Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam Israel yang mengultimatum 1,1 juta penduduk Gaza untuk segera meninggalkan tanah kelahiran mereka dalam waktu 24 jam. Organisasi dunia menyebut perintah tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi para pengungsi internal, Paula Gaviria Betancur, mengatakan sangat tidak mungkin warga Gaza bisa berpindah melintasi zona perang tanpa konsekuensi kematian.
“Pemindahan penduduk secara paksa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dilarang berdasarkan hukum kemanusiaan internasional,” kata Gaviria Betancur dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Arab Saudi Kutuk Pemboman dan Pengusiran Warga Gaza oleh Israel
Sebelumnya, koresponden FRANCE 24 di Yerusalem Irris Makler menjelaskan bahwa setiap evakuasi warga sipil memerlukan jeda perang. Itu juga membutuhkan pembentukan koridor kemanusiaan. Kedua topik itu menurutnya akan menjadi agenda pembicaraan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dengan pemimpin Arab di wilayah tersebut.
Kemudian setelah berhari-hari pemboman besar-besaran Israel di Gaza, sistem kesehatan di daerah itu sangat buruk. Mobilitas adalah masalah utama bagi staf Doctors Without Borders (MSF) di Gaza. Sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan untuk mencapai rumah sakit dan klinik karena Israel memblokir pasokan bahan bakar, makanan, obat-obatan dan air ke daerah tersebut.
Baca juga: PBB Minta Israel Taati Aturan Perang
“Rumah sakit mencoba berbagi bahan bakar, dan merotasi staf untuk mengatasinya," katanya.
Wakil manajer program untuk Palestina dri MSF, Amber Alayyan, mengatakan anak-anak di Gaza sangat terkena dampak buruk akibat pemboman Israel yang terus-menerus.
“Yang pertama dan terpenting adalah cederanya. Cederanya sangat besar dan masalahnya, pada anak-anak kecil, khususnya bayi, cedera sebesar ini dan sejauh ini seringkali cukup mematikan. Dampak yang sangat memilukan adalah dampak kesehatan mental, dampak psikologis pada anak-anak yang baru lahir. dalam perang dan terus merasakan dampaknya setiap beberapa tahun," paparnya.
Lebih dari 600 anak telah tewas dalam serangan Israel sejak serangan Hamas 7 Oktober, menurut kementerian kesehatan Gaza. (France24/Z-11)
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
BADAN pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah lokasi di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1).
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) belum menerima informasi soal pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir dan masih berkomunikasi dengan otoritas Israel.
Mahkamah Agung Israel menunda putusan petisi FPA. Zionis bersikeras melarang jurnalis asing masuk Gaza dengan alasan keamanan meski perang sudah berjalan dua tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved