dalam pengarahan media oleh Kementerian Luar Negeri RI yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (24/10).
Ia mengatakan konsultasi informal yang dilakukan Indonesia dengan berbagai negara di DK PBB itu dilakukan untuk mendorong DK PBB agar mengambil langkah gencatan senjata dan memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan.
Baca juga: 6 Rumah Sakit di Gaza Tutup karena Kekurangan Bahan Bakar
"Itu sudah dilakukan sejak awal," katanya.
Arrmanatha juga mengaku bahwa dirinya telah secara langsung berbicara dengan perwakilan tetap dari negara-negara anggota DK PBB, termasuk Tiongkok, Jepang, Malta, Inggris dan lainnya untuk mendorong penyelesaian konflik di Gaza.
Selain itu, Indonesia juga berbicara dengan berbagai komite di Majelis Umum PBB untuk mengangkat dan menyuarakan situasi di Gaza sehingga isu tersebut mendapatkan perhatian.
Baca juga: Listrik Padam, Rumah Sakit Indonesia di Gaza Andalkan Cahaya Ponsel
"Jadi, kita terus mendorong agar isu ini mendapatkan political visibility, sehingga kita berupaya agar negara-negara di PBB ini tidak menganggap bahwa isu di Gaza ini tidak hanya di Dewan Keamanan," kata dia.
"Kita berupaya mengangkat isu ini di semua pembahasan yang ada di sidang Majelis Umum PBB di berbagai komite di sini. Jadi, ini untuk memberikan political visibility," lanjutnya.
Tujuan dari semua upaya itu adalah untuk mendorong kontribusi PBB dan meningkatkan peran mereka sehingga organisasi-organisasi yang berada di bawah PBB bisa melaksanakan pemberian bantuan di Gaza.
Selain terus melakukan dorongan terhadap negara-negara anggota DK PBB, Indonesia juga mendorong Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk meminta PBB melakukan sidang khusus di Majelis Umum
guna membahas penyelesaian konflik di Gaza.
Indonesia juga menggalang dukungan dari negara-negara di ASEAN dan juga negara-negara lain untuk mendorong usulan sidang khusus tersebut, yang akhirnya disepakati oleh presiden Majelis Umum PBB untuk dilaksanakan pada 26 Oktober 2023. (Ant/Z-1)
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya dr. Marwan Al Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza.
KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menyatakan 12 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dan satu pendamping dari Iran telah tiba di Tanah Air.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan lebih dari 70 warga negara Indonesia (WNI) dari 97 WNI yang dievakuasi dari Iran telah tiba di Indonesia hingga Jumat (27/6).
Kemenlu RI mendesak Kepolisian Kamboja melakukan penyelidikan menyeluruh atas kematian seorang WNI asal Asahan, Sumut, yang ditemukan meninggal dunia di wilayah Chrey Thum.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkapkan sebanyak 68 dari total 97 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah dievakuasi dari Iran masih menunggu jadwal pemulangan ke Tanah Air.
PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian mengeklaim bahwa Israel berusaha membunuhnya dengan menyerang wilayah tempat ia sedang mengadakan pertemuan.
PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian mengungkap bahwa dirinya menjadi sasaran upaya pembunuhan oleh Israel selama konflik 12 hari antara kedua negara yang terjadi pada pertengahan Juni lalu.
Menteri Pertahanan Israel mengusulkan pemindahan massal warga Gaza ke kamp tertutup di Rafah.
KELOMPOK aktivis Palestine Action dilaporkan meluncurkan situs web rahasia bernama Direct Action Training untuk merekrut anggota baru.
TONY Blair Institute dikaitkan dengan proyek yang dikecam luas karena mengusulkan pembersihan etnis di Jalur Gaza dengan melibatkan pembangunan kembali daerah kantong pantai itu.
Hamas menginginkan adanya jaminan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza serta kesepakatan gencatan senjata permanen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved