Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA dan Malaysia sepakat untuk segera menyelesaikan pembahasan perjanjian perbatasan darat Segmen Sebatik dan Sinapad Sesai, serta perbatasan laut di Laut Sulawesi dan Selat Malaka.
Adapun draf final perjanjian tersebut ditargetkan bisa ditandatangani pada tahun ini. "Mengenai perbatasan, tadi kita telah bersepakat agar MOU perbatasan darat Segmen Sebatik dan segmen Sinapad Sesai dapat ditandatangani tahun ini," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (9/1).
"Berikut, perjanjian laut di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan agar bisa disepakati tahun ini," imbuhnya.
Baca juga: Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan PM Malaysia Anwar Ibrahim
Jokowi, sapaan akrabnya, turut mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap perjanjian Flight Information Region antara Indonesia dan Singapura. Dengan adanya dukungan dari Negeri Jiran, proses penyesuaian area layanan navigasi di International Civil Aviation Organization (ICAO) dapat dilanjutkan dan diselesaikan.
Selain membahas perihal perbatasan, Jokowi dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim juga membahas upaya penguatan sektor kelapa sawit yang merupakan industri penting bagi kedua negara.
Baca juga: PM Malaysia: Kami Punya Kepentingan di IKN
"Kita sepakat memperkuat kerja sama melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit," jelas Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, terkait perjanjian perbatasan, PM Anwar Ibrahim meyakini bahwa pembahasan ke depan tidak akan terlalu rumit. Oleh karena itu, dirinya berpendapat target selesai pada tahun ini sangat mungkin bisa dicapai.
"Hal-hal perbatasan tentu akan kita cermati dan implementasikan. Dari pengarahan yang saya terima, tidak terlalu rumit. Itu hanya perlu tekad yang jelas," pungkas Anwar.(OL-11)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Malaysia resmi jadi negara pertama yang batalkan perjanjian perdagangan dengan AS usai putusan MA Amerika Serikat. Simak dampak dan alasan lengkapnya di sini.
PERDANA Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan kecaman keras atas pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei.
Anwar Ibrahim mengungkapkan bahwa catatan yang menjadi dasar buku ini lahir dari perenungannya yang mendalam saat ia menjalani masa tahanan di Penjara Sungai Buloh, Selangor.
Anwar Ibrahim menegaskan bahwa kondisi kesehatannya berangsur membaik dan ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas perhatian dan doa yang diberikan.
MALAYSIA menyerahkan kepemimpinan ASEAN untuk 2026 kepada Filipina, kemarin. Pekerjaan rumah berat berupa sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan akan mendominasi agendanya.
PERDANA Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan tambahan bantuan sebesar 100 juta ringgit atau sekitar sekitar Rp346 miliar untuk rakyat Palestina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved