AMERIKA Serikat (AS) dan Inggris mengumumkan rencananya pada Senin (4/4) waktu setempat untuk meminta penangguhan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyusul tuduhan bahwa pasukan Rusia secara sistematis mengeksekusi warga sipil di Bucha, Ukraina.
"Gambar-gambar dari Bucha dan kehancuran di seluruh Ukraina mengharuskan kita sekarang untuk mencocokkan kata-kata kita dengan tindakan," kata Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield dalam cuitan di Twitter pada Senin.
"Kita tidak bisa membiarkan negara anggota yang menumbangkan setiap prinsip yang kita pegang teguh untuk terus berpartisipasi di dewan," katanya.
"Mengingat bukti kuat kejahatan perang, termasuk laporan kuburan massal dan pembantaian keji di Bucha, Rusia tidak dapat tetap menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Rusia harus ditangguhkan," kata Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss.
Baca juga: AS Sebut Rusia Ubah Strategi
Wartawan selama akhir pekan menemukan mayat dengan pakaian sipil, beberapa dengan tangan terikat, di kota Bucha di luar ibu kota Ukraina setelah pasukan Kyiv merebutnya kembali dari tentara Rusia.
Wali Kota Bucha Anatoly Fedoruk mengatakan banyak yang ditembak, dibunuh, di bagian belakang kepala.
Skala pembunuhan masih dikumpulkan, tetapi Jaksa Agung Ukraina Iryna Venediktova mengatakan sejauh ini 410 mayat sipil telah ditemukan.
Kepala HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan gambar dari Bucha menunjukkan kemungkinan kejahatan perang. Namun, Kremlin membantah bahwa pasukan Rusia membunuh warga sipil dan menuduh bahwa gambar mayat di Bucha adalah "palsu".
Menangguhkan Rusia dari Dewan akan membutuhkan suara yang mendukung oleh dua pertiga dari Majelis Umum PBB.
Adapun golput tidak diperhitungkan dalam mayoritas dua pertiga yang disyaratkan, yang diyakini oleh Amerika Serikat dan Inggris dapat mereka amankan.
Saat ditanya pada konferensi pers harian PBB tentang posisi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai penangguhan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia, Wakil Juru Bicaranya Farhan Haq mengatakan bahwa pihaknya menyerahkannya kepada negara-negara anggota untuk memutuskannya. (AFP/Nur/OL-09)
