Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ISRAEL pada Jumat (29/7) menuduh sejumlah anggota komisi PBB yang menyelidiki pelanggaran di Israel dan wilayah Palestina membuat dan membela komentar antisemitisme. Negara itu menuntut mereka mengundurkan diri dan membubarkan komisi tersebut.
"Sudah waktunya untuk membubarkan komisi ini," tulis duta besar Israel di Jenewa, Meirav Eilon Shahar, dalam surat kepada Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang dilihat oleh AFP. Dia mengatakan dia melihat, "Tidak ada cara yang mungkin," bagi tiga anggota Komisi Penyelidikan (COI), yang dibentuk oleh dewan tahun lalu, untuk melaksanakan peran mereka secara efektif. "Karena itu, (saya) minta ketiganya segera mengundurkan diri," katanya.
Seorang juru bicara mengonfirmasi bahwa presiden dewan Federico Villegas menerima surat itu. Seruan Eilon Shahar menyusul komisaris Miloon Kothari yang menyinggung lobi Yahudi dan mempertanyakan kepantasan Israel menjadi anggota PBB. Ini menghidupkan kembali tuduhan lama bahwa dewan itu bias terhadap negara Yahudi.
Ditanya dalam wawancara yang diterbitkan Senin oleh publikasi online Mondoweiss tentang kritik negara-negara anggota terhadap komisi tersebut, Kothari menunjuk pada upaya yang lebih luas untuk melemahkan penyelidikan. "Kami sangat kecewa dengan media sosial yang sebagian besar dikendalikan oleh lobi Yahudi atau LSM tertentu. Banyak uang yang dicurahkan untuk mencoba mendiskreditkan kami," katanya.
Eilon Shahar mengirim surat kepada presiden dewan dua hari kemudian untuk memprotes bahwa Kothari telah membuat sejumlah komentar yang keterlaluan, termasuk beberapa yang jelas antisemitisme. Beberapa duta besar, termasuk dari Inggris dan Amerika Serikat, juga men-tweet kemarahan mereka atas pernyataan Kothari.
Ketua Komisi, Navi Pillay, mantan kepala hak asasi PBB, mengatakan dalam surat pada Kamis bahwa komentar Kothari tampaknya sengaja diambil di luar konteks dan telah sengaja salah kutip. Ia mengatakan komentarnya mencerminkan kekecewaan komisi dengan kurangnya kerja sama dari Israel dengan penyelidikannya.
Israel dengan tegas menolak untuk bekerja sama dengan COI, yang dibuat setelah konflik 11 hari pada 2021 antara Israel dan militan bersenjata di Gaza. Komisi sejauh ini sebagian besar menyalahkan Israel karena menyelidiki semua akar penyebab yang mendasari dalam konflik selama beberapa dekade.
Baca juga: Menentang Pemukiman, Remaja Palestina Ditembak Mati Tentara Israel
Eilon Shahar mengatakan Pillay telah, "Menggandakan dukungan komisi yang jelas untuk komentar antisemitisme yang dibuat oleh Mr. Kothari. Ini pembelaan yang tidak dapat dipertahankan," katanya.
"Dia telah mendukung antisemitisme. Dia telah mempermalukan seluruh institusi. Saya berharap Anda mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk meminta Nona Pillay dan komisaris lain untuk mengundurkan diri," tulisnya kepada presiden dewan. (AFP/OL-14)
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.
Indonesia mengutuk keras tindakan sepihak Zionis Israel untuk memaksakan kedaulatan terhadap wilayah Tepi Barat yang mereka jajah sebagaimana yang disetujui parlemen Israel itu.
SELAMA 21 bulan genosida di Jalur Gaza, Palestina, sekitar 70 persen infrastruktur hancur, menyisakan wilayah tersebut tertimbun jutaan ton puing dan tenggelam dalam gelap.
UNRWA menyoroti sistem distribusi bantuan yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.
Sistem distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat ini lebih melayani kepentingan militer dan politik dibandingkan kebutuhan rakyat sipil.
WFP PBB mengatakan hampir sepertiga penduduk Gaza harus menahan lapas.
Donald Trump mengisyaratkan dukungan untuk eskalasi militer Israel di Gaza.
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved