Burhan Minta PBB Hentikan Perang di Sudan

PRESIDEN Dewan Kedaulatan Transisi Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, penguasa de facto Sudan sejak kudeta 2021, menyinggung hubungan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dengan tentara bayaran asal Rusia, Grup Wagner. Ia menilai konflik di negaranya membutuhkan penyelesaian secara cepat jika tidak ingin meluas ke seluruh kawasan di Afrika.

“Bahaya perang ini kini menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan regional dan internasional karena para pemberontak tersebut mencari dukungan dari para penjahat dan kelompok teroris dari berbagai negara di kawasan dan dunia,” kata Burhan di Majelis Umum PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (21/9).

Ia mencontohkan konflik di Suriah seperti percikan perang, perang yang akan meluas ke negara-negara lain di kawasan Afrika. Campur tangan regional dan internasional untuk mendukung kelompok-kelompok ini sudah sangat jelas saat ini.

Baca juga: Zelensky Dapat Dukungan Tanpa Henti dari AS

"Ini berarti bahwa ini adalah percikan pertama yang akan membakar kawasan ini, dan akan berdampak langsung pada perdamaian dan keamanan regional dan internasional,” jelasnya.

Perang pecah pada 15 April setelah gagalnya rencana untuk mengintegrasikan tentara dan RSF, yang dipimpin oleh mantan wakil Burhan, Jenderal Mohamed Hamdan Daglo.

Baca juga: Presiden Suriah Assad Berkunjung ke Tiongkok Cari Dukungan Finansial

Pertempuran di Sudan telah menewaskan sedikitnya 7.500 orang, menurut LSM Acled, dan membuat sekitar lima juta orang mengungsi, sehingga menjadi pukulan baru yang menghancurkan upaya mewujudkan demokrasi di Sudan.

Burhan semakin sering bepergian ke seluruh dunia dalam upaya untuk memperkuat legitimasinya. Di PBB, ia mendesak negara-negara dunia untuk menetapkan Pasukan Dukungan Cepat, atau RSF, sebagai kelompok teroris.

“Mereka telah melakukan segala macam kejahatan yang menjadi dasar penetapan tersebut. Mereka yang mendukung pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan, pemindahan paksa, penjarahan, pencurian, penyiksaan, perdagangan senjata dan obat-obatan terlarang, membawa tentara bayaran atau merekrut anak-anak semua kejahatan tersebut memerlukan akuntabilitas dan hukuman,” katanya.

Amerika Serikat awal bulan ini menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin RSF termasuk komandan senior Abdelrahim Hamdan Daglo, saudara laki-laki pemimpin kelompok tersebut, atas dugaan pelanggaran termasuk pembunuhan gubernur Darfur Barat.

Namun Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya juga sangat kritis terhadap Burhan. Bersama pemimpin RSF Daglo, Burhan pada 2021 mengesampingkan kepemimpinan sipil yang telah menjadi bagian dari kesepakatan pembagian kekuasaan transisi menyusul protes massal yang menjatuhkan diktator lama Omar al-Bashir.

“Kami masih berkomitmen terhadap janji kami sebelumnya untuk menyerahkan kekuasaan kepada rakyat Sudan dengan konsensus dan persetujuan nasional yang besar. Angkatan bersenjata akan meninggalkan politik untuk selamanya,” pungkasnya. (AFP/Z-3)