Merawat Perdamaian Aceh Melalui Pendidikan Mendukung Transformasi Sosial

PENINGKATAN kwalitas dan relevansi Pendidikan adalah kunci merawat perdamaian Aceh. Pendidikan juga harus mampu memberdayakan generasi muda khususnya mereka yang berada di daerah bekas konflik dan daerah tertinggal dengan kecakapan kerja, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat.

“Namun demikian, tantangan terbesar kini terletak pada peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat Aceh yang tengah bertransformasi," demikian antara lain disampaikan Profesor Marwan, Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, saat menjadi pembicara pada acara International Discussion and Commemoration '20 Years of Helsinki MoU: Successes and Challenges' di Hermes Palace Hotel, Kamis (15/8). 

Dikatakan Prof Marwan, pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk generasi baru yang lebih terbuka, kritis, dan partisipatif. Mereka inilah yang berperan penting dalam merawat dan mengisi perdamaian Aceh.

Baca juga : Pemerintah Lampung Luncurkan Pergub Perdamaian Pertama di Indonesia

“Karena pendidikan tidak hanya berdampak pada indikator ekonomi, tetapi juga menjadi katalisator bagi transformasi sosial yang lebih luas. Pasca-konflik, Aceh mengalami perubahan dalam struktur sosial, relasi antar kelompok, dan cara masyarakat memaknai identitas serta masa depan mereka," tuturnya.

Menurut nya, dua dekade penandatanganan MoU Helsinki, Aceh telah berhasil menjaga suasana damai dan menjadi pencapaian yang sangat jarang untuk wilayah bekas konflik di seluruh dunia. 

Tujuan akhir dari MoU Helsinki Adalah mewujudkan kesejahteraan (prosperity) masyarakat Aceh yang merata dan berkeadilan. Hal ini masih belum terwujud. Itu ditandai dari angka kemiskinan masih relatif tinggi, diatas rata-rata nasional.

Baca juga : Trump Percepat Tenggat Waktu Perdamaian Rusia-Ukraina Menjadi 10-12 Hari

Tantangan lain masih dihadapi dalam implementasi MoU Helsinki adalah proses reintegrasi dan rekonsiliasi yang belum tuntas sebagaimana diharapkan. Adanya ketidak selarasan UUPA, regulasi lokal dengan peraturan nasional yang menghambat spirit otonomi khusus.

Karena itu kolaborasi dan sinergi di daerah dengan pemerintah pusat menjadi kunci penting untuk memanfaatkan momentum kepemimpinan lokal serta nasional. 

"Itu untuk dapat  mendorong percepatan Pembangunan Aceh dari segala aspek dengan lebih merata dan adil" kata Rektor MarwanMarwan, lulusan Doktor Birmingham Universiti Inggris tersebut. (H-1)