Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Hak Asasi Manusia PBB mengumumkan akan mengadakan sesi khusus pada Kamis (12/5) untuk membahas dugaan memburuknya pelanggaran Rusia dalam perang di Ukraina.
Lebih dari 50 negara, Senin (9/5), mendukung permintaan Kyiv untuk pertemuan luar biasa badan hak asasi PBB untuk memeriksa situasi hak asasi manusia yang memburuk di Ukraina yang berasal dari agresi Rusia.
Duta Besar Ukraina untuk PBB di Jenewa, Yevheniia Filipenko, mengatakan langkah itu akan mengirim sinyal kepada Presiden Rusia Vladimir Putin ketika dia bersikeras perang Rusia di Ukraina diperlukan untuk mempertahankan Tanah Air.
Baca juga: Pentagon Tuding Rusia Culik Warga Ukraina
"Bersama-sama, kami mengirimkan pesan kuat lainnya kepada Putin dan kelompok penjahat perangnya: Anda terisolasi tidak seperti sebelumnya," kata Filipenko dalam pesan video di Twitter.
"Kami ingin melihat PBB mengambil langkah-langkah praktis untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia Rusia di Ukraina dan kejahatan perang yang dilakukan setiap hari terhadap rakyat kami," katanya.
Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Itu kemudian memicu gelombang kecaman dari masyarakat internasional.
Filipenko mengatakan dia ingin penyelidikan untuk menyelidiki kejahatan Rusia yang dilakukan di Bucha dan daerah-daerah lain yang dibebaskan.
Pertemuan tersebut akan diadakan pada pukul 08.00 GMT. Dukungan 16 anggota dewan atau lebih dari sepertiga anggota diperlukan untuk mengadakan sebuah sesi khusus.
Seruan tersebut mendapat dukungan dari anggota termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Polandia, Korea Selatan, Ukraina, dan Amerika Serikat.
Di luar dewan, negara-negara pengamat termasuk Kanada, Kolombia, Italia, Moldova, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Turki mendukung seruan tersebut.
Misi Kyiv di Jenewa mengatakan dewan harus bertindak dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina. (AFP/OL-1)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu RI) mengatakan Indonesia akan melaksanakan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara objektif dan inklusif.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah Indonesia bersyukur terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa jabatan 2026. Mandat tersebut diberikan pada 8 Januari 2026 dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa.
INDONESIA memeroleh kepercayaan dari komunitas internasional untuk memainkan peran sentral dalam isu hak asasi manusia global.
Iran tingkatkan arsenal rudal balistik dengan bantuan Rusia. Rudal Kheibar Shekan kini mampu jangkau seluruh wilayah Israel, memicu ancaman konflik terbuka.
Kim Jong-un sinyalkan penguatan nuklir dan ICBM pada Kongres Partai ke-9. Pyongyang fokus pada pembangunan militer luar biasa dan konsolidasi kekuasaan absolut.
Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS saat itu Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan mulai berlaku pada 5 Februari 2011.
INDONESIA mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia segera melanjutkan perundingan untuk mencegah perlombaan senjata nuklir baru.
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan ke 148 target militer Ukraina, termasuk depot amunisi, formasi militer, dan menembak jatuh ratusan drone.
Letjen Vladimir Alexeyev, petinggi intelijen GRU Rusia, ditembak di apartemennya di Moskow. Serangan ini menambah panjang daftar jenderal Rusia yang jadi target.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved