Usaha Perdamaian di Myanmar Belum Buahkan Hasil

RENCANA untuk menghentikan kekerasan yang dimulai dengan kudeta militer tidak mengalami kemajuan, sementara krisis semakin dalam. Oleh karena itu, dunia harus mempertimbangkan kembali pendekatan fundamentalnya terhadap krisis di Myanmar.

Seorang pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Thomas Andrews, mengatakan bahwa belum ada kemajuan dalam mengimplementasikan rencana perdamaian lima poin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang disepakati oleh kelompok regional tersebut dengan pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, itu menambahkan rencana ASEAN menyerukan penghentian kekerasan, akses kemanusiaan yang aman, dan dialog yang inklusif untuk memulihkan perdamaian, tetapi militer tidak menunjukkan kemauan untuk melaksanakannya.

Baca juga : Norwegia Dukung Indonesia Damaikan Myanmar dan Afghanistan

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah militer telah meningkatkan upaya untuk membasmi oposisi terhadap pemerintahannya dan dituduh melakukan serangan tanpa pandang bulu yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang. 

Baca juga : Lebih dari 6 Ribu Warga Sipil Terbunuh Akibat Kudeta di Myanmar

"Lebih dari 1,5 juta orang telah dipaksa mengungsi dari rumah mereka," menurut PBB.

Bentrokan dengan kelompok-kelompok bersenjata yang dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat, dan terkadang bekerja sama dengan kelompok-kelompok etnis bersenjata yang telah memerangi militer selama beberapa dekade, juga semakin meningkat.

"Sekitar 3.679 orang telah terbunuh dan ribuan lainnya dipenjara," menurut sebuah kelompok pemantau lokal.

Andrews yang ini menjabat sebagai ketua ASEAN, menyadari tanda-tanda perselisihan di dalam kelompok beranggotakan 10 negara tersebut. Oleh karenanya, mereka berupaya menangani persoalan Myanmar setelah pemerintah Thailand keluar menjadi tuan rumah perundingan yang melibatkan diri secara penuh dengan pihak militer.

Malaysia dan Indonesia menolak pertemuan tersebut, sementara Singapura mengatakan bahwa pembicaraan semacam itu terlalu dini.

Andrews mengatakan bahwa ASEAN tidak boleh mengundang personil militer Myanmar ke pertemuan diplomatik tingkat tinggi, karena hal ini berisiko memberikan legitimasi terhadap kudeta tersebut.

ASEAN melarang para jenderal Myanmar untuk menghadiri pertemuan-pertemuan puncaknya setelah mereka gagal menerapkan rencana lima poin. Myanmar bergabung dengan kelompok ini di bawah rezim militer sebelumnya pada tahun 1997. (aljazeera/Z-8)