Minyak Murah Jadi Jebakan Kebijakan yang Tampak Menguntungkan Tapi akan Jadi Beban di Masa Depan

Langkah Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro diikuti rencana menguasai Greenland memicu kekhawatiran serius bagi komitmen keadilan iklim global, termasuk bagi negara-negara berkembang Global South . Peneliti Tata Kelola Iklim Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yogi Setya Permana menyebut situasi ini sebagai paradoks dalam politik iklim global.

“Di satu sisi, negara maju menekan negara berkembang untuk segera meninggalkan energi fosil demi target iklim. Di sisi lain, energi fosil tetap diperlakukan sebagai aset strategis yang diamankan melalui manuver geopolitik,” ungkapnya, Selasa (20/1). 

Invasi AS ke Venezuela yang diikuti penguasaan cadangan minyak mentah terbesar di dunia (lebih dari 300 miliar barrel) oleh korporasi AS berpotensi membuat harga minyak mentah dunia makin melandai. Namun di lain sisi hal ini dinilai akan menunda investasi energi terbarukan dan memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar fosil bagi negara-negara berkembang.

Baca juga : Nicolas Maduro Ditangkap dan Jutaan Barel Minyak Dirampok AS, Venezuela Senang Dibela Tiongkok

Indonesia sendiri menargetkan penggunaan 100% energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan dan mencapai net-zero emission pada tahun 2050.

"Minyak murah sering kali menjadi jebakan kebijakan yakni tampak menguntungkan secara fiskal, namun meningkatkan kerentanan terhadap naik turun harga, risiko geopolitik, dan beban sosial-ekologis di masa depan,” jelas Yogi. 

Ia mengungkapkan negara berkembang akhirnya menanggung konsekuensi paling berat, meski kontribusi historisnya terhadap emisi global relatif kecil.

Baca juga : Donald Trump Sebut Venezuela Harus Serahkan 50 Juta Barel Minyak Kepada AS

“Konsep loss and damage menegaskan dampak perubahan iklim kerap melampaui kapasitas adaptasi suatu negara,” ujar Yogi. 

Dirinya menjelaskan, situasi ini semakin menegaskan bahwa transisi energi tidak pernah
berlangsung di ruang yang netral. Keluarnya perintah Presiden AS Donald Trump pada 7 Januari lalu untuk keluar dari dari 66 organisasi internasional, termasuk badan-badan penting dalam kerjasama iklim global seperti U.N. Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) , menunjukkan menjauhnya Amerika Serikat dari negosiasi dan aksi iklim global.

“Ini adalah situasi problematis ketika aktor besar menjauh dari institusi multilateral kunci seperti UNFCCC dan IPCC, tepat ketika perundingan iklim internasional, seperti COP ke-30 yang dideklarasikan sebagai COP of Truth ,” kata Yogi.

Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Stanislaus Risadi Apresisan mengungkapkan hal ini justru menjadi peluang emas bagi negara-negara Selatan untuk mengambil alih kepemimpinan riset dan kebijakan iklim yang selama ini didominasi oleh peneliti negara maju.

"Dalam penulisan Assessment Report 6 IPCC, peneliti AS mendominasi sebanyak 25 orang, sementara Indonesia dan Brasil masing-masing hanya tiga dan enam orang. Ini saatnya perspektif peneliti dari negara Selatan yang berhadapan langsung dengan bencana iklim mendapatkan porsi lebih besar," kata Stanislaus.

Ia menerangkan Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah panjang dalam forum-forum strategis dunia.

“Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 adalah bukti kepemimpinan Indonesia. Semangat ini harus dihidupkan kembali untuk memperjuangkan diplomasi keadilan iklim dan mendukung transisi energi yang berkeadilan,” ujar Stanislaus.

Dirinya melihat peran Amerika Serikat di organisasi internasional akan berubah seiring dengan perubahan kepemimpinan.

“Indonesia dapat berkoalisi dengan Brasil dan negara-negara Selatan lainnya seperti Tiongkok, Afrika Selatan, India, Filipina, Vietnam untuk menuntut kontribusi lebih dari negara maju untuk memberikan bantuan teknis dan pendanaan untuk transisi energi yang berkeadilan,” tegasnya. 

Baik Yogi maupun Stanislaus sepakat bahwa pasca-COP30, Indonesia dan Brasil perlu memperkuat poros kepemimpinan Global South melalui diplomasi aktif di berbagai forum multilateral dan regional.

“Indonesia perlu mengambil posisi tegas, meneruskan transisi energi sambil menolak standar ganda, mendorong pendanaan loss and damage yang adil, serta memperkuat diplomasi Global South agar transisi energi tidak hanya hijau, tetapi juga berkeadilan bagi mereka yang paling rentan,” kata Yogi.

Sementara Stanislaus mendorong pemerintah Indonesia untuk terus menggunakan forum multilateral untuk menuntut keadilan iklim dengan mendesak negara maju untuk membantu negara sedang berkembang dalam melakukan transisi energi.

“Forum-forum multilateral dan regional seperti APEC, ASEAN, OKI, OECD dapat digunakan oleh Indonesia untuk menyuarakan pentingnya keadilan iklim dan membangun koalisi khususnya dengan negara-negara Selatan,” tutupnya. (H-2)