Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Tetap Republik Indonesia (Watap RI) untuk PBB Dubes Arrmanatha Nasir menegaskan Indonesia tidak tinggal diam dalam upaya penyelesaian konflik di Gaza.
"Indonesia tidak tinggal diam karena sejak awal Indonesia terus melakukan informal consultation dengan berbagai negara di Dewan Keamanan," kata Arrmanatha dalam pengarahan media oleh Kementerian Luar Negeri RI yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (24/10).
Ia mengatakan konsultasi informal yang dilakukan Indonesia dengan berbagai negara di DK PBB itu dilakukan untuk mendorong DK PBB agar mengambil langkah gencatan senjata dan memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan.
Baca juga: 6 Rumah Sakit di Gaza Tutup karena Kekurangan Bahan Bakar
"Itu sudah dilakukan sejak awal," katanya.
Arrmanatha juga mengaku bahwa dirinya telah secara langsung berbicara dengan perwakilan tetap dari negara-negara anggota DK PBB, termasuk Tiongkok, Jepang, Malta, Inggris dan lainnya untuk mendorong penyelesaian konflik di Gaza.
Selain itu, Indonesia juga berbicara dengan berbagai komite di Majelis Umum PBB untuk mengangkat dan menyuarakan situasi di Gaza sehingga isu tersebut mendapatkan perhatian.
Baca juga: Listrik Padam, Rumah Sakit Indonesia di Gaza Andalkan Cahaya Ponsel
"Jadi, kita terus mendorong agar isu ini mendapatkan political visibility, sehingga kita berupaya agar negara-negara di PBB ini tidak menganggap bahwa isu di Gaza ini tidak hanya di Dewan Keamanan," kata dia.
"Kita berupaya mengangkat isu ini di semua pembahasan yang ada di sidang Majelis Umum PBB di berbagai komite di sini. Jadi, ini untuk memberikan political visibility," lanjutnya.
Tujuan dari semua upaya itu adalah untuk mendorong kontribusi PBB dan meningkatkan peran mereka sehingga organisasi-organisasi yang berada di bawah PBB bisa melaksanakan pemberian bantuan di Gaza.
Selain terus melakukan dorongan terhadap negara-negara anggota DK PBB, Indonesia juga mendorong Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk meminta PBB melakukan sidang khusus di Majelis Umum
guna membahas penyelesaian konflik di Gaza.
Indonesia juga menggalang dukungan dari negara-negara di ASEAN dan juga negara-negara lain untuk mendorong usulan sidang khusus tersebut, yang akhirnya disepakati oleh presiden Majelis Umum PBB untuk dilaksanakan pada 26 Oktober 2023. (Ant/Z-1)
Kemenlu RI bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh memfasilitasi kepulangan gelombang ketiga warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia bermasalah sektor penipuan daring dari Kamboja.
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terus memantau perkembangan kasus virus Nipah di India, khususnya di negara bagian Benggala Barat, India timur.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa Board of Peace (Dewan Perdamaian) merupakan inisiatif internasional yang muncul untuk menciptakan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.
Pemulangan 96 Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (WNI/PMI) dari Arab Saudi dilakukan sebagai bagian dari upaya pelindungan negara.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
AS dinilai tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mediator yang kredibel dalam forum Board of Peace (BoP) karena dianggap terlalu berpihak pada kepentingan Israel.
Iran tingkatkan arsenal rudal balistik dengan bantuan Rusia. Rudal Kheibar Shekan kini mampu jangkau seluruh wilayah Israel, memicu ancaman konflik terbuka.
PEMERINTAH Jerman mengecam keras langkah Kabinet Israel yang memperluas otoritas sipil di Tepi Barat.
GELOMBANG kecaman internasional kembali menghantam Israel setelah pemerintahnya mengesahkan aneksasi ilegal di Tepi Barat.
Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia berujung kericuhan. Polisi tangkap 27 demonstran di Sydney di tengah tuduhan kekerasan aparat.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved