SEPULUH anggota ASEAN sepakat melarang kehadiran perwakilan junta Myanmar di seluruh agenda resmi. Sanksi itu akan dicabut jika junta Myanmar berhasil mengatasi krisis dalam 15 bulan ke depan.
"Para jenderal junta Myanmar harus bertindak dengan cara yang menunjukkan kemajuan yang dicapai. Kemudian kita akan dapat bertindak berdasarkan keputusan untuk menunjukkan kemajuan," kata Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn.
Sebelumnya, para menteri luar negeri ASEAN mengutuk junta Myanmar yang mengabaikan Konsensus Lima Poin yang disepakati dengan panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada April 2021. Myanmar jatuh ke dalam krisis ketika militer menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan pejabat senior lain pada Februari 2021. Kudeta itu memicu gerakan pembangkangan oleh warga sipil yang dibalas dengan penangkapan dan pembunuhan 2.158 orang oleh militer Myanmar.
Militer Myanmar menolak komunike ASEAN dan akan terus mengikuti rencana lima poin versi sendiri. "Myanmar percaya bahwa ASEAN dapat mempertahankan kesatuan dan sentralitas dalam jangka panjang. Itu jika semua negara anggota ASEAN menghormati ketentuan dan prinsip-prinsip dasar Piagam ASEAN, terutama kesetaraan, inklusivitas, kedaulatan, dan nonintervensi dalam urusan internal anggota ASEAN. Serikat," kata junta Myanmar.
Menteri Luar Negeri Myanmar yang diangkat oleh junta, Wunna Maung Lwin, tidak diundang ke Phnom Penh dan dikeluarkan dari retret menteri luar negeri pada Februari. Min Aung Hlaing juga dilecehkan pada pertemuan ASEAN tahun lalu.
Para menteri luar negeri ASEAN juga mengutuk eksekusi oleh junta terhadap Phyo Zeya Thaw, seorang politikus yang merupakan anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi, dan aktivis politik veteran Kyaw Min Yu, yang dikenal sebagai Ko Jimmy. Malaysia meminta ASEAN menekan lebih keras terhadap pemerintahan militer Myanmar dan mendukung oposisi junta. Filipina, Indonesia, dan Singapura juga telah mendorong sikap yang lebih tegas terhadap junta Myanmar.
Konsensus Lima Poin menyerukan segera diakhirinya kekerasan, penunjukan utusan khusus, dan diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Pernyataan ASEAN pada Jumat menekankan bahwa utusan itu harus diizinkan untuk bertemu dengan semua pemangku kepentingan Myanmar.
Namun Myanmar tidak mengizinkan utusan ASEAN pertama, menteri luar negeri Brunei, untuk bertemu Aung San Suu Kyi. Peraih Nobel itu telah dipenjara setelah persidangan di pengadilan tertutup dan menghadapi serangkaian tuduhan yang dapat menempatkannya di balik jeruji besi selama bertahun-tahun.
Myanmar bergabung dengan ASEAN pada 1997 di bawah rezim militer sebelumnya. PBB mengatakan ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah akibat serangan militer. Sementara pengawas hak asasi manusia menuduh militer Myanmar melakukan kejahatan perang. (Aljazeera/OL-14)
