Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGKA pernikahan dini secara global tercatat mengalami penurunan. Tapi, trennya tidak terlalu signifikan. UNICEF mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya dan ada hasil posifit yang didapat dalam 10 tahun terakhir. Namun, itu dinilai belum memuaskan.
Menurut data UNICEF, sekitar 640 juta anak perempuan dan perempuan dewasa saat ini menikah di bawah usia 18 tahun. Setidaknya 12 juta anak perempuan jadi pengantin setiap tahunnya.
Dalam 25 tahun terakhir, tren pernikahan dini sudah mengalami penurunan. Pada 1997, ada 25% perempuan berusia 20-24 tahun yang menjalani pernikahan dini. Rentang usia mereka ialah 12-17 tahun. Pada 2012, angka tersebut turun menjadi 23% dan tahun lalu menjadi 19%.
Masih ada 9 juta anak perempuan yang diperkirakan bakal menikah saat mereka masih di bawah 18 tahun pada 2030.
Baca juga: UNHCR Salurkan Bantuan ke 1,5 Juta Pengungsi Sepanjang 2021
"Dengan laju seperti sekarang, kita masih harus menunggu hingga 300 tahun untuk bisa menghapus pernikahan dini," kata perwakilan UNICEF Claudia Cappa.
Cappa khawatir situasi global sekarang, seperti pandemi covid-19 dan perang di sejumlah negara akan menghambat upaya menekan angka pernikahan dini. Pandemi saja bisa berpotensi menambah 10 juta anak perempuan yang bakal menjalani pernikahan sebelum waktunya pada 2020-2030.
"Dunia dilanda krisis yang menghancurkan harapan dan impian anak-anak yang rentan, khususnya anak perempuan yang harusnya pergi sekolah, bukan ke pelaminan," kata bos UNICEF Catherine Russell menanggapi hasil riset pihaknya.
Baca juga: PBB Kirim Utusan Khusus ke Sudan
UNICEF menemukan fakta mengapa kerap terjadi pernikahan dini karena argumen bahwa itu dilakukan untuk melindungi sang anak dari segi finansial, sosial, dan fisik. Selain itu juga jadi cara orang tua untuk mengurangi jumlah anak yang harus diberi makan. Padahal pernikahan dini adalah pelanggaran terhadap hak anak.
Lebih lanjut, UNICEF mengatakan tren penurunan pernikahan dini terjadi di Asia Selatan. Namun, di wilayah tersebut, 45% dari 640 juta perempuan yang sudah menjadi orang tua, adalah yang menikah di bawah usia 18 tahun.
Sementara yang tidak terjadi perubahan positif adalah di Afrika sub-Sahara. Anak perempuan di sana sangat berisiko menjalani pernikahan sebelum waktunya. "Dengan 1 dari 3 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun," kata data UNICEF yang menyebutkan pernikahan dini di sana bisa meningkat 10% pada 2030. (AFP/Z-6)
Dalam keluarga dengan tingkat literasi rendah mengenai pendidikan dan kesehatan reproduksi, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi instan menuju kedewasaan.
Program BRUS menyasar siswa sekolah menengah untuk membekali mereka dengan wawasan seputar pernikahan, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga.
KETUA UMUM Dharma Wanita Persatuan (DWP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Euis Nurlaelawati mengatakan isu pernikahananak dan poligami masih menjadi tantangan keluarga Muslim di Indonesia.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam keras praktik perkawinan usia anak yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
KASUS perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia. Teranyar, viral soal berita perkawinan anak berusia 16 dan 15 tahun di Nusa Tenggara Barat (NTB).
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan ormas-ormas mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi pernikahan anak di usia dini.
Mendagri menegaskan, pemerintah pusat telah menelusuri asal-usul surat dan berkoordinasi langsung dengan pihak terkait untuk memastikan substansi serta kemungkinan tindak lanjutnya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan klarifikasi terkait surat dari Pemerintah Aceh yang ditujukan kepada UNDP dan UNICEF menyusul bencana di wilayah tersebut
Hujan deras dan angin kencang memperparah krisis kemanusiaan di Gaza. Puluhan ribu tenda rusak, bangunan runtuh, dan suhu dingin mulai memakan korban jiwa.
Langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang meminta bantuan penanganan bencana banjir bandang dan longsor tidak disikapi secara berlebihan oleh pemerintah pusat.
Sekarang ada 77 lembaga dan miliki 1.960 relawannya dalam rangka pemulihan Aceh. Semuanya tercatat pada desk BNPB di posko bencana Aceh.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, memberikan tanggapan terkait langkah Pemerintah Aceh yang menyurati dua lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved