Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
BADAN Pengungsi PBB melaporkan bahwa lebih dari 800.000 orang mungkin akan melarikan diri dari Sudan akibat konflik yang sedang berlangsung. Mereka termasuk ratusan ribu warga negara Sudan sendiri.
"Setelah berkonsultasi dengan semua pemerintah dan mitra terkait, kami telah sampai pada angka perencanaan 815.000 orang yang mungkin akan mengungsi ke tujuh negara tetangga," kata Raouf Mazou, asisten komisioner tinggi UNHCR untuk pengungsi, dalam sebuah konferensi pers di Jenewa, Swiss.
"Sekitar 73.000 orang telah meninggalkan Sudan," tambahnya.
Baca juga: Ini Bukti Satgas PP Muhammadiyah Bantu Tangani WNI dari Sudan
Perkiraan Mazou mencakup sekitar 580.000 warga Sudan, sementara yang lainnya adalah pengungsi yang telah menetap di negara itu untuk mencari keamanan.
Baca juga: PBB Kirim Utusan Khusus ke Sudan
Kepala UNHCR Filippo Grandi mengatakan bahwa angka perencanaan tersebut hanya bersifat indikatif. Pihaknya berharap hal ini tidak akan terjadi, namun jika kekerasan tidak berhenti tentu kemungkinan itu terjadi, “Kita akan melihat lebih banyak orang yang terpaksa meninggalkan Sudan untuk mencari tempat yang lebih aman," kata dia. (Aljazeera/Z-6)
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) terpaksa memangkas secara signifikan rencana bantuan kemanusiaan global untuk 2025. Soalnya, pasokan dana mengalami penurunan.
KEMENTERIAN Kesehatan Sudan menyatakan lebih dari 2.700 orang dalam sepekan telah terjangkit kolera di negara itu.
Lebih dari 400 orang dilaporkan tewas akibat serangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di wilayah El-Fasher, Darfur, menurut PBB yang mengutip sumber-sumber kredibel.
Di wilayah pesisir timur Sudan yang aman, penduduk menyambut bulan Ramadan dengan berjuang keras untuk berburu dan membeli kebutuhan pokok.
44 warga sipil tewas dan 28 lainnya terluka akibat serangan oleh faksi Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N).
Di Sudan, perang antara paramiliter Rapid Support Forces (RSF) dan tentara Sudan telah berlangsung sejak April 2023. Kedua pihak saling menuduh melakukan kejahatan perang.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat Jakarta untuk tidak mengkhawatirkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved