Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
MENTERI Keuangan (Menkeu) dan Luar Negeri (Menlu) Jerman, pada Minggu (6/3), memperingatkan agar tidak melarang impor energi Rusia ketika negara-negara Barat mencari cara untuk menambah sanksi pada Moskow atas invasinya ke Ukraina.
Dengan negaranya berjuang untuk keberadaannya sejak serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mendesak sekutu Baratnya untuk mengenakan sanksi tambahan terhadap Moskow, termasuk memboikot sektor minyak dan gas.
Pada Minggu (6/3) pagi, kepala diplomat AS Antony Blinken mengatakan Amerika Serikat dan Eropa sangat aktif mendiskusikan penargetan bahan bakar fosil Rusia saat perang meningkat.
Namun di Jerman, yang saat ini menjabat sebagai presiden bergilir G7, Menlu Jerman Annalena Baerbock mengatakan langkah seperti itu tidak akan ada gunanya karena tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Baca juga: Inggris Janji Berikan $100 Juta Lagi untuk Bantu Ukraina
"Tidak ada gunanya jika dalam tiga minggu kami mengetahui bahwa kami hanya memiliki beberapa hari listrik yang tersisa di Jerman dan oleh karena itu kami harus kembali pada sanksi ini," katanya kepada penyiar publik Jerman.
Dalam wawancara terpisah, dia menambahkan bahwa Jerman siap untuk membayar harga ekonomi yang sangat, sangat tinggi tetapi jika besok di Jerman atau Eropa lampu padam, itu tidak akan menghentikan tank-tank tersebut.
Jerman bergantung pada bahan bakar fosil Rusia, mengimpor sekitar 55% gasnya dan 42% minyak dan batu baranya dari Rusia.
Menkeu Jerman Christian Lindner juga skeptis terhadap larangan minyak. "Kita seharusnya tidak membatasi kemampuan kita untuk menopang diri kita sendiri," katanya kepada surat kabar Bild.
Harga gas Eropa dan Inggris melonjak ke rekor tertinggi pekan lalu di tengah kekhawatiran gangguan pasokan. Dan harga minyak terus meroket, dengan Brent berjangka melonjak hampir $140 per barel, tertinggi sejak 2008.
Alih-alih memboikot energi Rusia, saran menteri keuangan, putaran sanksi G7 berikutnya seharusnya menghantam oligarki yang menjadi kaya di bawah Presiden Vladimir Putin.
"Mereka yang mendapat keuntungan dari Putin dan mencuri kekayaan rakyat Rusia, juga melalui korupsi, tidak dapat menikmati kemakmuran mereka di negara demokrasi barat kita," kata Lindner kepada televisi ARD.
Pada Kamis (3/3), Amerika Serikat dan Inggris menambahkan lebih banyak oligarki Rusia ke dalam daftar hitam pengusaha yang terkait dengan Kremlin yang sudah ditargetkan oleh Uni Eropa. (AFP/Nur/OL-09)
Meskipun Indonesia sendiri bukan pembeli langsung minyak Rusia dalam jumlah besar, tetapi sangat rentan terhadap dampak global.
Presiden Rusia Vladimir Putin, Jumat (28/3), menyerukan pemerintahan transisi untuk dibentuk di Ukraina, dan bersumpah, bahwa militer Rusia akan 'menghabisi' pasukan Ukraina.
Konsumsi mentega dan minyak dalam jangka panjang dapat memberikan dampak yang bervariasi terhadap kesehatan.
Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump pada Senin (24/3) menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif terhadap negara-negara pengimpor minyak Venezuela.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan fakta miris bahwa sebagai negeri kaya minyak, Indonesia justru mengimpor minyak dari Singapura.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menduga pengelolaan minyak di Indonesia bermasalah, sehingga pemerintah terus mengimpor minyak.
Saat ini terdapat sekitar 1.860 diplomat Indonesia yang tersebar di Kementerian Luar Negeri maupun di 132 Perwakilan RI di 5 benua.
WARGA Afrika Selatan yang memihak Israel di Gaza, Palestina, dapat mengajukan tuntutan di dalam negeri hingga dicabut kewarganegaraannya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Palestina, Indonesian Isamic Businnes Forum atau IIBF menyalurkan dana kemanusiaan sebesar Rp 400 juta.
Bolivia menjadi negara pertama yang memutus hubungan diplomatik dengan Israel karena perang di Gaza.
Dengan adanya keputusan penundaan tersebut, artinya utusan atau duta besar dari Myanmar, Afghanistan dan Libya belum bisa menduduki kursi di PBB.
Pada 11 April Kroasia mengusir 18 diplomat Rusia sebagai protes terhadap perang Rusia-Ukraina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved