Kepala HAM PBB Kecam Israel atas Pemblokiran Visa Staf

KEPALA Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mengecam Israel pada Selasa (30/8) karena gagal mengeluarkan atau memperbarui visa bagi stafnya untuk memantau situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina. Komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia itu mengatakan pihaknya mengajukan pertanyaan tentang sesuatu yang Israel coba sembunyikan dan bersumpah bahwa kantornya akan terus melaporkan situasi di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

"Pada 2020, 15 staf internasional kantor saya di Palestina--yang telah beroperasi di negara itu selama 26 tahun--tidak punya pilihan selain pergi," kata Bachelet dalam suatu pernyataan. "Permintaan selanjutnya untuk visa dan perpanjangan visa tidak dijawab selama dua tahun. Selama waktu ini, saya telah mencoba mencari solusi untuk situasi ini, tetapi Israel terus menolak untuk terlibat."

Dia mengatakan bahwa sebagai negara anggota, Israel harus bekerja sama dengan PBB dengan itikad baik dan mengizinkan pejabatnya untuk menjalankan tugasnya. "Kegagalan Israel untuk memproses aplikasi visa yang diperlukan untuk akses staf saya tidak sesuai dengan standar ini," kata Bachelet.

Mantan presiden Cile itu--yang meninggalkan tugasnya pada Rabu setelah empat tahun sebagai kepala hak asasi manusia PBB--mengatakan perlakuan Israel terhadap stafnya merupakan bagian dari tren yang lebih luas dan mengkhawatirkan untuk memblokade akses hak asasi manusia ke wilayah Palestina.

"Ini menimbulkan pertanyaan tentang sebenarnya yang coba disembunyikan oleh otoritas Israel," katanya. Pernyataannya mengatakan bahwa pada 2021, pasukan Israel membunuh 320 warga Palestina. "Ini peningkatan 10 kali lipat dari jumlah yang terbunuh pada 2020." Israel pun melukai 17.042 orang atau enam kali lipat dari angka 2020.

PBB mencatat jumlah insiden kekerasan pemukim tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2017. Penangkapan warga Palestina berlipat ganda tahun lalu. "Sejauh ini pada tahun 2022, pasukan Israel telah membunuh setidaknya 111 lebih banyak warga Palestina," kata pernyataan itu.

Baca juga: Warga Israel dan Palestina Terluka dalam Penembakan di Tepi Barat

Terlepas dari situasi visa untuk staf internasional, kantor Bachelet mengatakan pihaknya masih memantau kepatuhan terhadap kewajiban hak asasi manusia dan memberikan bantuan teknis. "Kami secara terbuka melaporkan pelanggaran oleh Israel, tetapi juga pelanggaran oleh Negara Palestina, oleh Hamas di Gaza dan kelompok bersenjata Palestina," kata Bachelet.

"Kami akan terus memenuhi mandat kami. Dan kami akan terus menuntut akses ke wilayah Palestina yang diduduki untuk staf kami, sejalan dengan kewajiban Israel sebagai negara anggota PBB." Pengganti Bachelet belum ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (AFP/OL-14)