Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
INSITUT Penelitian Perdamaian Oslo, Selasa (13/6), melaporkan lebih dari 6.000 warga sipil terbunuh di Myanmar dalam 20 bulan pertama setelah militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari 2021.
"Data kami menunjukkan jumlah korban jiwa akibat konflik ini lebih tinggi daripada yang dilaporkan sebelumnya, dan meskipun junta jelas merupakan pembunuh utama, pasukan antijunta juga memiliki banyak darah di tangan mereka," kata Stein Tonnesson, salah satu dari dua penulis laporan tersebut, dalam sebuah pernyataan, Selasa (13/6).
Laporan itu mengatakan 6.337 warga sipil terbunuh karena alasan politik antara 1 Februari 2021 dan 30 September 2022, dan 2.614 lainnya terluka. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari angka-angka lain yang telah beredar, termasuk dari organisasi internasional.
Baca juga : Komnas HAM Dalami Data Pasokan Senjata BUMN ke Myanmar
Laporan itu juga mengatakan hampir setengah dari kematian, 3.003, disalahkan pada rezim yakni tentara, polisi, dan milisi. Sementara 2.152 dikaitkan dengan kelompok-kelompok oposisi bersenjata.
Dua belas di antaranya dikaitkan dengan warga sipil lain yang tidak berafiliasi dengan rezim maupun lawan, dan 1.170 dengan aktor yang belum ditentukan.
"Ini adalah jumlah yang lebih besar dari yang biasanya dikutip di media. Namun, ini hanya sebuah perkiraan, berdasarkan pembunuhan yang dilaporkan yang dikumpulkan dari laporan media yang dapat dipercaya," tulis laporan itu.
Baca juga : Junta Myanmar Sabotase Makanan Aung San Suu Kyi
"Jumlah yang sebenarnya pasti lebih tinggi karena banyak pembunuhan yang tidak dilaporkan," tambahnya.
Dengan tuduhan adanya kecurangan besar-besaran, militer Myanmar membatalkan pemilu legislatif yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi dan menggulingkan pemerintahannya.
Sejak saat itu, junta telah melakukan penindasan berskala besar terhadap semua oposisi, menangkap lebih dari 23.000 orang. (AFP/Z-1)
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved