Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Luar Negeri menyampaikan belum berencana melakukan evakuasi di Niger. Pasalnya tidak ada catatan keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) di negara yang diterpa kudeta tersebut.
"Kabar awal tidak ada WNI di Niger. Jadi tidak ada (rencana evakuasi) sejauh ini," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada Media Indonesia, Rabu (2/8).
Kondisi itu berbeda dengan negara-negara lain asal Eropa yang mulai mengevakuasi warga mereka. Evakuasi dilakukan saat pemerintah militer Burkina Faso dan Mali memperingatkan balasan terhadap setiap upaya intervensi militer di negara tetangga kedua negara tersebut.
Baca juga: Negara-negara Eropa Kompak Evakuasi Warga dari Niger
Prancis telah memulai evakuasi ratusan warga Prancis dan Eropa dari Niger, beberapa hari setelah Presiden Mohamed Bazoum digulingkan oleh anggota pengawal presidennya. Penerbangan pertama dari tiga penerbangan untuk mengevakuasi warga Prancis dan Eropa dari Niger lepas landas Selasa (1/8) malam.
"Ada 262 orang di dalam pesawat, sebuah Airbus A330, termasuk selusin bayi," kata Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna kepada kantor berita AFP.
Baca juga: Ukraina Tuding Rusia Dalang Kudeta di Niger
Menurut dia Prancis juga turut membawa warga negara lain dari Eropa. Colonna mengatakan penerbangan akan mendarat di bandara Paris Roissy Charles de Gaulle pada hari yang sama.
Prancis, Italia, dan Spanyol semuanya telah mengumumkan evakuasi dari Niger untuk warga negara mereka dan warga negara Eropa lainnya. Kementerian Luar Negeri Prancis mengutip kekerasan baru-baru ini yang menargetkan kedutaannya di ibu kota Niamey, sebagai salah satu alasan evakuasi ke beberapa ratus warganya dan warga negara Eropa lainnya.
Ia mengatakan potensi penutupan wilayah udara Niger membuat warganya tidak dapat meninggalkan Niger. Kementerian Pertahanan Spanyol mengumumkan persiapan untuk mengevakuasi lebih dari 70 warga negara, dan Italia juga mengatakan sedang mengatur penerbangan.
Kantor kementerian luar negeri Jerman menyampaikan warganya di Niger harus mengambil kesempatan berikutnya yang tersedia untuk pergi jika mereka tidak perlu tinggal di negara itu. Dalam pernyataan sebelumnya, dikatakan bahwa Prancis telah menawarkan, dalam batas kapasitas yang tersedia, untuk membawa warga negara Jerman ke dalam penerbangan mereka dari Niger.
Menteri luar negeri Italia Antonio Tajani mengatakan akan ada penerbangan khusus ke Italia. Di hotel Niamey, orang Eropa dan negara lain, termasuk beberapa orang Amerika, mengemasi tas.
Di bandara, ratusan orang mengantri berjam-jam menunggu untuk berangkat dengan penerbangan evakuasi Prancis. Orang tua duduk di lantai bersama balita mereka, yang lain berbicara di telepon dan beberapa berdiri diam.
Inisiatif ini menandai pertama kalinya Prancis melakukan evakuasi besar-besaran di bekas koloninya di Sahel. Jumlah warga negara Eropa di Niger masih belum jelas tetapi ada sekitar 70 orang Spanyol di negara itu dan setidaknya 600 warga negara Prancis, menurut laporan.
Sementara itu, kementerian luar negeri Jerman mengatakan diperkirakan kurang dari 100 warga Jerman saat ini berada di Niger. Tidak termasuk mereka yang berada di negara tersebut sebagai bagian dari misi militer Bundeswehr.
Di Washington, Gedung Putih mengatakan Amerika Serikat tidak bergabung dengan sekutu Eropa dalam mengevakuasi warga untuk saat ini, dengan alasan kurangnya bahaya langsung.
Washington pasti menyadari upaya Prancis dan negara-negara Eropa lainnya untuk mengevakuasi warganya. Pada saat yang sama. "Kami tidak memiliki indikasi ancaman langsung terhadap warga AS atau fasilitas kami, jadi kami belum mengubah sikap sehubungan dengan kehadiran kami di Niger saat ini,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby.
Sekitar seribu orang tentara AS ditempatkan di negara Afrika yang terkurung daratan itu. Kirby mengatakan Gedung Putih masih melihat jendela bagi diplomasi untuk menyelesaikan krisis Niger.
“Kami terus mendesak warga Amerika yang berada di Niger untuk memastikan keselamatan adalah prioritas utama mereka,” katanya.
Penyanderaan Bazoum pada 26 Juli menandai pengambilalihan militer ketujuh dalam waktu kurang dari tiga tahun di Afrika Barat dan Tengah. Itu telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh wilayah.
Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) telah memberlakukan sanksi terhadap Niger dan mengancam kemungkinan penggunaan kekuatan jika kekuasaan Bazoum tidak dipulihkan dalam waktu seminggu. Pemerintah militer Burkina Faso dan Mali mengatakan setiap agresi militer dari eksternal di Niger akan dianggap sebagai tindakan perang terhadap mereka.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan setiap serangan terhadap kepentingan Prancis di Niger akan ditanggapi dengan "tanggapan cepat dan tanpa kompromi".
Perusahaan bahan bakar nuklir Prancis Orano mengatakan aktivitasnya berlanjut di Niger dan tidak akan terpengaruh oleh evakuasi, karena 99% stafnya adalah warga negara Niger.
Prancis memiliki pasukan di wilayah itu selama satu dekade untuk membantu melawan kelompok bersenjata, tetapi beberapa penduduk setempat mengatakan mereka ingin mantan penguasa kolonial itu berhenti mencampuri urusan mereka.
Niger yang terkurung daratan memiliki sejarah politik yang bergejolak sejak memperoleh kemerdekaan pada 1960. Sebelum hari Rabu, telah terjadi empat kudeta dan banyak upaya lainnya, termasuk dua upaya sebelumnya melawan Bazoum. (Aljazeera/Z-3)
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde disebut terus melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan secara berkala.
WNI tersebut saat ini ditempatkan di fasilitas penahanan khusus anak atau remaja, mengingat yang bersangkutan masih di bawah umur.
Konflik AS-Venezuela tidak hanya mengguncang stabilitas internal Venezuela, tetapi juga memunculkan kekhawatiran luas terkait berbagai hal, termasuk keselamatan WNI di sana.
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS memicu krisis geopolitik. DPR RI menegaskan keselamatan WNI di Venezuela harus jadi prioritas utama.
Kemenlu RI belum menerima informasi resmi yang mengonfirmasi adanya WNI yang terdampak dalam peristiwa tersebut.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde disebut terus melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan secara berkala.
Ia menilai Indonesia sebaiknya mendorong penurunan eskalasi konflik, terutama karena Indonesia telah ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2026.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyiapkan langkah antisipatif berupa rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) seiring dinamika keamanan akibat krisis Venezuela.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) menegaskan sikap Indonesia terhadap krisis Venezuela berdasarkan hukum internasional serta memastikan perlindungan WNI dan stabilitas kawasan.
Indonesia menegaskan keprihatinan mendalam terhadap berbagai tindakan yang berpotensi memperburuk kondisi keamanan dan stabilitas di Venezuela.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved