Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPARTEMEN Luar Negeri AS, pada Selasa, mengatakan, persetujuan Kepala HAM PBB mengunjungi Tiongkok adalah kesalahan.
Hal itu disampaikan di tengah kekhawatiran pembatasan pemerintah atas akses Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet dapat merusak pengawasan terhadap catatan hak asasi Beijing.
Dalam perjalanan selama enam hari yang dimulai pada Senin (23/5), Michelle Bachelet akan mengunjungi wilayah Xinjiang, Tiongkok. Tahun lalu, kantornya mengatakan percaya sebagian besar etnis Muslim Uighur telah ditahan secara tidak sah, dianiaya dan dipaksa untuk bekerja.
Amerika Serikat pun menyebut tindakan tersebut sebagai "genosida". Namun, Beijing membantahnya.
"Kami tidak berharap RRT (Republik Rakyat Tiongkok) akan memberikan akses yang diperlukan untuk melakukan penilaian yang lengkap dan tidak dimanipulasi terhadap lingkungan hak asasi manusia di Xinjiang," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dalam jumpa pers.
"Kami pikir itu adalah kesalahan untuk menyetujui kunjungan dalam keadaan seperti itu," imbuhnya Price.
Baca juga: Warga Uighur Desak Kepala HAM PBB Cari Informasi Data Orang yang Hilang
Dia pun menambahkan Bachelet tidak akan dapat memperoleh gambaran lengkap tentang kekejaman, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di wilayah tersebut.
Saat ditanya apakah Pemimpin Tiongkok Xi Jinping bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, Price mengatakan akan sulit untuk membayangkan tingkat paling senior pemerintah Tiongkok tidak mengetahuinya.
Dia menambahkan laporan media pada Selasa tentang ribuan foto dan dokumen yang bocor dari biro keamanan publik di dua wilayah Xinjiang menambah bukti pelanggaran di sana.
Bachelet telah menyerukan akses tanpa batas di Xinjiang, tetapi Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan kunjungannya akan dilakukan secara tertutup.(Straits Times/OL-5)
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menggantikan peran PBB.
AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
PARA menteri luar negeri Uni Eropa untuk pertama kali dalam pertemuan pada Kamis (29/1) menyebut Amerika Serikat sebagai ancaman bagi benua tersebut.
PRESIDEN AS Donald Trump tengah mempertimbangkan semua opsi terkait situasi dengan Iran, termasuk melancarkan serangan kuat dan menentukan. CNN melaporkan itu pada Rabu (28/1).
KETEGANGAN geopolitik di Timur Tengah mencapai titik didih baru pada awal 2026. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan ultimatum keras kepada Iran.
PUTRA Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengatakan kerajaan tidak akan mengizinkan wilayah udaranya atau wilayah teritorialnya digunakan untuk aksi militer apa pun terhadap Iran.
IRAN menyatakan bahwa mereka masih mempertahankan kendali penuh atas wilayah darat, bawah laut, dan udara Selat Hormuz di tengah kekhawatiran akan kemungkinan serangan AS terhadap Teheran.
KETEGANGAN AS-Iran meningkat. Republik Islam Iran secara resmi mengeluarkan Notice to Airmen (NOTAM) yang menyatakan wilayah udara di atas Selat Hormuz sebagai "zona berbahaya".
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved