Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGADiLAN Myanmar yang dikuasai militer kembali menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada pemimpin terguling Aung San Suu Kyi atas tuduhan menerima suap, seperti disampaikan seorang pejabat hukum yang mengetahui masalah tersebut.
Maka dengan dua hukuman tiga tahun yang akan dijalani secara bersamaan, menambah hukuman sebelumnya yang sekarang membuatnya dengan total 26 tahun hukuman penjara.
Peraih Nobel berusia 77 tahun itu, seorang tokoh penentang kekuasaan militer, menghadapi dakwaan atas setidaknya 18 pelanggaran mulai dari korupsi hingga pelanggaran pemilu, dengan hukuman maksimum gabungan hampir 190 tahun.
Suu Kyi ditahan pada 1 Februari 2021, ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilihnya. Dia telah membantah tuduhan terhadap dirinya dalam kasus ini.
Dia juga dituduh menerima $ 550.000 sebagai suap dari Maung Weik, seorang taipan yang dihukum karena perdagangan narkoba.
Baca juga: Hukuman Aung San Suu Kyi Kembali Bertambah
Kasus korupsi merupakan bagian terbesar dari banyak tuduhan yang diajukan militer terhadapnya. Suu Kyi telah didakwa dengan total 12 dakwaan berdasarkan Undang-Undang Anti-Korupsi, dengan masing-masing dakwaan dapat dihukum hingga 15 tahun penjara dan denda.
Suu Kyi telah dijatuhi hukuman 23 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah mengimpor dan memiliki walkie-talkie secara ilegal, melanggar pembatasan virus corona, melanggar undang-undang rahasia resmi negara, hasutan, penipuan pemilu, dan lima tuduhan korupsi.
Pendukungnya dan analis independen mengatakan tuduhan itu bermotif politik dan upaya untuk mendiskreditkannya dan melegitimasi perebutan kekuasaan oleh militer sambil mencegahnya mengambil bagian dalam pemilihan berikutnya, yang telah dijanjikan militer pada 2023.
Aung San Suu Kyi menyebut tuduhan terhadap dirinya tidak masuk akal dan membantah melakukan kesalahan.
Dia ditahan di sel isolasi di ibu kota, Naypyitaw dan persidangannya telah dilakukan di pengadilan tertutup.
Dia tidak terlihat atau diizinkan untuk berbicara di depan umum sejak dia ditangkap dan pengacaranya, yang telah menjadi sumber informasi tentang proses tersebut, tidak lagi diizinkan untuk berbicara di depan umum atas namanya atau tentang persidangannya setelah perintah pembungkaman ditempatkan. pada mereka tahun lalu.
Seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan untuk meminta komentar pada hari Rabu (12/10). Junta menegaskan pengadilan Myanmar independen dan mereka yang ditangkap sedang menjalani proses hukum. (AFP/Fer/OL-09)
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Menjelang persidangan, Ammar Zoni tampak percaya diri. Ia bahkan menyatakan keyakinannya akan segera bebas dari jeratan hukum.
Efektivitas waktu menjadi pertimbangan utama di balik kebijakan penangkapan tanpa izin tersebut.
Plea bargain merupakan mekanisme baru yang mengatur pengakuan bersalah terdakwa dalam proses persidangan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Konsistensi etik merupakan fondasi utama kehakiman yang tidak boleh dikompromikan meski berada dalam pusaran kepentingan.
Merujuk sejumlah survei publik pada 2005, Amzulian menyebut Mahkamah Agung kala itu hanya berada di posisi kelima dalam tingkat kepercayaan publik.
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
PARTAI yang berafiliasi dengan militer dan selama ini mendominasi politik Myanmar mengeklaim kemenangan besar dalam tahap pertama pemilihan umum yang digelar junta militer.
DIREKTORAT Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok, kembali memulangkan 54 WNI dari perbatasan Myanmar-Thailand.
KBRI di Yangon melaporkan bahwa sebanyak 56 WNI yang terdampak operasi penertiban pusat online scam dan online gambling di kawasan KK Park dan Shwe Kokko, Myawaddy.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa pola tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia semakin berkembang dan kian sulit dideteksi.
Alat pelacak, yang dipasang otoritas narkotika Thailand, menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut bergerak ke utara menuju perbatasan Myanmar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved