Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
NEGARA-negara di Asia Tenggara didesak mempertimbangkan ulang kebijakan terhadap Myanmar. Menurut PBB, ASEAN mengalami kebuntuan cara untuk mengakhiri perang saudara yang berkecamuk sejak kudeta 2021.
Pernyataan itu diutarakan Pelapor Khusus PBB untuk Situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar Thomas Andrews. Dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Selasa (20/6), dia mendesak agar ASEAN berhenti berhubungan dengan junta militer Myanmar.
Menurutnya, isolasi politik diperlukan menyusul lambatnya implementasi rencana damai lima poin yang sebelumnya sudah disepakati junta dan ASEAN.
Baca juga: Usaha Perdamaian di Myanmar Belum Buahkan Hasil
"Sudah saatnya untuk mempertimbangkan opsi alternatif untuk memecah apa yang menjadi kebuntuan berdarah. ASEAN harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban dari junta atas pelanggaran berat HAM dan pengabaian lima poin konsensus,” ungkapnya.
Rencana damai ASEAN menyaratkan gencatan senjata, pembukaan koridor humaniter dan dialog inklusif demi mencapai perdamaian abadi. November silam, pemimpin-pemimpin ASEAN memperingatkan junta militer Myanmar agar menyediakan indikator yang konkret, praktis dan terukur dengan jangka waktu yang spesifik, dalam implementasi peta jalan damai.
Baca juga: Lebih dari 6 Ribu Warga Sipil Terbunuh Akibat Kudeta di Myanmar
Namun yang terjadi malah sebaliknya, kata dia, junta memperkuat serangan terhadap kantung-kantung oposisi. Andrews mengatakan AS sudah berniat menjatuhkan sanksi terhadap bank-bank pemerintah Myanmar.
Kontroversi Langkah Thailand
Bank Perdagangan Asing Myanmar dan Bank Komersial dan Investasi termasuk ke dalam daftar sanksi selambatnya pada Kamis (22/6). Sementara pada Senin (19/6), Thailand menggelar forum negara anggota ASEAN untuk mendengarkan pejabat Menlu Myanmar yang datang ke Bangkok.
Sontak, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Kamboja menolak hadir. Keputusan Thailand untuk menggelar pertemuan dengan junta Myanmar di luar kerangka lima poin konsensus dinilai melanggar keputusan ASEAN.
Menurut Andrews, pertemuan di Thailand bisa berbahaya karena memberikan legitimasi terhadap junta dan mengancam kesatuan ASEAN. Seorang juru bicara junta Myanmar mengatakan pihaknya tidak mengkhawatirkan sanksi internasional.
Kepada stasiun televisi pemerintah MWD, Zaw Min Tun menilai Myanmar sudah pernah menghadapi sanksi ekonomi sebelumnya dan terbukti tidak merugi.
Dia mengatakan AS menjatuhkan sanksi dengan niat menciptakan krisis ekonomi dan politik. Tapi menurutnya hal-hal itu cuma akan hanya menyebabkan keterlambatan ekonomi.
"Sementara itu kami terus bergerak menuju sistem demokrasi multi-partai," pungkasnya.
(DW/Z-9)
Pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Myanmar menyebut separuh anggota skuat timnas Myanmar akan absen dalam laga kualifikasi yang akan dimulai pada 28 Mei melawan Jepang.
Bulan lalu, penjaga gawang pengganti Pyae Lyan Aung mengangkat hormat tiga jari saat lagu kebangsaan dimainkan sebelum kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang.
Ia mengangkat hormat tiga jari saat lagu kebangsaan dimainkan sebelum kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang, Mei lalu.
Pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa dalam tindakan keras hampir setiap hari di seluruh negeri.
Kondisi WNI di Myanmar relatif aman dan tidak ada serangan langsung yang ditujukan kepada para WNI.
Warga di Yangon meninggalkan kota setelah pasukan keamanan meningkatkan penggunaan kekuatan yang mematikan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta.
Aktivis hak-hak buruh mengatakan junta berusaha untuk memotong dana yang mengalir dari pekerja Myanmar di luar negeri ke kelompok oposisi.
Lima Poin Kesepakatan akan menjadi platform dan mekanisme utama ASEAN dalam membantu negara yang kini berada di bawah kepemimpinan Junta Militer itu.
“Beberapa rekan kami telah tewas dalam pertempuran tetapi menyerah sekarang bukanlah suatu pilihan,”
Junta militer Myanmar mengumumkan perpanjangan keadaan darurat pada Rabu (1/1), untuk berlaku enam bulan ke depan.
Pasokan bahan bakar pesawat dari perusahaan Asia dan Eropa digunakan junta untuk melancarkan sejumlah serangan udara yang membunuh dan melukai warga sipil.
PEMIMPIN junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing bersumpah tidak akan berhenti melakukan tindakan keras terhadap para penentangnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved