Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Hak Asasi Manusia PBB mengumumkan akan mengadakan sesi khusus pada Kamis (12/5) untuk membahas dugaan memburuknya pelanggaran Rusia dalam perang di Ukraina.
Lebih dari 50 negara, Senin (9/5), mendukung permintaan Kyiv untuk pertemuan luar biasa badan hak asasi PBB untuk memeriksa situasi hak asasi manusia yang memburuk di Ukraina yang berasal dari agresi Rusia.
Duta Besar Ukraina untuk PBB di Jenewa, Yevheniia Filipenko, mengatakan langkah itu akan mengirim sinyal kepada Presiden Rusia Vladimir Putin ketika dia bersikeras perang Rusia di Ukraina diperlukan untuk mempertahankan Tanah Air.
Baca juga: Pentagon Tuding Rusia Culik Warga Ukraina
"Bersama-sama, kami mengirimkan pesan kuat lainnya kepada Putin dan kelompok penjahat perangnya: Anda terisolasi tidak seperti sebelumnya," kata Filipenko dalam pesan video di Twitter.
"Kami ingin melihat PBB mengambil langkah-langkah praktis untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia Rusia di Ukraina dan kejahatan perang yang dilakukan setiap hari terhadap rakyat kami," katanya.
Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Itu kemudian memicu gelombang kecaman dari masyarakat internasional.
Filipenko mengatakan dia ingin penyelidikan untuk menyelidiki kejahatan Rusia yang dilakukan di Bucha dan daerah-daerah lain yang dibebaskan.
Pertemuan tersebut akan diadakan pada pukul 08.00 GMT. Dukungan 16 anggota dewan atau lebih dari sepertiga anggota diperlukan untuk mengadakan sebuah sesi khusus.
Seruan tersebut mendapat dukungan dari anggota termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Polandia, Korea Selatan, Ukraina, dan Amerika Serikat.
Di luar dewan, negara-negara pengamat termasuk Kanada, Kolombia, Italia, Moldova, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Turki mendukung seruan tersebut.
Misi Kyiv di Jenewa mengatakan dewan harus bertindak dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina. (AFP/OL-1)
Indonesia resmi memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa. Simak agenda strategis RI, mulai dari hak pangan anak hingga isu Palestina dan Ukraina.
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu RI) mengatakan Indonesia akan melaksanakan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara objektif dan inklusif.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah Indonesia bersyukur terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa jabatan 2026. Mandat tersebut diberikan pada 8 Januari 2026 dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian desak Rusia dukung hak sah Iran di tingkat internasional pasca-serangan AS dan Israel. Simak detail diplomasi Teheran dan pembelaan hukumnya di PBB
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyatakan akan mempertimbangkan penghentian pasokan energi Rusia ke Eropa dan mengalihkannya ke pasar Asia.
SEBUAH penemuan luar biasa datang dari tim peneliti Rusia yang berhasil menghidupkan kembali tanaman berbunga asal Siberia, Silene stenophylla, dari biji yang telah terkubur 32 ribu tahun.
Rosatom mengatakan telah mengevakuasi hampir 100 orang dari Iran.
Sistem rudal bahu tersebut disebut akan dipasok Rusia ke Iran secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari kontrak bernilai ratusan juta euro.
Uni Eropa mengusulkan larangan transportasi dan layanan minyak Rusia, namun AS menolak dukungan, sementara negara G7 lain belum memberikan janji jelas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved