Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
INSITUT Penelitian Perdamaian Oslo, Selasa (13/6), melaporkan lebih dari 6.000 warga sipil terbunuh di Myanmar dalam 20 bulan pertama setelah militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari 2021.
"Data kami menunjukkan jumlah korban jiwa akibat konflik ini lebih tinggi daripada yang dilaporkan sebelumnya, dan meskipun junta jelas merupakan pembunuh utama, pasukan antijunta juga memiliki banyak darah di tangan mereka," kata Stein Tonnesson, salah satu dari dua penulis laporan tersebut, dalam sebuah pernyataan, Selasa (13/6).
Laporan itu mengatakan 6.337 warga sipil terbunuh karena alasan politik antara 1 Februari 2021 dan 30 September 2022, dan 2.614 lainnya terluka. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari angka-angka lain yang telah beredar, termasuk dari organisasi internasional.
Baca juga : Komnas HAM Dalami Data Pasokan Senjata BUMN ke Myanmar
Laporan itu juga mengatakan hampir setengah dari kematian, 3.003, disalahkan pada rezim yakni tentara, polisi, dan milisi. Sementara 2.152 dikaitkan dengan kelompok-kelompok oposisi bersenjata.
Dua belas di antaranya dikaitkan dengan warga sipil lain yang tidak berafiliasi dengan rezim maupun lawan, dan 1.170 dengan aktor yang belum ditentukan.
"Ini adalah jumlah yang lebih besar dari yang biasanya dikutip di media. Namun, ini hanya sebuah perkiraan, berdasarkan pembunuhan yang dilaporkan yang dikumpulkan dari laporan media yang dapat dipercaya," tulis laporan itu.
Baca juga : Junta Myanmar Sabotase Makanan Aung San Suu Kyi
"Jumlah yang sebenarnya pasti lebih tinggi karena banyak pembunuhan yang tidak dilaporkan," tambahnya.
Dengan tuduhan adanya kecurangan besar-besaran, militer Myanmar membatalkan pemilu legislatif yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi dan menggulingkan pemerintahannya.
Sejak saat itu, junta telah melakukan penindasan berskala besar terhadap semua oposisi, menangkap lebih dari 23.000 orang. (AFP/Z-1)
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Undang-Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved